Serikat Buruh Tolak Draf Omnibus Law Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah beredar di publik. Alasannya, karena perubahan aturan terkait upah minimum.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja tak lagi diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

“Ada yang bilang UMP, ada tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh, kecuali untuk DKI Jakarta dan Yogayakarta. Di luar itu, UMP biasanya tidak digunakan. Kalau dipaksakan jadi turun,” ungkap Said, Minggu (16/2).

Ia mencontohkan saat ini upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta dan Karawang Rp4,5

juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

“Itu namanya tidak punya otak,” tegas Said.

Selain itu, pemerintah juga mengubah formula perhitungan upah minimum dengan menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

“Jadi, kalau ada kenaikan barang itu tidak dihitung lagi. Hanya melihat pertumbuhan ekonomi daerah, ini kan ada yang pertumbuhannya kecil atau bahkan minus,” katanya.

Kemudian, perubahan perhitungan formula pesangon juga menjadi sorotan KSPI. Said menyatakan jumlah pesangon yang diterima buruh jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpotensi semakin kecil.

“Kalau dalam aturan sekarang ditotal bisa 32 kali upah, kalau sekarang total mungkin hanya 18 kali,” terang dia.

Selanjutnya, Said mengklaim pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menggunakan pekerja outsourcing di berbagai jabatan. Berbeda dengan aturan yang berlaku saat ini, di mana hanya ada lima pekerjaan yang boleh diisi outsourcing.

“Kalau sekarang outsourcing hanya lima jenis, petugas kebersihan, katering, pihak keamanan, supir, lalu pertambangan atau perminyakan. Nah, poin itu dihapus di Omnibus Law, artinya semua pekerjaan bisa menggunakan outsourcing,” papar Said.

Lebih lanjut, kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia juga dikeluhkan oleh KSPI. Dalam aturan saat ini, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

“Sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis untuk mempekerjakan TKA,” jelasnya.

Lalu, Said mengklaim pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan. Perusahaan tak lagi diwajibkan melakukan diskusi dengan serikat pekerja jika ingin melakukan PHK.

“Jadi tidak ada lagi kewajiban bagi pengusaha agar jangan terjadi PHK,” ucap Said.

Kemudian, Omnibus Law Cipta Kerja juga tak memasukkan aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan pesangon kepada pekerja. Padahal, poin tersebut masuk dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan saat ini.

“Kalau tidak ada sanksi ini berarti tidak ada keamanan pendapatan bagi buruh,” tutur Said.

Diketahui, pemerintah telah memberikan draf Omnibus Law Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2) kemarin. Pihak Istana sebelumnya menargetkan draf itu bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pembebasan Lahan Bandara Kediri Belum 100 Persen

Progres pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kediri diperkirakan kurang lebih 90 persen. Padahal, Bandara Kediri akan dibangun mulai April 2020.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menerangkan pembangunan Bandara Kediri akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Kertosono, dan Jombang.

“Bila dimulai tahun ini, insyallah pada 2020 selesai, bisa digunakan,” ujarnya, dikutip dari setkab.go.id, Sabtu (15/2).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah lebih optimistis lagi. Dari laporan yang diterimanya, ia mengklaim lahan relatif telah terbebaskan semua. “Tinggal 3-5 hektare (ha). Itu pun bukan di run way,” tutur dia.

Area yang telah dibebaskan, ia melanjutkan mencapai 390 ha. Sisa kebutuhannya masih 10 ha. “Koordinasi antara Pemda tingkat 1, 2, investor Gudang Garam juga menghasilkan kesepakatan April akan dilakukan groundbreaking, yang akan selesai 2 tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Sukadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri menuturkan masih ada 20 bidang lahan atau 2.200 meter lahan yang belum dibebaskan. Warga Desa Grogol, Kediri, disebut menolak pembebasan lahan.

Per 31 Januari 2020, warga yang menolak pembebasan lahan akan dikenakan konsinyasi. “Sesuai kesepakatan rapat di Jakarta, 16 Januari lalu, mulai Februari akan digunakan dengan konsinyasi untuk sisanya itu,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Sistem konsinyasi ini menitipkan ganti rugi di pengadilan dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Salah seorang warga terdampak, Rudiyantyo, mengaku enggan menjual lahannya karena harga yang ditetapkan terlalu murah. Selain itu, proses pembebasan dinilai tidak sesuai dengan sistem business to business. “Kalau pertama karena harga. Sekarang, alasannya karena aturan main business to business,” terang dia.

Memang, Rudiyantyo mengatakan harga beli atas lahannya masih di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, harga itu tidak cukup untuk membeli tempat tinggal baru.

Karenanya, apabila sejumlah warga terdampak yang menolak lahannya dibebaskan diajukan konsinyasi, maka ia dan warga lain memutuskan untuk menuntut balik pemerintah daerah.

Anis, warga terdampak lainnya menyebut warga yang menolak mendapatkan tekanan dan paksaan dari aparat untuk menjual lahannya. Menurut dia, masih ada 45 kepala keluarga (KK) yang bertahan. “Mereka semacam kena tekanan, kalau tidak dilepas sekarang, akan dimasukkan konsinyasi,” katanya.

Adapun harga yang diputuskan pemerintah untuk lahan pemukiman sebesar Rp750.000/meter, sementara untuk lahan kosong Rp500.000/meter. Harga ini turun dari harga jual sebelumnya ketika pembebasan lahan tahap pertama pada 2017 sekitar Rp1 juta per meternya.

Namun, Sukadi beralasan harga jual turun disebabkan pengadaan lahan tahun tersebut masih murni oleh swasta. Sementara, proyek Bandara Kediri saat ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga harga jual pada pembebasan lahan tahap kedua ini menurun dibandingkan dengan sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah telah berencana membangun bandara di Kediri, Jawa Timur, mulai 16 April 2020. Rencananya, bandara tersebut dibangun PT Gudang Garam Tbk di Kediri bagian barat dengan luas lahan sekitar 300-400 ha.

Hapus Kewenangan Daerah terkait Listrik di Omnibus Law

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus sejumlah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik. Pemangkasan kewenangan daerah tertuang dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam draf yang didapatkan CNNIndonesia.com, terdapat perubahan pasal yang menggerus peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik. Terutama dalam Pasal 43 angka 3 terkait perubahan terhadap Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan.

Pertama, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut berbeda jika dibandingkan dengan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam UU tersebut, penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

Penyediaan tenaga listrik sendiri meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Wewenang yang dimiliki penyelenggara penyediaan tenaga listrik termasuk menetapkan kebijakan, peraturan, rencana umum, perizinan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Selain itu, Jokowi melalui aturan tersebut juga mengikis peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional.

Dalam aturan lama, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Lembaga pengembangan hukum lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga mengkritisi soal kedudukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam RUU Omnibus Law Ciptaker. Mereka mempublikasikan sejumlah catatan atas aturan baru tersebut dalam halaman web mereka.

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah, dalam aturan baru, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, BUMD hanya dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Kedudukan tersebut sejajar dengan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.

“Peluang partisipasi publik dalam perencanaan ketenagalistrikan sudah tertutup,” kata mereka seperti dikutip dari catatan tersebut.

ICEL menilai aturan ketenagalistrikan dalam Omnibus Law ini berpotensi menggerus peran Pemerintah Daerah untuk dapat berperan dan berinisiatif dalam penyediaan listrik.

Padahal pemerintah daerah yang paling mengetahui potensi energi maupun kondisi wilayahnya. Pemerintah daerah juga tidak leluasa untuk mengoreksi keputusan pemerintah pusat apabila terdapat keputusan tentang penyediaan listrik yang tidak sesuai dengan potensi daerah.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak dapat secara leluasa kembali mengimplementasikan inisiatif-inisiatif untuk pengembangan daerahnya. Sayangnya, belum jelas kewenangan apa saja yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah,” kata mereka.

Sebagai informasi, pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR, Rabu (12/2). Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan salah satunya untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral.

1 2 3 4 5 992