Archive of ‘News’ category

KPU Buka Wacana IT Gantikan Surat Suara Pemilu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz membuka wacana pemungutan suara pemilu melalui teknologi informasi (IT) demi menyederhanakan mekanisme pemungutan suara.

Ia mengatakan pemungutan suara nantinya mirip seperti penggunaan aplikasi OK Google. Pemilih tinggal menyebut pilihan, lalu sistem informasi akan mengalkulasi perhitungan suara.

“Apakah memungkinkan pemungutan suara kita buat sangat sederhana seperti dulu lagi, tapi dengan bantuan alat teknologi informasi?,” kata Viryan dalam diskusi daring bertajuk Efektivitas Pemilihan: Penyederhanaan Surat Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Kamis (10/6).

“Di tempat pemungutan suara, tidak perlu lagi surat suara. Jadi, ada satu alat misalnya Mas Tomi ngomong saya memilih huruf A. Kemudian, Mbak masuk namanya dipanggil, pilih huruf C,” lanjutnya.

Viryan berkata ide itu terinspirasi sistem pemungutan suara prakemerdekaan. Dia menyebut saat itu pemilihan dilakukan di tempat bernama Kantor Pemungutan Suara.

Setiap pemilih dipanggil ke dalam ruangan khusus. Di dalam ruangan, ada dua petugas yang siap mencatat pilihan pemilih. Pemilih tinggal menyebutkan pilihannya.

Viryan menyebut ide itu dimodifikasi dengan menerapkan sistem teknologi informasi. Pemilih nantinya tak akan menyebutkan pilihan pada petugas, melainkan pada gawai yang tersedia di TPS.

“Suara teman-teman sekalian tidak terdeteksi dalam level tertentu. Itu secara desain aplikasi ya memungkinkan. Ini bicara ke depan ya, katakanlah digitalisasi pemilu,” tutur Viryan.

Viryan mengatakan wacana ini masih berupa ide liar. Dia menyebut ide ini bsia diterapkan, tapi tidak dalam waktu dekat.

“Hal semacam ini ruang yang menjadi mungkin di masa depan. Namun, perlu waktu. Ini gambarannya, relevansi ke depan,” ujarnya.

Pakar Bantah Dalih Kepala BKN soal Pegawai KPK: Itu ‘Mislead’

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyatakan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa diberhentikan dalam proses peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Dwi, hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019. Dalam putusan itu, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh sedikit pun merugikan hak pegawai.

“Seharusnya BKN itu tetap dia tunduk atau dia tetap mengikuti argumentasi atau pertimbangan hukum MK yang ada pada putusan nomor 70, yaitu tidak boleh merugikan,” kata Dwi

Pernyataan Dwi sekaligus membantah dalil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Dalam jumpa pers usai rapat koordinasi akhir Mei lalu, Bima berdalih bahwa definisi ‘tak merugikan’ tak berarti pegawai harus diangkat menjadi ASN.

Menurutnya, tak merugikan sesuai putusan MK boleh didefinisikan dengan memberikan hak-hak pegawai sebelum benar-benar nonaktif per 1 November.

Dwi menyebut penafsiran Bima terhadap putusan MK tersebut keliru. Ia menjelaskan frasa “tidak merugikan” tak bisa didefinisikan dengan pemberian insentif namun para pegawai lembaga antirasuah tetap diberhentikan.

“Kalau tadi yang dikatakan ketua BKN, dia mendapat, katakanlah, dia mendapatkan ganti rugi gitu ya, akibat dia tidak diangkat, itu kan hal yang berbeda. Itu hal yang sama sekali berbeda. Itu statement itu mislead. Keliru kalau menurut saya,” kata dia.

“Nah, pada perkara inilah nanti akan diuji apakah MK putusannya akan sejalan enggak, dengan pendapat dia pada putusan nomor 70,” imbuh Dwi.

Penafsiran mengenai frasa “tak merugikan” juga telah digugat oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke MK dan teregister dengan nomor perkara No.2081/PAN.MK/2021.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku tak sependapat dengan penafsiran Bima terkait frasa “tak merugikan”. Berbeda dengan Bima, menurut dia, frasa “tak merugikan” harus dipahami sama dengan tak memberhentikan.

Aceh Akan Putus Kontrak Pekerja Outsource Penolak Vaksin

Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengancam menjatuhkan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Aceh apabila menolak menjalani vaksinasi covid-19. Sementara bagi tenaga kontrak yang menolak juga akan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sebagai tenaga kontrak.

“Gubernur meminta agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pejabat melakukan pembina pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi PNS, tenaga kontrak di lingkungan kerja masing- masing,” ujar Kabiro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto, Rabu (9/6).

Sanksi bagi PNS merujuk Peraturan Presiden (PP) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

 

Peraturan serupa juga berlaku pada tenaga kerja outsourcing yang bekerja di Instansi Pemerintah Aceh untuk wajib mengikuti vaksinasi.

Jika menolak divaksin, kontrak kerja antara Pemerintah Aceh dengan pihak penyedia tenaga kerja akan diputuskan.

Selama sepekan ini, vaksinasi massal ASN Pemerintah Aceh sudah dilakukan, bahkan secara bertahap sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Targetnya seluruh ASN, tenaga kontrak, dan tenaga kerja outsourcing serta para lansia bisa divaksin.

Kewajiban vaksinasi ini, kata dia, telah diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh PNS, Tenaga Kontrak dan Outsourcing, yang diteken Gubernur Nova pada Senin (7/6).

Ingub itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat.

“Gubernur menegaskan agar Kepala SKPA, ASN, tenaga kontrak serta tenaga kerja outsourcing pada Pemerintah Aceh mengikuti vaksinasi Covid-19, kecuali tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia,” kata Iswanto.

Secara kumulatif, kasus positif Covid-19 di Aceh hingga Rabu, sudah mencapai 16.578. Dengan rincian, dalam perawatan 3.320, sembuh 12.610 dan meninggal dunia 648 orang.

1 2 3 792