Cadangan Devisa Naik Jadi US$125,9 Miliar pada Juli

Bank Indonesia (BI) menyatakan cadangan devisa mencapai US$125,9 miliar pada akhir Juli kemarin. Cadangan tersebut naik US$2,1 miliar dibanding Juni yang hanya US$123,8 miliar.

BI melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi mereka Onny Widjanarko mengatakan peningkatan cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh devisa migas dan valas lainnya. Peningkatan terjadi karena penarikan utang luar negeri pemerintah.

BI kata Onny memandang cadangan devisa tersebut cukup aman. “Cadangan tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (7/8) ini.

Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 7,3 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” katanya.

BI katanya berharap ke depan cadangan devisa semakin mantap dan tetap memadai dalam mendukung stabilitas dan prospek ekonomi.

BTS Sinyal Bisa Bertahan 3-5 Jam Setelah Listrik Padam

Warganet mempertanyakan soal ketersediaan genset pada menara BTS layanan telekomunikasi ikut terganggu ketika listrik padam di Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah pada Minggu (4/8). Mereka mempertanyakan ketersediaan genset untuk mendukung pasokan listrik pada tiap BTS tersebut.

Sebagian warga mengeluhkan soal jaringan Telkomsel di wilayahnya mati dalam waktu kurang dari 3 jam sejak listrik padam. Hal ini seperti diungkap Muhammad Ikhsan, pegawai swasta.

“Saya pakai Telkomsel, tapi kemarin langsung hilang sinyal. Jam 12 sudah hilang,” tuturnya.

Media Relation Manager Telkomsel, Singue Kilatmaka menyebut hal ini bukan kejadian masif dan tidak semua lokasi terdampak. Sehingga menurutnya masih diselidiki penyebabnya.

“Masih diinvertaris penyebabnya apa, karena ngga masif kejadiannya,” jelasnya ketika dihubungi lewat pesan teks, Senin (5/8).

Menanggapi hal ini, Ia mengatakan tiap menara BTS perusahaannya sudah dilengkapi dengan baterai cadangan. Baterai ini digunakan tidak hanya ketika listrik mati, tapi juga ketika daya PLN turun. Namun, kapasitas daya listrik yang bisa disediakan baterai terbatas.

“Baterai ini biasanya bukan solusi jangka panjang. Jika supply listrik matinya lama, biasanya baterai sanggup untuk backup sekitar 3 sampai dengan 5 jam, bergantung kapasitas tiap BTS-nya juga,” jelasnya

Singue menjelaskan baterai cadangan ini pasti ada di tiap BTS. Karena operator juga perlu mengantisipasi gangguan pasokan

listrik baik karena pemadaman massal ataupun antisipasi gangguan lokal saja.

Lebih lanjut, selain dilengkapi baterai cadangan, sebagian besar BTS juga sudah dilengkapi dengan mobile genset (pembangkit listrik yang terintegrasi dengan trailer). Genset yang tidak ditempatkan di setiap BTS ini digunakan untuk antisipasi listrik padam dalam waktu cukup lama atau membutuhkan power yang lebih besar.

Dihubungi terpisah, General Manager Corporate Communication PT XL Axiata Tbk Tri Wahyuningsih mengungkapkan tidak semua BTS dilengkapi dengan generator yang menjadi alternatif sebagai sumber listrik BTS.

“Tidak mungkin 100 persen BTS diberikan genset,” tulisnya ketika dihubungi Senin (8/5).

Sehingga menurutnya ketika cadangan daya suatu BTS mati, hal itu akan berpengaruh pada performa layanan telekomunikasi. Hal ini yang menyebabkan beberapa pengguna XL mengeluhkan hilang sinyal saat insiden lampu mati di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Jaringan yang menjangkau suatu daerah bisa jadi disediakan oleh BTS yang hidup dan berlokasi jauh, sehingga pengguna yang mengakses layanan dari BTS tersebut jumlahnya berkali-kali lipat dari biasanya. Dan hal ini menyebabkan penurunan kualitas dari BTS tersebut,” imbuh Tri.

Untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir yang akan dilakukan hari ini (Senin (5/8), Telkomsel mengklaim telah menyiapkan perangkat pendukung untuk menstabilkan pasokan listrik.

Perangkat baterai dan mobile back up power/mobile genset sudah disiagakan di seluruh titik, terutama untuk mengantisipasi jika akan ada rencana pemadaman bergilir oleh PLN.

Polling: 61 Persen Pembaca Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik

Pemerintah sepakat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu mengatakan kesepakatan untuk menaikkan iuran tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat internal bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (29/7) lalu.

“Prinsipnya, kami setuju. Namun, perlu pembahasan lebih lanjut. Pertama, kami setuju untuk menaikkan iuran,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/7) lalu.

JK belum mau membuka, berapa besaran kenaikan yang akan dilakukan. Cuma, pihak Istana Kepresidenan menyatakan kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan akan berlaku untuk semua kelas.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan kenaikan tarif iuran semua kelas tersebut dilakukan karena tarif saat ini sudah tidak ideal lagi. Pasalnya, jumlah iuran yang tidak sesuai dengan beban biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Persero) alias Askes itu.

“Semua kelas (akan naik), karena jumlah urunan dengan beban yang dihadapi BPJS tidak seimbang, sangat jauh. Maka, kami pahami sangat wajar iuran dinaikkan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Lebih lanjut, menurutnya, kenaikan iuran bagi semua kelas juga tidak bisa terelakkan karena biaya kesehatan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

“Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS Kesehatan, mati nanti BPJS,” katanya.

Kendati begitu, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait finalisasi tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Sebab, ia mengatakan kajian masih terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Bila kajian sudah selesai, barulah perhitungannya dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Walaupun masih rencana, kenaikan iuran iuran tersebut mendapatkan banyak penolakan. Dari hasil polling yang CNNIndonesia.com yang diikuti oleh 1.122 pembaca pada Rabu (7/8) ini, sebanyak 61 persen di antaranya tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Artinya, kenaikan hanya disetujui oleh 39 persen  pembaca. Mereka yang menolak salah satunya beralasan bahwa sebelum opsi kenaikan iuran dilakukan, pemerintah seharusnya memperbaiki manajemen BPJS Kesehatan.

1 2 3 4 5 906