Archive of ‘Kabar Indonesia’ category

Istana Buka Suara Soal Dugaan Surat Terbuka OPM untuk Jokowi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

PT.Bestprofit  — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui surat terbuka yang diduga dikirimkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepadanya. Namun pihak Istana enggan terlalu mengurusi surat terbuka tersebut karena penulisnya maupun pengirimnya bisa siapa saja.

“Sudah tahu, tapi kami tidak terlalu (fokus) ini, karena kami tidak tahu siapa orangnya dan sekarang ini bisa siapa saja yang menulis,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/12).

Sebelumnya, tersebar surat terbuka berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang terdiri dari tiga halaman. Tak tertera alamat fisik kantor dan hanya mencantumkan email serta nomor ponselnya.

Surat yang ditandatangani Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto ini menyatakan penolakan pembangunan infrastruktur yang pemerintah lakukan di Papua Barat.

“Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri (Self Determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajah Indonesia,” bunyi surat itu.

TPNPB meminta pemerintah menghentikan pembangunan jalan Trans Papua dan mendesak agar pasukan militer ditarik dari Kabupaten Nduga. Mereka juga meminta pemerintah mengizinkan jurnalis asing, palang merah internasional, dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) masuk ke Nduga.

Mereka mengancam akan terus memerangi Indonesia jika pemerintah tidak mengabulkan permintaannya.

Sementara itu, Pramono menyatakan pemerintah membangun infrastruktur di sana karena sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Sikap OPM yang menolak pembangunan infrastruktur menunjukan tidak pro terhadap rakyat Papua.

“Katakanlah siapa pun yang mengatakan seperti itu, menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan, itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin masyarakat Papua semakin sejahtera,” ucapnya.

situs Gunung Padang, Misteri Pengubah Sejarah Dunia

Ilustrasi. (Foto: Istockphoto/uskarp)

 

PT.Bestprofit  –  Situs Gunung Padang digadang-gadang sebagai salah situs tertua di dunia. Situs berusia 10 ribu tahun ini disebut semasa dengan situs Göbekli Tepe di Turki.

Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8000 SM. Usianya bahkan lebih tua dari Piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2500 SM, peninggalan kota tua Mahenjo Daro dan Harrapa di India yang berusia 3.000 tahun, dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama.

“Ini penting untuk sejarah Indonesia. Karena di sejarah disebut peradaban kita mulai tahun 600 masehi di Kutai. Sebelumnya tidak ada peradaban besar, itu salah,” jelas Danny Hilman Natawijaya, peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI kepada CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon, Jumat (7/12).

Sebab dalam sejarah tertulis kalau di Indonesia masa 10 ribu tahun lalu masih dalam masa bercocok tanam dan belum memiliki peradaban tinggi.

“Kalau dibilang ada bangunan masif advance (di masa itu), itu berarti tidak cocok dengan sejarah yang kita kenal […] Jadi, kalau terungkap bisa mengubah sejarah dunia,” tuturnya lagi.

Danny menyebut situs megalitikum Gunung Padang tidak dibangun pada satu era. Tapi struktur tersebut dibangun berkelanjutan dalam tiga masa dari 8.000 SM hingga 1.000 SM.

Lapisan tertua yang berusia 10 ribu tahun tertimbun di bawah tanah. Sementara lapisan termuda berusia 3.000 tahun. Denny menyebut anehnya struktur bangunan candi ini seperti sengaja disamarkan.

“(Seperti) sengaja ditimbun pakai tanah dan didirikan megalith sederhana di atasnya. Ini masih jadi misteri, kenapa dibuat seperti itu. Kecenderungannya sih disamarkan biar tidak dijarah orang,” ujar Ketua Koordinator Penelitian Gunung Padang itu.

Danny juga mengungkap kalau mereka telah melakukan berbagai studi untuk membuktikan bahwa ada struktur dibawah situs megalitikum itu.

“Studi melibatkan berbagai ahli studi sudah lengkap. Kami juga sudah melakukan enam pengeboran sedalam 30 meter dan penggalian 11 meter.”

Namun, Denny menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tidak peduli dengan situs yang digadang-gadang sebagai situs tertua di dunia. Sebab, sejak berakhirnya pemerintahan SBY, proyek pemugaran situs ini tak lagi berlanjut.

“Nasibnya agak terkatung-katung, kurang diperhatikan. Padahal merupakan warisan Indonesia yang besar. Bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi bisa jadi ikon pariwisata yang tidak kalah dengan piramida Iza,” tandasnya.

Keputusan untuk melakukan pemugaran sebelumnya telah dituangkan dalam Perpres nomor 148 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang. Permen Kemendikbud tentang pelestarian dan pengelolaan Gunung Padang, dan Pergub Jawa Barat tenteng penelitian Gunung Padang.

MK Tolak Gugatan Mahasiswa UI soal UU Terorisme

MK Tolak Gugatan Mahasiswa UI soal UU TerorismeGedung Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

PT.Bestprofit – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi tentang UU Terorisme yang diajukan dua mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Faisal Al Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo.

Penggugat dianggap tak memiliki kedudukan hukum dan permohonannya dinilai kabur.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (12/12).

Faisal dan Raditio sebelumnya menggugat definisi terorisme yang tertuang dalam pasal 1 angka 2 UU Terorisme. Motif terorisme yang disebutkan dalam UU tersebut dianggap tak jelas.

Namun, menurut MK, kedua penggugat dianggap tak mengalami kerugian langsung atas berlakunya pasal tersebut.

Selain itu, alasan permohonan yang diajukan juga dianggap kabur karena tidak dapat menjelaskan kaitan dengan poin yang disebutkan dalam pokok permohonan.

“Andai pun para pemohon memiliki kedudukan hukum, telah nyata permohonan para pemohon kabur. Sulit bagi Mahkamah memahami maksud permohonan para pemohon,” tutur hakim MK.

MK sebelumnya telah menolak gugatan uji materi serupa yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum UI lainnya. Dalam putusan, MK menyatakan gugatan pemohon tak beralasan menurut hukum terkait penjelasan definisi terorisme dan makna radikal.

UU Terorisme telah resmi disahkan pada Mei. UU ini merupakan hasil revisi UU 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Terdapat sejumlah perubahan di antaranya termasuk soal definisi, ketentuan perlindungan bagi korban aksi terorisme, hingga pembantuan melakukan tindak pidana terorisme.

sumber:cnnindonesia

1 2 3 4 613