Archive of ‘Teknologi’ category

Kasus Pahala Express, Buruh Desak Polisi Tetapkan Tersangka

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka atas dugaan pelanggaran hak buruh di PT Pahala Express.

Sebelumnya, para buruh melaporkan perusahaan logistik nasional itu ke pihak kepolisian karena diduga tidak membayar upah sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) setempat.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI Nelson Saragih menyebut penetapan tersangka ini perlu dilakukan segera sebagai tindak lanjut dari laporan yang sudah diberikan para buruh ke pihak kepolisian.

Selain itu, agar oknum pelanggar hak buruh di Pahala Express mendapat efek jera dan memberi keadilan pada hak buruh.

“Tersangkanya ditemukan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja Pahala Express,” ujar Nelson dalam keterangan resmi, Rabu (9/9).

Dalam laporan yang disampaikan KPBI ke Polda Metro Jaya pada 13 Mei lalu, Pahala Express diduga telah melanggar hak-hak buruh. Salah satunya tidak membayar upah sesuai UMK.

“Sebagian besar buruh yang bekerja di jasa logistik itu hanya mendapatkan upah di kisaran Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan,” ungkap KPBI.

Bahkan, ketika ditambah dengan tunjangan produktivitas, seperti uang makan dan lainnya pun, upah para buruh tidak mencapai UMK Kota Bekasi sebesar Rp4,5 juta.

Padahal, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa perusahaan harus membayar sesuai UMK.

Bila tidak, maka ada ancaman pidana selama empat tahun yang harus ditanggung. “Kami sangat berharap kiranya melalui percepatan proses penyelidikan dan penyidikan dapat terungkap dengan terang dugaan tindak pidana ketenagakerjaan,” kata KPBI.

Kondisi para buruh pun semakin tertekan sejak pandemi virus corona atau covid-19 mewabah di Indonesia. Khususnya ketika momen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), di mana pembayaran cuma cair sekitar 25 persen dari seharusnya.

“Perusahaan bilangnya merugi, tapi tidak pernah menunjukkan audit laporan keuangan,” kata Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.

Selain itu, perusahaan juga tidak mengikutsertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Mereka menerapkan sistem hubungan kerja yang tidak jelas, seperti kontrak dan mitra. Apalagi, hak-hak maternitas buruh perempuan juga tidak dipenuhi,” terangnya.

Pandemi Corona Buat Bank Wakaf Mikro Go Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan platform digital untuk Bank Wakaf Mikro (BWM) guna memitigasi dampak pandemi covid-19, bernama BWM Mobile.

Advisor Bidang Perluasan Market Akses OJK Achmad Buchory mengatakan digitalisasi BWM tersebut meliputi digitalisasi pembiayaan, operasional, dan pengembangan Usaha Nasabah. Saat itu, OJK tengah mematangkan pembentukan platform digital tersebut.

“Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan, bisa sesuai harapan launching komprehensif akhir Oktober atau November,” ujarnya dalam Talkshow Perkembangan dan Pengembangan Digitalisasi BWM, Rabu (9/9).

Guna mendapatkan pembiayaan, nasabah membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang. Seluruh anggota kelompok merupakan nasabah yang telah lulus pelatihan wajib kelompok (PWK) bernama kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI).

Selanjutnya, setiap kelompok melakukan pertemuan mingguan atau Halaqoh Mingguan (Halmi) dengan pengelola. Namun, dalam kondisi pandemi ini Halmi tersebut tidak bisa dilangsungkan sehingga nasabah tidak bisa menerima pembiayaan lantaran dana diberikan secara tunai.

“Lewat digitalisasi yang tadinya ketemu langsung sekarang pakai aplikasi. Kami kembangkan aplikasi BWM digital, dengan platform ini nasabah tadi cukup buka aplikasi nanti pengelola dan nasabah bisa interaksi. Kelebihan aplikasi ini pengelola bisa melakukan beberapa Halmi secara simultan,” tuturnya.

Kemudian, platform tersebut juga menyediakan digitalisasi pembiayaan. Dengan demikian, dana kepada nasabah disampaikan melalui transfer lewat aplikasi BWM Mobile, bukan lagi tunai.

“Dengan BWM mobile ini nasabah bisa melihat berapa dana yang mereka sudah terima, namanya dompet. Kemudian, ini bisa digunakan untuk transaksi transfer antar nasabah BWM dan non nasabah BWM,” jelasnya.

Tak hanya itu, BWM Mobile ini akan membantu pengembangan usaha nasabah melalui pemasaran dengan BUMDes Marketplace. Kemudian, pembayarannya bisa menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS).

“Ini kami sudah kembangkan semua ada tiga digitalisasi, pembiayaan tidak perlu tunai, kedua operasional untuk rapat mingguan dan pengembangan usaha lewat mitra BUMDes Marketplace,” katanya.

BKPM Jajaki Relokasi 17 Perusahaan Senilai Rp518 Triliun

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai proses perizinan usaha yang lebih mudah membuat tujuh perusahaan merelokasi investasi mereka ke Indonesia.

Bahkan, dalam tahap selanjutnya, BKPM mengklaim menjajaki potensi investasi senilai US$37 miliar atau Rp518 triliun dari 17 perusahaan yang akan relokasi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menuturkan proses perizinan lebih mudah setelah pendelegasian kewenangan seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Kekuatan kita memfasilitasi relokasi investasi dari China sebenarnya adalah dari perizinan. Kalau dari harga tanah, kita masih belum, karena di Batang, Jawa Tengah, kita sedang proses,” ujarnya dalam diskusi daring seperti dilansir Antara, Rabu (9/9).

Lebih lanjut Ikmal menjelaskan Inpres 7/2019 mendelegasikan kewenangan 22 kementerian/lembaga ke BKPM.

“Jadi, investor tidak perlu keliling Jakarta, ke kementerian. Ke BKPM saja sudah bisa dapat izin yang diperlukan,” terang dia.

Faktor lainnya, sambung dia, dukungan dari pemerintah daerah yang suportif. Ia bilang banyak daerah yang berpartisipasi mendorong masuknya investasi dan membuat proses perizinan berjalan lancar dan singkat.

“Sekarang, daerah sudah sangat pro bisnis, sangat mendorong investasi karena mereka sadar dengan investasi bisa membuka lapangan kerja bagi rakyatnya,” imbuhnya.

Indonesia pernah gagal menarik relokasi investasi dari China pada 2018 lalu. Kala itu, sebanyak 33 perusahaan merelokasi investasi mereka dari China karena perang dagang AS-China. Namun, mereka memilih relokasi ke Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Kamboja.

Sementara, Indonesia kalah bersaing dari sisi harga lahan, tenaga kerja, hingga tarif listrik dan air.

1 2 3 4 145