Archive of ‘News’ category

Terbitkan Perpres Belanja Corona dan Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan terkait belanja untuk penanganan corona dan pemulihan ekonomi nasional. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyebut postur APBN Perubahan 2020 berubah dari segi pendapatan negara, belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta dana desa per daerah, serta pembiayaan anggaran.

Perubahan terjadi karena pemerintah menambah alokasi belanja untuk penanganan virus corona.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan sejumlah insentif fiskal dalam bentuk pajak kepada pelaku usaha dan karyawan yang terdampak penyebaran virus corona.

Rahayu menjabarkan beberapa insentif yang diberikan, seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, pembebasan PPh 22, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) impor untuk alat kesehatan, dan percepatan restitusi PPN.

Sementara, pemerintah menambah anggaran belanja untuk memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perpanjangan bantuan sosial (bansos) tunai, diskon listrik, tambahan dana insentif daerah (DID), dan belanja penanganan corona lainnya.

“Lalu, ada perubahan pembiayaan anggaran sebagai dampak pelebaran defisit dan juga termasuk pembiayaan investasi dalam rangka pemulihan nasional,” ujar Rahayu dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (1/7).

Dalam Perpres 72 Tahun 2020, target penerimaan negara turun Rp60,9 triliun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,9 triliun.

Secara rinci, target penerimaan perpajakan turun dari Rp1.462,6 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun dari Rp297,8 triliun menjadi Rp294,1 triliun, sedangkan hibah naik dari Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Lalu, belanja negara naik dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.739,2 triliun. Di sini, anggaran belanja pemerintah pusat meningkat dari Rp1.851,1 triliun menjadi Rp1.975,2 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa naik dari Rp762,7 triliun menjadi Rp763,9 triliun.

Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona di dalam negeri. Mayoritas dana itu digunakan untuk perlindungan sosial, yakni sebesar Rp203,9 triliun.

Kemudian, penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, sektoral

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Dana Cekak, BUMN Ramai-ramai Minta Modal ke Negara

Sejumlah BUMN meminta suntikan modal pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Alasannya, kecukupan modal mereka terbatas.

Padahal, di tengah kondisi tersebut, proyek yang mereka harus dikerjakan cukup banyak. BUMN pertama yang mengajukan PMN, PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan konstruksi itu menyatakan butuh suntikan modal pemerintah sekitar Rp51 triliun untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang ditugaskan pemerintah kepada mereka.

“Konstruksi pembangunan JTTS sepanjang 771 km yang ditargetkan selesai tahun 2022 dengan kebutuhan PMN Rp51 triliun lagi,” ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, Rabu (24/6).

Jumlah suntikan modal yang diminta mencapai lebih dari 15 kali lipat dari total PMN yang didapat pada tahun ini sebesar Rp3,5 triliun. Padahal, tahun ini pun rencananya pemerintah akan memberikan PMN ke Hutama Karya sekitar Rp7,5 triliun dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Perseroan meminta suntikan modal sekitar Rp1,5 triliun pada tahun ini.

Suntikan modal diperlukan untuk mendukung likuiditas perusahaan yang tertekan akibat berkurangnya kemampuan bayar nasabah Mekaar. Direktur Utama PNM Arif Mulyadi mengatakan bila pemerintah tidak menambah modal perusahaan, maka perseroan akan merugi.

Kalau kondisi tersebut benar-benar terjadi, ia mengatakan masalah itu akan berdampak ke kemampuan perusahaan dalam mengejar target penyaluran pembiayaan Mekaar ke 6,6 juta nasabah pada tahun ini.

 

 

“Dari sisi profitabilitas, perusahaan akan rugi sebesar Rp447 miliar dalam skenario optimistis, sedangkan pada skenario pesimistis rugi perusahaan akan mencapai Rp1,37 triliun,” kata Arif.

Ketiga, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo. Perusahaan menyatakan perlu suntikan modal dari pemerintah sekitar Rp3 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Robertus Bilitea selaku induk holding asuransi dan penjaminan BUMN yang turut membawahi Askrindo mengatakan suntikan ini perlu untuk mendukung penjaminan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, proyeksinya penjaminan KUR oleh Askrindo akan meningkat sekitar 17,4 persen pada 2020.

“Dari Rp192 triliun KUR, yang dijamin menjadi Rp325 triliun,” ujar Robertus.

Lebih lanjut, penambahan modal juga diperlukan untuk mempertahankan jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan atau dikenal dengan istilah Gearing Ratio (GR). Proyeksinya, GR berada di level 10,9 kali pada 2021 dan mencapai 14,1 kali pada 2021.

“Dengan tambahan PMN tunai Rp3 triliun di tahun 2020, maka agar GR produktif tetap di bawah 20 kali. Juga menambah kapasitas penjaminan menjadi Rp60 triliun,” terang Robertus.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC meminta PMN sebesar Rp500 miliar pada tahun ini. Sebab, arus kas (cash flow) diprediksi minus Rp115,044 miliar akibat pandemi virus corona atau covid-19.

“Jika kami diizinkan untuk mendapatkan PMN sebesar Rp500 miliar di 2020, kami bisa menyelesaikan proyek dan juga tidak mengganggu cash flow kami,” jelas Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.

Okupansi Hotel di Yogyakarta Mulai Naik di Tengah Corona

Okupansi hotel di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai merangkak setelah babak belur dihantam pandemi virus corona. Kenaikan terutama terjadi pada akhir pekan.

“Pada akhir pekan, mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu, okupansi hotel bintang bisa mencapai 35 persen, terutama untuk sektor tengah. Ini terjadi pada akhir pekan lalu,” kata Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Dedy Pranawa Eryana di Yogyakarta, Kamis.

Sedangkan untuk hotel nonbintang, okupansi pada akhir pekan masih cukup rendah yaitu lima hingga 10 persen. Angka itu masih jauh di bawah normal.

Menurut Deddy, pengelola hotel menempuh berbagai upaya untuk menaikkan okupansi kamar. Misalnya, memberikan harga promo pada akhir pekan. Imbasnya, harga kamar pada akhir pekan justru lebih rendah dibanding hari lainnya.

“Kami sedang mencoba mengetes animo pasar pada masa sekarang ini. Meskipun okupansi belum membaik, tetapi kami mencoba untuk terus mem-branding bahwa ada hotel yang sudah mulai beroperasi kembali,” katanya.

PHRI DIY menduga okupansi hotel belum membaik karena banyak layanan transportasi umum yang belum beroperasi secara penuh, seperti kereta api dan pesawat terbang.

Tamu yang menginap pun rata-rata berasal dari wilayah di sekitar DIY. Bahkan, banyak dari dalam DIY. Mungkin masyarakat ingin menghilangkan kejenuhan setelah beberapa waktu beraktivitas dari rumah,” katanya.

Kendati demikian, Deddy mengatakan sudah banyak wisatawan dari luar daerah yang menanyakan apakah objek wisata dan hotel di DIY sudah kembali beroperasi.

“Bahkan ada yang sudah mengajukan reservasi, misalnya dari Lampung, Sukabumi dan Kalimantan. Tetapi kami jelaskan bahwa belum banyak objek wisata yang buka sehingga mereka memundurkan jadwal kunjungan,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, dari 400 hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI DIY, sebanyak 63 di antaranya sudah kembali beroperasi dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.

“Jika tidak memenuhi protokol kesehatan, maka tempat usaha tersebut tidak boleh dibuka,” katanya.

DIY sendiri menerapkan masa tanggap darurat covid-19 hingga 30 Juni 2020. Jika Pemerintah DIY memperpanjang masa tanggap darurat covid-19, ia mengusulkan beberapa obyek wisata di Kota Gudeg itu tetap dibuka.

“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah karena banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang sudah ‘pingsan’ atau bahkan hampir mati. Kami ingin kegiatan ekonomi tetap berjalan seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

1 2 3 4 720