Minta Kominfo Tertibkan Hoaks Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian BUMN dan Kominfo kolaborasi dalam memberikan informasi mengenai vaksin dan program vaksinasi Covid-19. Dia tidak ingin ada ada disinformasi atau hoaks mengenai vaksin Covid-19.

“Saya minta ini Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini dibackup, dibantu oleh Kominfo dijelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (26/10).

Jokowi tidak menjelaskan secara teknis pembagian kerja antara Kementerian BUMN dan Kominfo dalam memberikan informasi kepada publik. Da hanya menekankan komunikasi publik yang komprehensif dibutuhkan untuk mencegah timbulnya disinformasi dari berbagai platform media.

“Sehingga tidak terjadi disinformasi penyebaran berita hoaks dari berbagai platform media yang beredar,” tambah Jokowi.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu masyarakat memiliki akses terhadap vaksin Covid-19. Karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, dia berkata vaksinasi dilakukan secara bertahap.

 

“Dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat. Jelaskan siapa saja kelompok mana masyarakat yang mana yang prioritas vaksinasi di awal kenapa mereka duluan, itu dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas,” ujarnya.

Jokowi juga berharap ada penjelasan terhadap masyarakat dengan harga vaksin mengingat ada proses vaksinasi yang dilakukan secara mandiri. Dia meminta harga vaksin dikalkulasi dan dihitung dengan cermat.

“Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Sehingga nantinya bisa terjangkau,” ujar Jokowi.

Lebih dari itu, Jokowi juga meminta adanya pelibatan organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya dalam menjelaskan manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini.

“Mengenai pelaksanaan saya minta tindak lanjut pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan interaksi pendukung jalur distribusi dan internal interval pemberian vaksin yang akan digunakan di beberapa wilayah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan hoaks soal vaksin kerap terjadi di perbincangan masyarakat yang masuk melalui media sosial.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto menuturkan hoaks dan mitos merupakan persoalan serius di tengah masyarakat. Bahkan, katanya, seringkali dipercaya untuk menutupi fakta.

“Umumnya hoaks tersebar serta menjadi pembicaraan di ruang-ruang digital seperti media sosial dan grup percakapan Aplikasi tertentu,” kata dia dalam diskusi Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (8/10).

Comments are closed.