Indonesia Jadi Anggota IMO, Menhub Bakal Suarakan Isu Sampah

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan akan membawa tiga isu maritim dalam Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), salah satunya soal sampah plastik kiriman dari luar. Ia menuturkan akan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan IMO kategori C periode 2020-2021.

Indonesia, lanjutnya, juga diuntungkan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih sebagai auditor eksternal IMO periode 2020-2023.

“Banyak sekali peran yang bisa kami gabungkan antara Kemenhub, Kemenlu, dan BPK sehingga kami harapkan bisa maju lebih cepat dan banyak mengetahui hal-hal yang akan menjadi kecenderungan masyarakat kemaritiman,” katanya, Sabtu (30/11).

Ia merincikan tiga isu tersebut meliputi isu lingkungan hidup, termasuk mengenai sampah plastik. Diketahui, Indonesia masih mendapatkan kiriman sampah dimana di dalamnya terdapat limbah plastik.

Bahkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan sebanyak 374 kontainer limbah ke negara asalnya. Kontainer limbah itu berasal dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Hong Kong hingga Jepang.

Lebih lanjut Kemenhub juga akan menyampaikan isu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Ini sejalan dengan tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus mengembangkan SDM pada periode keduanya.

Terakhir, ia menuturkan Indonesia akan mengangkat isu peran perempuan di sektor maritim. Alasannya, perempuan Indonesia memiliki keterlibatan tinggi pada sektor maritim.

“Tiga hal ini unik dan Indonesia punya kepentingan di situ,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori C. Anggota dewan IMO sendiri terdiri dari 40 negara dari total 174 negara yang terbagi dalam tiga kategori.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan anggota Dewan kategori C terdiri dari 20 negara diisi oleh negara yang memiliki kepentingan khusus dalam transportasi dan navigasi maritim.

Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat pertama perolehan suara terbanyak di kategori ini. Selain itu, ada negara Malta, Malaysia, Cyprus, Bahama, Afrika Selatan, Meksiko, Chili, Belgia, Mesir, dan lainnya.

“Anggota Dewan kategori C juga cerminan dari wilayah geografis. Jadi bukan hal yang aneh kalau Indonesia ada di sana karena kita adalah negara maritim,” ujarnya.

Sementara itu, kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili negara dengan armada pelayaran niaga internasional terbesar dan penyedia angkutan laut internasional terbesar. Sesuai perolehan suara terbanyak, yaitu Jepang, Republic of Korea, Italia, China, Yunani, Panama, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia.

Kategori B terdiri juga dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam perdagangan terbesar di dunia melalui jalur maritim. Kesepuluh negara itu meliputi Australia, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, India, Kanada, Uni Emirat Arab, Brazil dan Argentina.

Leave a Reply