Archive of ‘News’ category

AS Umumkan Rencana Serangan Dagang Baru ke Uni Eropa

Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengumumkan rencana serangan dagang baru terhadap Uni Eropa. Dalam pengumuman yang dikutip dari CNNBusiness, mereka menyatakan akan mengenakan tarif impor baru terhadap 30 produk asal Uni Eropa.

Produk tersebut antara lain, zaitun, cokelat, gin dan bir. Produk tersebut akan dikenakan tarif impor tinggi oleh Negeri Paman Sam.

Dalam pengumuman tersebut, tarif yang dikenakan kemungkinan mencapai 100 persen. Tarif diberlakukan sebagai buntut perselisihan tuduhan subsidi pemerintah Uni Eropa terhadap industri pesawat mereka.

Sebagai informasi, total nilai impor AS atas barang asal Uni Eropa mencapai US$ 3,1 miliar setiap tahunnya. Tapi, Amerika Serikat sudah mengenakan tarif impor 15 persen hingga 25 persen untuk barang-barang Eropa bernilai US$7,5 miliar akibat perselisihan subsidi pesawat tersebut.

AS menuduh Uni Eropa telah melakukan praktik dagang tidak adil di bidang industri pesawat dengan memberikan subsidi yang merugikan penjualan jet berbadan lebar buatan Boeing. Boeing merupakan industri pesawat berbasis di AS.

Tuduhan tersebut mendapatkan dukungan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO pada 2018 lalu menyimpulkan Uni Eropa memang membantu Airbus (EADSF) dengan subsidi tidak adil yang merugikan Boeing.

Kesimpulan WTO itu membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk lancarkan serangan dagang pada barang-barang Eropa.

Pertamina Gandeng KPK Amankan Bisnis Perusahaan

PT Pertamina (Persero) menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta supervisi serta pendampingan dalam menyelesaikan beberapa masalah yang mewarnai kegiatan bisnis mereka.

Pertamina akan mendatangi Kantor KPK guna menjalankan koordinasi tersebut. Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Haryo Yunianto mengatakan koordinasi dilakukan karena Pertamina ingin terhindar dari benturan kepentingan pada kegiatan operasional dan bisnis.

“Kerja sama dengan KPK merupakan wujud komitmen Pertamina untuk menjalan prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi. Karena Pertamina percaya bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya terlihat dari angka profit yang terus meningkat melainkan juga diukur dari perilaku-perilaku bisnis yang beretika,”ujar Haryo dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (24/6) ini.

Ia mengatakan ada sejumlah aktivitas bisnis Pertamina yang memang perlu mendapat pendampingan dari KPK. Bisnis itu diantaranya pengadaan minyak mentah, produk kilang dan LPG.

Pendampingan tersebut terutama diperlukan terkait turunnya harga minyak dan antisipasi terjadinya lockdown di negara-negara penghasil minyak mentah. Selain itu, Pertamina juga mengharap adanya supervisi dari KPK dalam penyelesaian kontrak jangka panjang Liquefied Natural Gas (LNG) dengan sumber domestik maupun internasional yang terdampak karena keterlambatan beberapa proyek strategis nasional serta menurunnya kebutuhan sektor industri maupun kegiatan korporasi lainnya.

“Sejumlah pengadaan lahan untuk proyek-proyek kilang dan infrastruktur yang masih mengalami hambatan, serta pengadaan barang dan jasa juga perlu mendapat masukan sekaligus mendapatkan pendampingan dari KPK, agar penyelesaiannya lebih prudent, efisien dan efektif,” katanya.

“Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum, “tambahnya.

Melalui supervisi KPK, Pertamina juga dapat menyelesaikan permasalahan aset lahan yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah atau masih dalam sengketa, akselerasi sertifikasi, serta penyelamatan atau pemulihan aset.

Corona, Sri Mulyani Ubah Skema Anggaran Jadi Multiyears

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skema anggaran belanja modal 2020 akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears). Hal ini dilakukan karena pemerintah banyak mengalihkan dana untuk penanganan pandemi virus corona.

“Belanja modal tahun ini kami minta untuk diserap menjadi multiyears. Tahun ini fiscal space betul-betul untuk penanganan virus corona,” ungkap Sri Mulyani, Selasa (23/6).

Menurut Sri Mulyani, skema multiyears sengaja digunakan agar tak ada proyek infrastruktur yang mangkrak akibat penyebaran virus corona. Skema itu akan meringankan pemerintah dalam hal pendanaan, namun penyelesaian proyek menjadi lebih lama dari rencana awal.

“Yang tadinya proyek ini bisa selesai dalam waktu 10 bulan atau 12 bulan, kami minta diperpanjang menjadi 18 bulan atau 24 bulan. Jadi nanti masuk pada 2021,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan meminta tiap kementerian/lembaga (k/l) untuk mengkaji penggunaan gedung dan bangunan yang digunakan. Hal ini agar dana yang dikeluarkan bisa lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya.

“Kami akan menggunakan belanja modal untuk fokus yang memang sangat berkaitan dengan program dan prioritas dari Pak Presiden dan Wakil Presiden (penanganan virus corona),” jelas dia.

Secara keseluruhan, pemerintah menaikkan pagu belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.720,1 triliun. Rinciannya, belanja pusat naik dari Rp1.851,1 triliun menjadi Rp1.959,4 triliun dan Transfer ke daerah dana dana desa (TKDD) naik dari Rp760,7 triliun menjadi Rp762,2 triliun.

Sementara, pendapatan negara diprediksi turun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.691,6 triliun karena perluasan insentif perpajakan dari pemerintah. Rinciannya, pendapatan perpajakan turun dari Rp1.462,6 triliun menjadi Rp1404,5 dan PNBP Rp297,8 triliun menjadi Rp286,6 triliun.

Dengan kenaikan belanja itu, pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 melebar menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angkanya naik dari sebelumnya yang sebesar 5,07 persen.

1 2 3 4 5 720