BI Ingin Uang Elektronik Lahir di Daerah

PT.Bestprofit – Bank Indonesia (BI) ingin perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran uang elektronik tidak hanya lahir dari pusat kota, tetapi juga dari daerah. Harapannya, penetrasi penggunaan uang elektronik bisa bertumbuh secara merata.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko mengatakan berdasarkan data, pembayaran tunai masih mencapai sekitar 76 persen dari total transaksi pembayaran di Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa pasar (transaksi nontunai) masih besar. Selain itu, distribusi pemain masih lebih banyak di pusat, daerah belum. Makanya, kami senang kalau ada pemain daerah yang mau ikut,” ujar Onny di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Menurutnya, kehadiran pemain uang elektronik dari daerah perlu ditingkatkan karena mereka yang sebenarnya lebih mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di daerah masing-masing. BI juga mengaku tidak membatasi kehadiran pemain uang elektronik dari daerah.

“Jumlah pemain tidak kami batasi, tapi biasanya akan ada fase seleksi alam, di mana mungkin nanti ada konsolidasi dan merger. Tapi ini tidak apa,” katanya.

Saat ini, menurut Onny, kondisi infrastruktur untuk mengembangkan transaksi uang elektronik berbeda-beda. Ia membaginya dalam empat kondisi.

Pertama, ada daerah yang sebenarnya sudah memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang mumpuni dan pendapatan masyarakat yang tinggi.

“Ini berarti transaksi nontunai setidaknya sudah cukup tinggi,” imbuhnya.
Pilihan redaksi:

http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Kedua, daerah dengan infrastruktur pembayaran yang cukup bagus, namun pendapatan masyarakatnya tidak begitu tinggi. Ketiga, daerah dengan infrastruktur pembayaran yang tidak begitu mumpuni, tapi pendapatan masyarakat cukup tinggi.

“Keduanya berarti pembayaran nontunai bisa ditingkatkan, karena biasanya masih lebih tinggi pembayaran tunainya,” terangnya.

Keempat, daerah dengan infrastruktur pembayaran dan pendapatan masyarakat yang minim. “Ini yang perlu kerja keras, tapi tidak apa, justru harus dibangun,” ungkapnya.

Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku membuka pintu bagi pemain di daerah yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya untuk meluncurkan uang elektronik.

SVP Divisi E-Banking BNI Diyah Permata Widiastuti menjelaskan saat ini perbankan banyak menggandeng pihak toko (merchant) di daerah agar transaksi dengan uang elektronik meningkat. Salah satunya, dengan menggandeng para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami mendukung UMKM untuk masuk ke sistem pembayaran nontunai, karena dengan begitu konsumen UMKM tidak akan terbatas,

Laju Permintaan Melambat Bikin Harga Minyak Lesu Pekan Lalu

PT.Bestprofit – Dilansir dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent pada Jumat (14/12) merosot hampir 2,3 persen secara mingguan menjadi US$60,28 per barel. Penurunan juga terjadi secara harian sebesar US$1,17 per barel atau 1,9 persen akibat terseret oleh merosotnya kinerja pasar modal Amerika Serikat (AS).

Pilihan redaksi:

http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Sementara itu, harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) secara mingguan turun hampir 2,7 persen menjadi US$51,2 per barel. Secara harian, penurunan yang terjadi sebesar US$1,38 atau 2,62 persen.

“Sektor perminyakan tetap rentan terhadap aksi jual di pasar modal, khususnya saat dikombinasikan dengan penguatan dolar AS seperti yang terjadi saat ini,” ujar Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch dalam catatannya.

Pada Jumat lalu, pasar modal AS secara umum merosot seiring dirilisnya data pertumbuhan ritel China yang mencatatkan laju pertumbuhan terlemah sejak 2003 dan kenaikan output industri yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Laporan tersebut menambah kegelisahan akibat hubungan dagang antara AS-China.

Hasil kilang perminyakan China pada November merosot dibandingkan Oktober tahun ini. Hal itu mengindikasikan melonggarnya permintaan minyak, meski secara umum produksi kilang meningkat 2,9 persen dibandingkan tahun lalu.

“Komoditas minyak mendapat tekanan dari buruknya data ekonomi China yang mengurangi pertumbuhan pada permintaan minyak yang baik pada 2019 di tengah pasar yang kelebihan pasokan saat ini,” ujar Presiden Lipow Oi Associates Andrew Lipow di Houston.

Pada Jumat (7/12), Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, termasuk Rusia, sepakat untuk memangkas produksinya sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) atau lebih dari 1 persen permintaan global. Kesepakatan tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap membanjirnya pasokan.

Pada Kamis (13/12) lalu, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan defisit pasar minyak bakal terjadi pada kuartal II 2019. Hal itu tak lepas dari kesepakatan yang dilakukan oleh OPEC dan sekutunya.

Sebagai bagian dari kesepakatan pemimpin de facto OPEC Arab Saudi berencana memangkas produksinya menjadi 10,2 juta bph pada Januari 2019.

IEA memperkirakan pertumbuhan permintan minyak tahun depan sebesar 1,4 juta bph, tidak berubah dari proyeksi bulan lalu. Sementara itu, proyeksi permintaan sepanjang tahun ini diperkirakan sebesar 1,3 juta bph.

Di AS, laporan perusahaan pelayanan energi Baker Hughes mencatat jumlah rig minyak turun empat hingga 14 Desember 2018. Sebagai catatan, jumlah rig merupakan indikator produks di masa mendatang.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menyatakan, hingga pekan yang berakhir 11 Desember 2018, manajer keuangan memangkas taruhan pada posisi harga minyak bakal naik (bullish) ke level terendah dalam dua tahun terakhir.

Pada Jumat (14/12) lalu, Barclays memperkirakan harga minyak bakal pulih pada paruh pertama 2019 seiring menurunnya persediaan, pemangkasan produksi Arab Saudi dan berakhirnya masa pengecualian pemberlakuan sanksi Iran.

Geo Dipa Klarifikasi soal Proyek PLTP Dieng-Patuha

Geo Dipa Klarifikasi soal Proyek PLTP Dieng-PatuhaIlustrasi panas bumi.

PT.Bestprofit – Indonesia — PT Geo Dipa Energi (Persero) memberikan klarifikasi soal dugaan kerugian negara Rp60 miliar terkait dengan kerja sama dengan PT Bumigas Energi.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Geo Dipa Muhammad Ikbal Nur mengatakan Bumigas selaku kontraktor tak pernah melakukan pembangunan PLTP Dieng-Patuha sesuai kewajiban kontrak. Hal itu, kata dia, disebabkan perusahaan itu tak bisa memenuhi pendanaan US$75 juta pada 2005.

Walaupun demikian, Bumigas dilaporkan mendapatkan dana HK$40 juta dari HSBC pada tahun tersebut.

Ikbal menjelaskan Bumigas kemudian memberitahukan kepada Geo Dipa tentang penarikan HK$40 juta atau setara US$5,16 juta untuk memenuhi ketentuan kontrak pembangunan PLTP Dieng-Patuha. Dengan uang itu, kontrak akhirnya dinilai tak berakhir dengan sendirinya pada 1 Mei 2005 namun berlaku hingga 15 tahun kemudian, terhitung sejak Februari 2005.

Tetapi, Bumigas ternyata tak dapat melakukan penarikan dana lainnya yang mencapai US$75 juta, sesuai dengan kewajibannya.

“Pada kenyataannya, Bumigas tak melakukan drawdown yang dimaksud, bahkan Bumigas tidak pernah melakukan pembangunan proyek PLTP Dieng-Patuha,” demikian Ikbal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (12/12).

Namun, Bumigas justru berdalih dengan mempertanyakan perizinan Geo Dipa. Di sisi lain, Geo Dipa kemudian juga mempertanyakan soal penarikan uang di HSBC dengan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya, untuk menghindari potensi kerugian negara.

Klarifikasi KPK

Pada September 2017, KPK memberikan klarifikasi bahwa Bumigas justru tak pernah memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam keadaan aktif maupun telah ditutup.

“Dengan adanya klarifikasi KPK ini, Geo Dipa baru mengetahui fakta sebenarnya mengenai first drawdown Bumigas pada 29 April 2005 lalu tak pernah ada,” kata Ikbal.

Geo Dipa juga meminta pendampingan dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan renegosiasi agar proyek energi itu dapat dilanjutkan. Namun, Ikbal menuturkan, Bumigas meminta sejumlah syarat yang tak dapat dipenuhi oleh Geo Dipa karena dapat menimbulkan kerugian negara.

Saat ini, sengketa antara kedua perusahaan itu masih berlangsung di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan pihaknya akan memeriksa jajaran direksi Geo Dipa terkait dengan laporan dari Bumigas tertanggal 18 Juli 2016.

Bambang Siswanto selaku kuasa hukum PT Bumigas Energi telah melaporkan tiga orang dalam perkara ini yakni Praktimia, Hidekatsu Mizhusima dan Hisahiro Takeuchi pada saat itu.

Dalam laporan tersebut tertulis dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.


Bambang juga telah mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Dirjen EBTKE Kemen ESDM).

Hal itu terkait dengan permintaan penjelasan oleh kliennya tentang keberadaan dan waktu penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi atas nama PT Geo Dipa Energi di Dieng-Patuha.

“Kami sudah mengirimkan surat teguran atau peringatan sebanyak empat kali, tapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM,” kata Bambang, November lalu.

Geo Dipa sebelumnya disebut berpotensi menelan kerugian Rp60 miliar akibat tak cairnya jaminan pelaksanaan (performance bond) proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi oleh Bumigas.

Perusahaan pelat merah tersebut seharusnya mendapatkan ganti rugi dari asuransi sebagaimana dijanjikan di awal proyek.

“Potensi kerugian yang sudah di depan mata senilai Rp60 miliar, karena tidak bisa cairnya performance bond Geo Dipa,” ujar Sekretaris Perusahaan Geo Dipa Endang Iswandini, mengutip kantor berita Antara.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan hak jawab atas artikel “Diduga Rugikan Rp60 M, BUMN Panas Bumi Akan Diperiksa Polri”

1 2 3 4 828