Author Archive

Jelang 1 Dasawarsa, OJK Gelar Ceramah Kebangsaan Sekaligus Peringati HUT ke-76 RI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Ceramah Kebangsaan untuk memperkuat berbagai usaha dan ikhtiar yang telah dan akan terus dilakukan OJK di masa Pandemi Covid-19. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia, sekaligus jelang 1 dasawarsa OJK.
Ceramah kebangsaan yang diisi oleh KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) yang mengambil tema Peneguhan Cinta Tanah Air dan Semangat Pengabdian OJK.
“Upaya OJK melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional, hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila seluruh insan OJK senantiasa meneguhkan kecintaan yang besar terhadap Tanah Air Indonesia sebagai pendorong utama kita untuk
mengabdi sepenuh hati kepada lembaga kecintaan kita ini,” kata Ketua OJK, Wimboh Santoso dalam sambutannya.
Rangkaian acara peringatan HUT ke-76 RI dan HUT ke-10 OJK ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat insan OJK untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu memampukan OJK berperan lebih kontributif dalam pemulihan ekonomi dan pengendalian Covid-19.
Gus Mus dalam ceramahnya menyampaikan bahwa sebagai Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, kita harus selalu menjaga semangat persatuan dan rasa cinta tanah air yang mendalam yang diwujudkan melalui berbagai upaya untuk memulihkan Indonesia dari Pandemi Covid-19.
Gus Mus mengapresiasi OJK karena dalam 10 tahun mengabdi untuk negara Indonesia, kontribusinya untuk perekonomian Indonesia telah terasa manfaatnya di semua kalangan.
Untuk menutup kegiatan ceramah pagi ini, OJK mengadakan Doa untuk Negeri yang dilaksanakan terpisah per bidang kerohanian. Kerohanian Islam dipimpin oleh Dr. Atabik Luthfi, Kerohanian Kristiani dipimpin oleh Romo Gregorius Soetomo SJ, Kerohanian Hindu dipimpin oleh Jro Mangku I Wayan Sudarma, dan Kerohanian Budha dipimpin oleh Bhikkhu Attadhiro.

OJK-Kemenkominfo Sepakat Memperkuat Digitalisasi di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat untuk memperkuat digitalisasi di sektor jasa keuangan guna memperluas layanan dan tetap melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pandemi Covid-19 justru menjadi momentum yang besar bagi seluruh pelaku ekonomi termasuk di sektor jasa keuangan untuk mengakselerasi transformasi digitalnya dengan memanfaatkan potensi Indonesia yang sangat besar.

“Pelaksanaan transformasi digital harus dimulai dengan membangun satu ekosistem keuangan digital yang lengkap dan terintegrasi, yang terdiri dari infrastruktur digital, literasi digital, pemahaman konsumen, pengembangan UMKM digital, dan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang akomodatif,” ujar Wimboh dalam acara ” Arahan dan Diskusi Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional Kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan” di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangannya, OJK menyatakan sangat mendukung pengembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan, selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri jasa keuangan, juga untuk tujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia harus ditopang dengan prasyarat fundamental yaitu memastikan transformasi digital untuk mencapai access, affordability, dan ability dengan fokus utama membangun infrastruktur digital yang memadai dan merata, tidak hanya kepada masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan, sehingga layanan digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan mudah, murah dan cepat,” kata Wimboh.

Selain itu, lanjut Wimboh, ekonomi Indonesia harus dikembangkan ke arah digital karena ke depannya ekonomi berbasis digital akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital diharapkan dapat mendorong UMKM masuk ke rantai pasok global sehingga pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dapat terakselerasi dengan baik.

Sementara itu Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa digitalisasi sektor jasa keuangan sudah termasuk dalam 10 sektor prioritas pengembangan ekonomi digital di Indonesia untuk memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas di Indonesia.

Menurut dia, sektor jasa keuangan tidak hanya perlu mengantisipasi munculnya disrupsi dan inovasi dari berbagai pemain fintech baru, namun juga perlu melihat potensi akan kebutuhan produk-produk keuangan yang inovatif dalam rangka inovasi pembiayaan berbasis teknologi digital maupun pembiayaan berbagai upaya digitalisasi di berbagai sektor.

“Digital ekonomi memiliki potensi besar untuk dikembangkan seperti pada fintech, online banking, internet banking, dan digital banking disesuaikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur digital, pengaturan tata kelola data dan transaksi elektronik serta pengembangan SDM digital yang dilakukan Kemenkominfo,” ujar Johnny.

Kemenkominfo akan memberikan dukungan penuh, kerja sama lintas sektor yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan OJK agar upaya pemulihan ekonomi nasional tidak hanya mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi, namun juga mendorong agar Indonesia melesat tumbuh mewujudkan Indonesia yang terkoneksi.

“Saya dan Pak Wimboh punya komitmen, kita bangun dari hulu dan hilir, bangun untuk kepentingan rakyat sendiri. Kita butuh kolaborasi tidak sektor minded, kita kerjakan koordinasi, kerjakan bersama-sama. Kolaborasi ini kita harapkan bisa terwujud,” kata Johnny.

Ratusan pelaku dan perwakilan asosiasi industri jasa keuangan di perbankan, industri keuangan nonbank, serta pasar modal, diundang dalam acara yang diinisiasi oleh OJK dan Kemenkominfo tersebut.

OJK Laporkan Industri Asuransi Tumbuh Positif, Aset Tembus Rp949 T dan Premi Naik

Sektor jasa keuangan tetap stabil hingga Juli 2021. Hal ini diketahui berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu yang tumbuh positif dari laporan OJK tersebut adalah adalah industri asuransi. Dari catatan OJK, aset industri asuransi tercatat mencapai Rp 949,44 triliun atau tumbuh 8,11 persen (yoy).

Kemudian Premi industri asuransi pada Juli juga tumbuh 6,33 persen (yoy) sebesar Rp 9,86 triliun. Dengan jumlah premi Asuransi Jiwa mencapai Rp 107,61 triliun serta premi Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp 58,06 triliun.

Adapun Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 653,74 persen dan 346,73 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.

Sementara angka rasio kecukupan investasi perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa juga masih cukup kuat pada Juli yaitu 174,64 persen dan 111,51 persen dengan threshold sebesar 100 persen.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan untuk menjaga industri asuransi menghadapi penurunan ekonomi dampak pandemi Covid 19, OJK sudah mengeluarkan berbagai kebijakan relaksasi.

“Seperti perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi, kebijakan mekanisme komunikasi pelaksanaan rapat dan pemasaran Paydi melalui video conference dan penundaan penetapan sanksi atas pelanggaran ketentuan ekuitas minimum perusahaan pialang,” jelas dia, Jumat (27/8/2021).

Menghadapi tantangan industri asuransi ke depan, OJK saat ini juga sedang menyiapkan peraturan Insurance Technology (insurtech) yang akan mengatur jenis produk dan layanan yang dapat dijual perusahaan pialang asuransi digital, standar teknologi informasi, serta kualifikasi SDM pengelola IT.

OJK juga tengah menyiapkan surat edaran mengenai Paydi, yang akan mengatur kriteria perusahaan yang memasarkan Paydi, desain Paydi, pedoman pengelolaan Paydi, pemasaran dan keterbukaan informasi, serta pelaporan Paydi.

Untuk meningkatkan pengawasan kepemilikan efek oleh perusahaan asuransi, OJK juga sedang menyiapkan dashboard kepemilikan efek perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan program transformasi dan reformasi IKNB yang telah dilakukan sejak 2018, antara lain dengan pengembangan dan pengaturan IKNB, penguatan pengawasan IKNB dan pengembangan infrastruktur IKNB.

1 2 3 1,122