Archive of ‘News’ category

YouTube Hapus 30 Ribu Video Ujaran Kebencian Pada Agustus

YouTube pada Agustus telah menghapus lebih dari 30 ribu video yang berisi ujaran kebencian. Selain itu YouTube juga berencana untuk memperbarui kebijakan pelecehan.

Platform berbagi video tersebut berencana melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan tersebut.

“Kami telah menghapus konten berbahaya sejak YouTube dimulai, tetapi investasi kami dalam pekerjaan ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” kata YouTube.

Dalam 18 bulan terakhir, YouTube telah mengurangi jumlah view dalam video sebelum pada akhirnya dihapus. Jumlah view dalam video ujaran kebencian disebut dikurangi hingga 80 persen. YouTube bahkan berencana untuk menambah persentase pengurangan jumlah view sebelum menghapus video.

“Kami berusaha keras untuk memastikan konten yang melanggar aturan kami tidak banyak dilihat, atau bahkan tidak dilihat sama sekali, sebelum dihapus,” kata YouTube dalam sebuah unggahan di situs resminya.

Pembaruan terbaru YouTube disebut akan segera berlaku. Aturan ini fokus pada penghapusan konten, meningkatkan suara otoritatif, memberi penghargaan kepada pembuat konten yang tepercaya dan mengurangi penyebaran materi yang bertentangan dengan kebijakan.

Pembaruan saat ini  menghapus video yang menampilkan pandangan supremasi terhadap ras tertentu. Termasuk video yang menyangkal keberadaan “peristiwa kekerasan yang seperti Holocaust atau penembakan di Sandy Hook Elementary.

Dilansir dari CNBC, perusahaan yang dimiliki Alphabet tidak mengungkapkan berapa banyak jumlah video dari video berisi ujaran kebencian. YouTube mengatakan jumlah view mewakili tiga persen dari total view dalam periode yang sama.

YouTube telah berada di bawah tekanan untuk mereformasi dan menegakkan kebijakannya tentang sejumlah masalah dalam beberapa bulan terakhir.

Pada  Februari, YouTube menerima kritik dari pengiklan yang menolak platform tersebut menyusul laporan bahwa para pedofil menandai waktu ketelanjangan anak dalam kolom komentar .

Mengutip CNN, perusahaan juga berada di bawah tekanan untuk mempercepat penghapusan konten kekerasan. Pada Maret, perusahaan berjuang untuk menjaga salinan video dari penembakan massal dua masjid di Selandia Baru dari platformnya.

Pemerintah Minta Pihak Ketiga Cari Solusi Harga Tiket Pesawat

Pemerintah menyatakan melibatkan konsultan sebagai pihak ketiga dalam menentukan arah kebijakan harga tiket pesawat.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung antara pemerintah dan pihak konsultan.

“Kami kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi saat ini sedang dibahas Kemenko Perekonomian bersama konsultan,” tuturnya, Selasa (3/9).

Ia mengatakan keterlibatan konsultan dilakukan untuk mempelajari dampak kebijakan tiket pesawat bagi makro ekonomi.

“Ini masih digodog sama timnya Pak Lin Che Wei (Pengawas Kebijakan Publik Kemenko Bidang Perekonomian Lin Che Wei),” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru penerbangan murah bulan ini. Kebijakan harga tiket pesawat berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) baru tersebut nantinya akan menggantikan happy hour, atau diskon 50 persen bagi 30 persen penumpang di jam-jam tertentu pada Selasa, Kamis, dan Sabtu.

“Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru. Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek, nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang,” jelas Susiwijono beberapa waktu lalu.

Menurut dia, terdapat empat poin yang sedang digodok pemerintah agar tarif murah bisa berlaku dalam jangka panjang. Pertama, efisiensi sektor penerbangan.

Pemerintah tengah mencari jalan agar komponen biaya industri penerbangan bisa lebih efisien. Salah satunya dengan pemanfaatan fasilitas perawatan pesawat (Maintenance, Operating, and Overhaul/MRO) secara bersama.

Kedua, efisiensi biaya operasional yang berpengaruh langsung ke struktur tarif. Saat ini, lanjut Susiwijono, pemerintah tengah mencari cara agar bisa meminimalisir biaya avtur, yang memang menjadi momok biaya operasional lantaran mengambil 31 persen dari komponen beban operasional.

Ketiga, pemberian insentif. Rencananya, pemerintah tengah memikirkan insentif fiskal dan non-fiskal agar beban operasional maskapai tidak begitu besar.  Keempat, pengkajian beberapa kebijakan pemerintah yang justru diam-diam memperberat beban maskapai.

Ditjen Pajak Desak Facebook Ikuti Google Pungut PPN 10 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mendesak Facebook dan perusahaan over the top (OTT) lain untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pengguna layanan iklan melalui fitur Adsense perusahaan. Sama halnya seperti yang dilakukan Google di Indonesia.

Sebelumnya, Google Asia Pacific Pte. Ltd. mengumumkan pemindahan hak atas kontrak layanan iklan pengguna di Indonesia kepada PT Google Indonesia (PTGI), sebagai reseller. Selanjutnya, Googe Indonesia akan memungut PPN sebesar 10 persen kepada pengguna layanan iklan mulai 1 Oktober 2019.

Hal itu sekaligus menetapkan Google Indonesia sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). Dalam surat tertulis perusahaan kepada pengguna disebutkan, akan ada beberapa ketentuan pasal yang berubah pada 1 Oktober 2019. Salinan persyaratan terbaru akan tersedia di ‘Persyaratan Layanan Google Adsense mulai Oktober 2019 dan seterusnya.

“Kami berharap mereka (Facebook) juga mengikuti langkah seperti Google dan menjadi lebih patuh (pajak). Kami mendorong mereka, Google bagus sekali,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama

Pria yang akrab disapa Yoga ini mengungkapkan, selama ini, Google memberikan jasa komersial berupa pemasangan iklan di Indonesia.

Dengan pemindahan hak atas kontrak layanan iklan ke Google Indonesia yang berstatus perusahaan terbatas, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memungut PPN atas jasa komersialnya. Hal ini serupa dengan praktik pemberian layanan iklan yang selama ini dilakukan di Indonesia.

Menurut Yoga, pemungutan PPN atas perusahaan yang berbasis daring (online) selama ini terkendala oleh perdebatan mengenai lokasi perusahaan pemberi layanan yang berada di luar negeri.

“Selama ini mereka (Google) belum mau menjadi PKP, belum mengenakan PPN atas penyerahan (jasa) di Indonesia,” tuturnya.

1 2 3 4 5 632