Giro Wajib Minimun Turun, Likuiditas Bank ‘Tambah’ Rp100 T

Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dikeluarkan sejak 1 Juli 2019 lalu bisa menciptakan ruang likuiditas bagi perbankan hingga Rp100 triliun. Likuiditas itu diharapkan bisa disalurkan menjadi kredit dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini.

Sejak 1 Juli lalu, rasio GWM diturunkan sebesar 50 basis poin. Dengan demikian, kewajiban GWM bank umum konvensional menjadi sebesar 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sebelumnya 6,5 persen, sementara bank syariah sebesar 4,5 persen dari sebelumnya 5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sebenarnya dampak secara langsung dari penurunan GWM ini adalah terciptanya tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp25 triliun. Namun, angka itu bisa menjadi Rp100 triliun jika memperhitungkan dampaknya secara luas.

Dalam hal ini, Perry menggunakan pendekatan teori penggadaan uang (money multiplier). Sesuai formulasinya, nilai penggandaan uang ditentukan atas kebalikan dari rasio uang yang dicadangkan (reserve ratio). Artinya, semakin rendah nilai GWM, maka penciptaan uang baru akan semakin kencang.

“Memang 1 Juli GWM ini bisa menambah likuiditas Rp25 triliun. Tapi, kalau diperhitungkan angka multiplier-nya, ini bisa jadi Rp100 triliun,” tutur Perry, Jumat (5/7).

Ia menuturkan langkah pelipatgandaan uang tersebut tentu terjadi melalui mekanisme kredit. Ketika likuiditas bertambah Rp25 triliun, potensi kredit perbankan juga akan bertambah. Kemudian, jika kredit tersebut digunakan untuk aktivitas ekonomi, maka hasilnya tentu akan masuk lagi ke jasa keuangan dan tercatat sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

“Setelah itu, tentu oleh bank akan diputar lagi menjadi kredit. Kemudian siklus itu akan berulang lagi sehingga potensi pelipatgandaan uang ini terus meningkat,” terang dia.

Menurut dia, penurunan rasio GWM ini merupakan langkah BI agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan tanpa menggunakan transmisi suku bunga acuan. Apalagi, BI masih pikir-pikir ulang untuk menurunkan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) lantaran situasi ekonomi global belum kondusif, meski indikator makroekonomi Indonesia mendukung hal tersebut.

Namun demikian, menurut dia, risiko eksternal khususnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai mereda setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela G20 akhir pekan lalu. Meski ada sinyal damai, namun ketidakpastian masih akan tetap membayangi perekonomian global.

“Kami akan terus cermati kondisi keuangan global dan neraca pembayaran Indonesia dalam mencermati penurunan suku bunga acuan, karena inflasi kami anggap masih rendah,” tutur dia.

Sebelumnya, perbankan mengaku cukup terbantu dengan kebijakan penurunan rasio GWM di dalam menghimpun pendanaan. Sebab, masalah utama perbankan di semester I kemarin adalah likuiditas yang mengetat.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pelonggaran GWM akan menambah ruang likuiditas sebesar Rp4 triliun. Sehingga, ini membuat bank berlogo pita emas itu tidak mengubah target penyaluran kredit, yakni 11 persen hingga 12 persen.

Begitu pun dengan PT Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk. Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan kebijakan pelonggaran GWM membuat likuiditas perusahaannya bertambah Rp4,5 triliun.

“Tadinya kan GWM ada di BI, sekarang dikembalikan lagi ke bank jadi ada likudiitas tambahan untuk perbankan,” kata dia, kemarin.

Leave a Reply