Author Archive

Aturan Ojek Online Berlaku Paling Lambat Pekan Depan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan aturan perlindungan keselamatan dan perhitungan tarif ojek online (ojol) akan berlaku paling lambat pekan depan.

Saat ini, aturan tersebut masih dalam tahap uji coba implementasi di lima kota besar yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Uji coba dilakukan sejak Rabu (1/5) silam.

“Kami kira paling lambat (berlaku) minggu depan, berlaku langsung di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, di kantornya, Kamis (13/6).

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Kemenhub telah mengundang asosiasi pengemudi ojol di Kantor Kemenhub untuk menyamakan suara terkait pemberlakuan aturan ojol. Ia menyatakan sebagian besar asosiasi pengemudi ojol yang hadir mendukung regulasi itu untuk segera diberlakukan.

Selanjutnya, Kemenhub akan kembali melakukan evaluasi usai tiga bulan penerapan di lapangan.

“Sementara akan kami jalankan dulu sampai dengan nanti misalnya ada perubahan mengenai masalah tarif tiga bulan setelahnya bisa kami lakukan evaluasi,” jelasnya.

Kemenhub juga telah memberlakukan survei terkait penerapan aturan baru selama masa uji coba. Survei itu meliputi persepsi pengemudi, tingkat kepatuhan aplikator, dan tingkat persepsi pasar atau penumpang. Ia menuturkan akan segera melaporkan hasil survei itu kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Aturan baru ojol ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu, Menhub juga menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Kepmenhub 348, Kemenhub menetapkan batas atas dan batas bawah tarif ojol berdasarkan tiga zona. Batas bawah tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per kilometer (Km), sedangkan batas atas tarif paling tinggi ditetapkan sebesar Rp2.600 per km.

Batas bawah tarif ojek online terendah ditetapkan pada zona 1 (Sumatera, Bali, Jawa selain Jabodetabek) sebesar Rp1.850 per km. Sedangkan batas bawah tarif zona II (Jabodetabek) ditetapkan sebesar Rp2.000 per km dan zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua) ditetapkan sebesar Rp2.100 per km.

Sementara itu, batas atas tarif tertinggi ditetapkan untuk zona III sebesar Rp2.600 per km, kemudian zona II sebesar Rp2500 per km, dan zona I Rp2.300 per km.

AS Beri Waktu RI Penuhi Syarat Pembebasan Bea Masuk

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) memberi waktu pemenuhan syarat perpanjangan fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) kepada Indonesia sampai akhir bulan ini.

GSP merupakan fasilitas bebas tarif bea masuk impor untuk komoditas tertentu yang diberikan AS kepada Indonesia. Namun, pemberian fasilitas itu dievaluasi oleh pemerintah AS.

Hasil evaluasi menyatakan bahwa pemerintah AS mempertimbangkan pencabutan pemberian fasilitas GSP karena beberapa kebijakan di Indonesia dianggap menghambat dunia usaha asal Negeri Paman Sam. Untuk itu, bila Indonesia masih ingin memperoleh fasilitas GSP, maka Indonesia perlu melihat kembali sejumlah persyaratan baru yang disampaikan AS.

Beberapa hal yang sempat dipermasalahkan AS dari Indonesia, yaitu terkait kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang membuat Visa dan Mastercard tidak bisa memproses transaksi masyarakat Indonesia di dalam negeri.

Kemudian, soal rencana pemerintah membentuk pusat data (data center) bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di dalam negeri.

“Pada dasarnya kita (Indonesia) bisa selesaikan secara menyeluruh. Sesuai komitmen, semua persyaratan sudah dipenuhi. Juni ini dipenuhi semuanya,” ucap Enggar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Sayangnya, Enggar enggan merinci seperti apa saja kebijakan pemerintah Indonesia terhadap berbagai hal yang sempat dikeluhkan AS dan dijadikan syarat untuk evaluasi GSP ke depan. Ia hanya menekankan semua keluhan dari AS sudah menemukan jalan keluar.

Berlaku 18 Juni, Kemenhub Beri Toleransi Izin Taksi Online

 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberi toleransi pemberlakuan aturan taksi online bagi pengemudi yang belum mengantongi izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK). Toleransi berupa kelonggaran waktu selama dua bulan dari tenggat penetapan aturan, yakni 18 Juni 2019, untuk menyelesaikan perizinan.

Setelah itu, Kemenhub akan memberlakukan sanksi Undang-undang Lalu lintas yang berlaku, yakni tilang melalui Polri.

“Sementara mungkin ada tahapan, biasanya di polisi itu 1-2 bulan nanti akan ada tindakan simpatik dulu, setelah tindakan simpatik cukup waktu baru kami ada tindakan hukum,” kata Direktur Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Kamis (13/6).

Regulasi taksi online tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“18 Juni tetap kami berlakukan. Kami beri peluang bagi para pengemudi untuk menyelesaikan yang belum selesai menyangkut masalah perizinan,” ujarnya di Kantor Kemenhub, Kamis (13/6).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen Ferary Wilmar mengeluhkan biaya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk izin ASK yang tinggi. Maka itu, dia mengusulkan biaya untuk UMKM seharusnya di bawah nominal untuk badan hukum.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

“Karena dalam PP 15 belum mengatur, ia cuma mengatur PNBP untuk badan hukum, yakni PT dan koperasi. Makanya kami disini mengusulkan sejak dari awal sebetulnya untuk UMKM harganya harusnya di bawah dari badan hukum,” ujarnya.

1 2 3 4 869