Profil Erika Retnowati, Srikandi Pertama Pemimpin BPH Migas

Erika Retnowati resmi menduduki jabatan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025. Ia menggantikan pimpinan terdahulu, M Fanshurullah Asa yang pensiun.

Peresmian jabatan Erika digelar di Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, Kamis (15/7). Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mengungkap Erika terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat setelah uji kelayakan dan kepatuhan.

“Berdasarkan UU 22 tahun 2021 disepakati sembilan orang calon ketua dan anggota Komite BPH Migas 2021-2025. Pertama, Erika Retnowati beliau sebagai Ketua merangkap anggota,” ungkap Sugeng.

Terpilihnya Erika menjadi Kepala BPH Migas menorehkan sejarah baru. Sebab, ia merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Selain menorehkan sejarah, Erika boleh dibilang juga mengalami loncatan karir, di mana sebelumnya ia merupakan Kepala Biro Keuangan di Kementerian ESDM. Jabatan itu dipegangnya sejak 2015.

Sebelum bertandang ke Kementerian ESDM, perempuan kelahiran Mataran, 20 Juli 1963 itu meniti karir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tercatat, beberapa jabatan pernah diembannya.
Lihat Juga :
Mengintip APBD Jabar Hingga Ridwan Kamil Tak Bisa Beri Bansos

Mulai dari deputi pengawasan pada 1985-1988, lalu deputi pengawasan BUMN dan BUMD pada 1992-2001, hingga deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian pada 2000-2015.

Sementara dari sisi pendidikan, ia memiliki gelar Diploma IV dari PKN STAN. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia (UI) melalui jurusan kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.

Mengintip APBD Jabar Hingga Ridwan Kamil Tak Bisa Beri Bansos

Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak bisa memberi bansos demi membantu warganya menghadapi tekanan ekonomi PPKM darurat. Berikut peta pendapatan APBD Jabar. Ridwan Kami nyerah tak bisa memberikan bansos ke warganya guna menghadapi tekanan ekonomi akibat corona. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerah dan tak sanggup untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia mengaku pihaknya telah kehilangan Rp5 triliun sehingga tidak bisa menggelontorkan bantuan tersebut.

Namun, ia tidak merinci ke mana hilangnya uang tersebut.

“Saya kira sebagian masuk ke saya, curhat, ‘Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin.’ Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp5 triliun,” kata Emil dalam Mata Najwa yang ditayangkan Trans7, Rabu (14/7) malam.

Emil, sapaan akrabnya mengatakan awalnya ia sudah mengalokasikan Rp3 triliun untuk bansos selama PPKM Darurat. Namun, setelah Rp5 triliun itu hilang, anggaran untuk bansos pun tak ada.

Mantan wali kota Bandung itu mengaku saat ini pihaknya bertumpu dari bantuan pemerintah pusat, meskipun jumlahnya tak sebanyak tahun lalu.

poster

Lantas, berapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Provinsi Jabar sepanjang 2021 ini sampai tidak mampu memberikan bansos ke warganya di tengah PPKM darurat?

Mengutip dari Perda Jabar Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemda Jawa Barat menargetkan pendapatan daerah mereka pada Tahun Anggaran 2021 bisa mencapai Rp41,47 triliun.

“Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” bunyi Perda itu seperti dikutip Kamis (15/7).

Untuk PAD, dalam APBD itu, Pemda Jabar menargetkan bisa menghimpun pendapatan sampai Rp25,06 triliun. Itu mereka harapkan bisa didapat dari pajak daerah sebesar Rp23,45 triliun, retribusi daerah Rp48,71 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp408,89 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp1,15 triliun.

Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, mereka berharap bisa mendapat Rp16,38 triliun. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp23,37 triliun yang terdiri atas pendapatan hibah.

Dari sisi belanja, Pemprov Jabar menganggarkan Rp44,61 triliun pada tahun ini.
Lihat Juga :
Daftar BUMN yang Dapat Tambahan Modal

“Terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” bunyi aturan itu.

Untuk anggaran belanja operasi, mereka mematok Rp24,83 triliun. Itu digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,85 triliun, belanja barang dan jasa Rp7,22 triliun, belanja hibah Rp10,19 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp560,22 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja modal mereka mematok Rp3,20 triliun. Itu digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Sedangkan, anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp368,91 miliar.

Terakhir, belanja transfer dipatok sebesar Rp16,20 triliun yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Imbas Pandemi, Utang Negara Naik Jadi Rp6.625 T pada 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat utang pemerintah sebesar Rp6.625,4 triliun per 31 Desember 2020. Angka itu naik 24 persen dari utang periode yang sama tahun sebelumnya.

Ani, sapaan akrabnya, menjabarkan utang pemerintah tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp701,6 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp5.923,8 triliun.

“Terdapat peningkatan kewajiban pemerintah pada 2020 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan terutama untuk mendanai pelaksanaan Program PCPEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional),” jelas Ani pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (15/7).

Dari sisi aset, Sri Mulyani mencatat aset pemerintah sebesar Rp11.098,6 triliun atau naik 6 persen dari aset per 31 Desember 2019.

Aset pemerintah terdiri dari aset lancar sebesar Rp665,1 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp3.179 triliun, aset tetap sebesar Rp5.976 triliun, piutang jangka panjang sebesar Rp59,3 triliun, serta aset lainnya sebesar Rp1.225,1 triliun.

Sementara itu, ekuitas per 31 Desember 2020 dibukukan sebesar Rp4.473,2 triliun atau turun 12,7 persen dari catatan 31 Desember 2019.

“Neraca pemerintah per 31 Desember 2020 terdiri dari aset sebesar Rp11.098,6 triliun, kewajiban sebesar Rp6.625,4 triliun, dan ekuitas sebesar Rp4.473,2 triliun,” ujarnya.

1 2 3 1,141