Author Archive

Polisi Tangkap 12 Anggota Geng Motor Bersenjata di Slipi

Tim pemburu preman dan Unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat, meringkus 12 anggota geng motor.

Kasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat AKBP Agus Rizal mengatakan 12 orang ditangkap saat berkeliaran pada tengah malam tadi.

“Kita amankan dua belas orang yang diduga hendak digunakan tawuran ataupun aksi kejahatan lain dan sudah diserahkan ke Mapolsek Palmerah untuk ditindak lanjuti,” kata Agus dalam keterangannya, Minggu (31/5).

Sementara itu, Kapolsek Palmerah Kompol Supriyanto menjelaskan penangkapan itu dilakukan oleh anggtoanya yang tengah berpatroli.

Dalam patroli tersebut, saat melintas di Jalan Kemanggisan Raya, tepatnya di kolong flyover Slipi, terlihat ada serombongan orang yang diduga geng motor.

Anggota kepolisian pun mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan. Saat akan dilakukan pemeriksaan, kata Supriyanto, beberapa orang melarikan diri.

“Kita geledah dan ternyata kita menemukan delapan buah senjata tajam berbagai jenis dan bermacam bentuk,” ujar Supriyanto.

Hingga kini, kata dia, kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 12 anggota motor tersebut. Termasuk, soal senjata tajam yang mereka miliki.

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap dua belas pemuda yang diamankan,” ucap Supriyanto.

Pemprov DKI Klaim Pangkas Gaji TGUPP 50 Persen untuk Corona

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan hak keuangan atau gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ikut dipangkas untuk penanganan wabah virus corona di Jakarta. Pemotongan mencapai 25 persen.

Saefullah mengatakan hak keuangan TGUPP dipangkas 25 persen seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu 25 persen lainnya ditunda, sehingga penghasilan yang diterima TGUPP kini hanya sebesar 50 persen dari penghasilan semula.

“Dipotongnya sama-sama 25 persen. Terus ada lagi penundaan 25 persen, jadi yang dibayarkan adalah 50 persen. Kalau PNS terhadap TKD-nya, kalau gajinya full,” kata Saefullah saat dikonfirmasi, Minggu (31/5).

Saefullah mengatakan pemangkasan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan TGUPP dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa TGUPP juga tak mengenal istilah THR, melainkan hak keuangan. Hak keuangan itu pun telah dipangkas sejak April 2020, meski Kepgub baru diteken pada Mei 2020.

“Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya ada hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgub-nya mundur,” ujar Saefullah.

“Nah kita sudah tanya ke akuntansi dan sudah tanya ke inspektur juga, bahwa ini nanti bisa sebagai uang muka. Nanti hak TGUPP ke belakang itu akan dipotong disesuaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyoroti perbedaan antara ASN dengan anggota TGUPP DKI Jakarta dalam hal pemotongan anggaran THR.

Di saat THR para ASN dan anggota DPRD dipotong demi penanganan virus corona di DKI Jakarta, kata Mujiyono, para anggota TGUPP mendapat THR gaji satu bulan penuh. Karenanya, Mujiyono meminta para anggota TGUPP ikut prihatin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sebelumnya telah menyatakan bahwa 25 persen TKD ASN dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak virus corona. Sementara, TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

“TKD ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19,” kata Anies dalam pernyataan resminya yang disiarkan lewat akun resmi Pemprov DKI di Youtube, Jumat (29/5).

Anies menjelaskan, dalam pembahasan beberapa waktu lalu sempat ada usulan agar bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan-bantuan lain dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan.

Ia menyebut nilai pemotongan itu berkisar Rp2 triliun, atau sama dengan 25 persen anggaran TKD. Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memilih untuk tidak memotong anggaran bansos, tetapi anggaran TKD.

Pemotongan anggaran TKD itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pergub ini menjelaskan mengenai penyesuaian besaran penghasilan ASN untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19.

Positif Corona, Istri Wali Kota Tidore Kepulauan Wafat

Istri Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), Sulama Ali Ibrahim meningal dunia, Minggu (31/5) pukul 22.30 WIT.

Perempuan berusia 56 itu meninggal saat tengah dirawat di RSUD Chasan Boesoirie Ternate lantaran terinfeksi virus corona (Covid-19).

Sebelumnya ia sempat dirawat di RSD Tidore Kepulauan sejak Senin (25/5) dengan gejala batuk dan demam. Lalu, hasil tes swab yang keluar pada Jumat (29/5) menunjukkan bahwa Sulama positif terinfeksi Covid-19.

Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malut, Muliadi Tutupoho membenarkan kabar telah tiadanya Sulama serta status medisnya tersebut.

“Istri Wali Kota Tikep Ibu Hajah Sulama meninggal dunia malam ini pada jam 22.30 di Rumah Sakit Chasan Boesoeirie di usia 56 tahun. Tercatat sebagai Pasien 139 dan terkonfirmasi positif pada tanggal 29 Mei 2020,” ujar Muliadi.

Sulama diduga tertular Covid-19 lewat transmisi lokal usai berkontak erat dengan Pasien 100 yang merupakan mendiang Sekretaris Kota Tikep.

Informasi yang dihimpun

mendiang Sulama rencananya dimakamkan besok pagi di Kelurahan Gurabati, Kota Tikep, dengan protokol pemulasaran jenazah Covid-19.

Sementara itu, Wali Kota Tikep sendiri hingga saat ini masih menjalani isolasi di RSUD CB lantaran terinfeksi Covid-19.

1 2 3 1,016