Sri Mulyani Racik Aturan Teknis Diskon Pajak 300 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah mengebut finalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diskon pajak 200 persen hingga 300 persen. PMK itu merupakan aturan turunan kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pendidikan dan vokasi, serta riset dan pengembangan (R&D).

Sebelumnya, kebijakan pengurangan pungutan PPh sudah dituangkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

Aturan itu ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 26 Juni lalu. Jika tidak ada aral melintang, aturan turunannya akan diterbitkan pekan depan.

Dari PP tersebut, Sri Mulyani harus mengatur ketentuan rinci pengurangan pungutan PPh yang tertuang dalam PMK. “Kami insyaallah bisa menyelesaikan PMK-nya segera satu minggu ini dan kami nanti akan umumkan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut aturan tersebut, kebijakan pajak yang dikenal dengan istilah super deductible tax ini akan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak dalam jumlah besar. Itu artinya, PPh badan yang perlu dibayar akan semakin kecil.

“PP ini dikeluarkan untuk memberikan insentif perpajakan, terkait biaya yang mereka keluarkan dalam rangka untuk membiayai research, vokasi. Ini mengurangi pajak 200 persen hingga bahkan 300 persen,” terang dia.

Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa pemerintah sengaja memberikan insentif ini demi mendukung kemajuan R&D, pendidikan dan vokasi di Indonesia. Tujuannya, agar para pelaku industri tergugah untuk ikut mengembangkan riset dan vokasi di dalam negeri, sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah saja.

Dari pengembangan riset dan vokasi itu, pemerintah berharap kualitas, produktivitas, hingga daya saing sumber daya manusia di Tanah Air bisa meningkat. Bahkan, setara atau lebih tinggi dari negara-negara tetangga.

“Tentu kami berharap dengan ini dapat meningkatkan kualitas SDM. Nantinya, mereka mampu untuk kerja atau mendapat pelatihan dalam tingkat perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki keahlian atau memiliki pasar,” imbuhnya.

Dalam rincian yang sudah dipaparkan sebelumnya, perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk pendidikan dan vokasi akan mendapat fasilitas faktor pengurang pajak sebesar 200 persen dari nilai seharusnya.

Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan yang membuka pelatihan kerja bagi 36 kompetensi. Sementara, bagi perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk riset dan pengembangan, pemerintah menjanjikan pengurang PPh badan sebesar 300 persen dari nilai seharusnya.

Faktor pengurang pajak untuk kegiatan riset dan pengembangan memang lebih besar karena pemerintah menilai aktivitas ini masih lemah di Indonesia.

Sikap Dovish The Fed Bikin Rupiah Lesu Rp14.108 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.108 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Senin (8/7) pagi. Dengan demikian, rupiah melemah 0,18 persen dibanding penutupan Jumat (5/7), yakni Rp14.082 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp14.147 per dolar AS atau menguat tipis dibanding Jumat, yakni Rp14.148 per dolar AS. Pada hari ini, rupiah berada di dalam rentang Rp14.099 hingga Rp14.155 per dolar AS.

Pada hari ini, pergerakan mata uang utama Asia bervariasi terhadap dolar AS. Adapun mata uang yang melemah, seperti dolar SIngapura sebesar 0,01 persen, yen Jepang sebesar 0,09 persen, baht Thailand sebesar 0,1 persen, dan yuan China sebesar 0,21 persen.

Namun, terdapat pula mata uang yang menguat, seperti dolar Hong Kong sebesar 0,04 persen, ringgit Malaysia sebesar 0,11 persen, peso Filipina sebesar 0,23 persen, dan won Korea Selatan sebesar 0,98 persen.

Sementara itu, mata uang negara maju terlihat menguat terhadap dolar AS. Euro menguat 0,08 persen, poundtserling Inggris menguat 0,09 persen, dan dolar Australia menguat 0,19 persen.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan pelaku pasar berekspektasi bahwa ekonomi AS masih kuat setelah melihat data ketenagakerjaan yang dirilis akhir pekan lalu.

Departemen Ketenagakerjaan AS mencatat, penciptaan tenaga kerja baru pada Juni tercatat 242 ribu orang pada Juni atau melonjak drastis ketimbang posisi Mei yang hanya 72 ribu.

“Dengan stance The Fed yang terkonfirmasi dovish, pelaku pasar kian yakin bahwa tingkat suku bunga acuan tidak akan dinaikkan pada tahun ini,” jelas Ibrahim, Senin (8/7).

Kemudian, dari dalam negeri, pelaku pasar juga disebut bereaksi dengan pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II akan melandai dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan lalu diperkirakan sama dengan kuartal I lalu, yakni 5,07 persen hingga 5,1 persen.

“Dalam transaksi hari ini rupiah ditutup melemah, namun dalam transaksi esok hari transaksi bisa saja melemah karena Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II yang diperkirakan melambat,” tandasnya

Giro Wajib Minimun Turun, Likuiditas Bank ‘Tambah’ Rp100 T

Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dikeluarkan sejak 1 Juli 2019 lalu bisa menciptakan ruang likuiditas bagi perbankan hingga Rp100 triliun. Likuiditas itu diharapkan bisa disalurkan menjadi kredit dan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini.

Sejak 1 Juli lalu, rasio GWM diturunkan sebesar 50 basis poin. Dengan demikian, kewajiban GWM bank umum konvensional menjadi sebesar 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sebelumnya 6,5 persen, sementara bank syariah sebesar 4,5 persen dari sebelumnya 5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sebenarnya dampak secara langsung dari penurunan GWM ini adalah terciptanya tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp25 triliun. Namun, angka itu bisa menjadi Rp100 triliun jika memperhitungkan dampaknya secara luas.

Dalam hal ini, Perry menggunakan pendekatan teori penggadaan uang (money multiplier). Sesuai formulasinya, nilai penggandaan uang ditentukan atas kebalikan dari rasio uang yang dicadangkan (reserve ratio). Artinya, semakin rendah nilai GWM, maka penciptaan uang baru akan semakin kencang.

“Memang 1 Juli GWM ini bisa menambah likuiditas Rp25 triliun. Tapi, kalau diperhitungkan angka multiplier-nya, ini bisa jadi Rp100 triliun,” tutur Perry, Jumat (5/7).

Ia menuturkan langkah pelipatgandaan uang tersebut tentu terjadi melalui mekanisme kredit. Ketika likuiditas bertambah Rp25 triliun, potensi kredit perbankan juga akan bertambah. Kemudian, jika kredit tersebut digunakan untuk aktivitas ekonomi, maka hasilnya tentu akan masuk lagi ke jasa keuangan dan tercatat sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

“Setelah itu, tentu oleh bank akan diputar lagi menjadi kredit. Kemudian siklus itu akan berulang lagi sehingga potensi pelipatgandaan uang ini terus meningkat,” terang dia.

Menurut dia, penurunan rasio GWM ini merupakan langkah BI agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan tanpa menggunakan transmisi suku bunga acuan. Apalagi, BI masih pikir-pikir ulang untuk menurunkan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) lantaran situasi ekonomi global belum kondusif, meski indikator makroekonomi Indonesia mendukung hal tersebut.

Namun demikian, menurut dia, risiko eksternal khususnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai mereda setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela G20 akhir pekan lalu. Meski ada sinyal damai, namun ketidakpastian masih akan tetap membayangi perekonomian global.

“Kami akan terus cermati kondisi keuangan global dan neraca pembayaran Indonesia dalam mencermati penurunan suku bunga acuan, karena inflasi kami anggap masih rendah,” tutur dia.

Sebelumnya, perbankan mengaku cukup terbantu dengan kebijakan penurunan rasio GWM di dalam menghimpun pendanaan. Sebab, masalah utama perbankan di semester I kemarin adalah likuiditas yang mengetat.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pelonggaran GWM akan menambah ruang likuiditas sebesar Rp4 triliun. Sehingga, ini membuat bank berlogo pita emas itu tidak mengubah target penyaluran kredit, yakni 11 persen hingga 12 persen.

Begitu pun dengan PT Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk. Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan kebijakan pelonggaran GWM membuat likuiditas perusahaannya bertambah Rp4,5 triliun.

“Tadinya kan GWM ada di BI, sekarang dikembalikan lagi ke bank jadi ada likudiitas tambahan untuk perbankan,” kata dia, kemarin.

1 2 3 4 5 898