Author Archive

Pencabutan Subsidi Listrik Bergantung Ketok Palu APBN 2020

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat untuk mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) yang masuk golongan rumah tangga mampu (RTM) pada 2020.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkapkan kesepakatan ini belum final, karena masih akan melalui hasil keputusan yang ada di Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).

“Kemarin kan di banggar sepakat, jadi dalam rapat bahwa yang statusnya 900 VA RTM tidak lagi disubsidi. Sekali lagi ini kesepakatan dalam rapat ya, belum keputusan. Keputusan ada di UU APBN” ucap Rida, Selasa (10/9).

Rida bilang keputusan ini bukan bermaksud dengan sengaja mengurangi subsidi pemerintah. Namun, hal ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran ke depannya.

“Jadi tolong ini diperhatikan bahwa kami dengan DPR tidak berencana untuk mengurangi, yang kami upayakan adalah subsidi tepat sasaran,” tegasnya.

Diketahui, ada dua jenis pelanggan yang masuk sebagai pelanggan subsidi listrik 900 VA, yakni RTM dan pelanggan miskin.

Rida menyebut jumlah pelanggan 900 VA yang masuk golongan miskin berkisar 7 juta. Sementara, pelanggan RTM sebanyak 22 juta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menurunkan alokasi subsidi energi menjadi Rp124,9 triliun dari sebelumnya Rp137,5 triliun dalam RAPBN 2020. Untuk listrik misalnya, anggarannya diturunkan sebesar Rp7,4 triliun.

Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah memang lebih selektif lagi dalam memberikan subsidi untuk golongan 900 VA. “Anggaran subsidi turun akibat penurunan asumsi ICP, lifting migas, dan penurunan cost recovery. Kemudian, ada penajaman sasaran pelanggan golongan 900 VA untuk subsidi listrik,” pungkasnya.

Pemerintah Siapkan Dana Mendesak Rp21 T untuk Keamanan

Pemerintah menambahkan alokasi untuk belanja mendesak Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp21,7 triliun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Hal itu disampaikan saat rapat panitia kerja (panja) RAPBN 2020 bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (10/9) sore ini. Rapat itu membahas rancangan belanja pemerintah pusat tahun depan.

“Belanja mendesak untuk kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga, khususnya di bidang keamanan dan pertahanan,” ujar Direktorat Jenderal Anggaran Askolani usai menghadiri rapat tersebut.

Askolani memaparkan lima kriteria pemanfaatan belanja mendesak APBN 2020. Pertama, program atau kegiatan yang dapat diukur manfaat dan hasil akhirnya.

Kedua, sudah diusulkan oleh K/L yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan, dan/atau telah disetujui secara tertulis dalam rapat kerja komisi terkait dengan K/L mitra kerjanya.

Ketiga, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan/atau telah disetujui oleh pemerintah. Keempat, dialokasikan secara efisien dan efektif dengan output yang terukur.

Terakhir, memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Askolani merinci, alokasi belanja mendesak terbesar diberikan kepada Polri sebesar Rp13,825 triliun. Kemudian, alokasi untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp3,275 triliun, Badan Intelijen Negara Rp4,325 triliun, dan Kejaksaan Rp275 miliar.

Khusus untuk Kemenhan, alokasi belanja tersebut dibagi untuk operasional Kemenhan Rp875 miliar, TNI AD Rp1,5 triliun, TNI AU Rp700 miliar, dan Mabes TNI Rp200 miliar.

“Belanja mendesak ini ada yang sudah kami rencanakan sebelumnya dan ada yang dari usulan setelah 16 Agustus 2019 yang belum tertampung,” ujarnya.

Tahun lalu, sambung Askolani, belanja mendesak salah satunya digunakan untuk pembiayaan Asean Games. Tahun depan, alokasi belanja mendesak bisa digunakan untuk keperluan sarana dan prasarana keamanan serta alat utama sistem senjata (alutsista).

Lebih lanjut, usulan belanja mendesak tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama K/L dengan Komisi DPR yang menjadi mitra kerjanya paling lambat 16 September 2019. Setelah itu, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui APBN 2020.

Samsung Galaxy M30, Bodi Plastik ‘Murahan’ dan Baterai Besar

Samsung menjadikan ponsel seri M sebagai ujung tombak untuk menjangkau segmen menengah di Indonesia. Setelah Galaxy M20, kini Samsung memboyong penerusnya yakni Galaxy M30.

Dibanderol dengan harga Rp3,4 juta, Galaxy M30 mengandalkan fitur baterai, layar, dan kamera.

Desain dan layar

Pertama kali menggenggam Galaxy M30, kesan nyaman muncul meski terasa agak licin. Punggung ponsel juga tak begitu terlihat jejak sidik jari karena dilapisi oleh bahan plastik. Plastik di satu sisi juga meringankan ponsel, kendati mengurangi estetika kemewahan.

menerima unit yang berwarna Gradation Black yang memadukan gradasi hitam dan abu-abu. Secara jujur desain gradasi warna ini membuat ponsel terkesan bisa saja.

Sesuai dengan jargon Samsung yang mengusung 3X Max, bentang layar ponsel terasa maksimal. Sayangnya dalam paket pembelian, pembeli tidak mendapatkan sampul untuk melindungi bodi ponsel.

Ponsel ini hadir dengan layar seluas 6,4 inci FHD+ dengan rasio badan ke layar 92,8 persen dan desain poni berbentuk ‘infinity-u’. Poninya sangat mungil sesuai dengan tren poni ponsel kekinian.

Hanya saja, ruang kosong di bagian bawah layar terasa masih sangat besar hingga memakan area layar.

Beralih ke bagian punggung ponsel, ada modul kamera yang berisi tiga lensa kamera yang dideretkan secara vertikal di kiri atas serta lampu flash di bawah modul kamera.

Pada bagian tengah atas, ada pemindai sidik jari yang berbentuk oval. Di bawah modul pemindai sidik jari, tertulis logo Samsung.

letak pemindai sidik jari terlalu jauh ke atas sehingga sulit dijangkau. Sedikit peregangan jari dibutuhkan untuk meraih pemindai sidik jari.

sangat menyukai dedicated microSD beserta dual nano SIM card. Dengan adanya slot ini, pengguna tak perlu dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan dua nomor atau satu nomor dan satu SIM Card.

1 2 3 893