Penguatan Rupiah Buat Saham BSD dan Pakuwon Kian Menarik

PT.Bestprofit — Keperkasaan rupiah beberapa waktu terakhir menjadi angin segar bagi emiten properti. Beban perusahaan untuk membayar utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya tak akan seberat tahun lalu.

Maklumlah, tak sedikit emiten properti yang memiliki utang berbentuk dolar AS. Dengan begitu, bila rupiah melemah terhadap dolar AS seperti tahun lalu maka perusahaan harus membayar lebih banyak. Sebaliknya, jika dolar AS tunduk pada rupiah, beban utangnya akan berkurang.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki mengatakan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) merupakan salah satu emiten yang memiliki utang berdenominasi dolar AS. Bahkan, jumlahnya meningkat pada kuartal III 2018 dibandingkan dengan kuartal III 2017.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Mengutip laporan keuangan emiten berkode ASRI ini, perusahaan memiliki dua utang obligasi sebesar US$235 juta atau tercatat dalam keuangan perusahaan sebesar Rp3,5 triliun dan US$245 juta atau Rp3,65 triliun.

Namun, angka itu belum dikurangi dan ditambah dengan diskon, biaya emisi obligasi, dan amortisasi biaya perolehan. Usai dikurangi dan ditambah, total kedua utang obligasi ini sebesar Rp7,08 triliun.

Angkanya naik dibandingkan periode kuartal III 2017 yang hanya Rp6,4 triliun.

Seperti diketahui, rupiah pada tahun lalu sempat menyentuh Rp15.200 per dolar AS. Tak hanya itu, mata uang nasional juga tak sebentar bertengger di area Rp14.900-Rp15 ribu per dolar AS.

Tak ayal, rugi kurs yang dialami Alam Sutera Realty tercatat sebesar Rp516,59 miliar. Padahal, pada kuartal III 2017 lalu jauh lebih rendah hanya Rp13,85 miliar.

Beruntung, rupiah beberapa waktu terakhir terus kokoh dan betah di area Rp14 ribu per dolar AS. Bahkan, rupiah juga sempat menyentuh area Rp13.900 per dolar AS.

“(Dengan penguatan rupiah sekarang) bagus buat beberapa emiten yang punya utang dalam bentuk mata uang asing tinggi seperti Alam Sutera Realty dan PT Bumi Serpong Damai Tbk,” kata Achmad

Utang dolar AS yang dimiliki Bumi Serpong Damai kurang lebih sama dengan Alam Sutera Realty, di mana utang berasal dari penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS. Beberapa obligasi itu dikeluarkan oleh anak usaha Bumi Serpong Damai, yakni Global Prime Capital Pte. Ltd.

Anak usaha emiten berkode BSDE itu beberapa kali merilis obligasi sejak 2015 dan jatuh tempo mulai dari 2020 mendatang. Bila dirinci, pada 2015 lalu perusahaan merilis obligasi sebesar US$225 juta, pada 2016 sebesar US$200 juta, kemudian pada 2017 sebesar US$70 juta, dan tahun lalu sebesar US$250 juta.

Adapun, pada kuartal III 2018 lalu perusahaan juga mencatatkan peningkatan rugi kurs menjadi Rp404,54 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya jumlah rugi kurs sebesar Rp25,42 miliar.

Tak hanya dua emiten ini, Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan penguatan rupiah juga berdampak positif terhadap PT Pakuwon Jati Tbk. Emiten dengan kode PWON ini memiliki utang dolar AS dari penerbitan obligasi sebesar US$250 juta atau setara Rp3,73 triliun.

Namun, setelah dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi, jumlahnya susut menjadi Rp3,68 triliun.

“Kalau rupiah menguat seperti ini maka ada potensi perbaikan kinerja emiten properti secara fundamental, misalnya kenaikan laba bersih karena beban utang tidak lagi besar,” papar Nafan.

Permintaan Properti Meningkat

Nafan meramalkan jumlah pembelian aset properti semakin menggeliat tahun ini karena kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) berpotensi tak sebanyak tahun lalu. Hal ini lantaran sikap The Fed yang tak akan agresif mengerek suku bunga acuannya tahun ini.

“Efek positifnya ada pertumbuhan kredit untuk pembelian properti. Jadi ada kenaikan juga pada kinerja emiten properti nantinya,” tutur Nafan.

Seperti diketahui, bank sentral AS mengerek suku bunga acuan sebanyak empat kali pada 2018 menjadi 2,25-2,5 persen. Sementara, BI telah menaikkan suku bunga acuannya enam kali tahun lalu menjadi 6 persen.

Belum lagi, Achmad mengatakan pemerintah juga berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian rumah. Walaupun belum pasti kapan penerapannya, tapi ia meyakini itu akan menarik minat masyarakat untuk membeli rumah.

“Saham Alam Sutera Realty dan Bumi Serpong damai juga ada sentimen dari pelonggaran PPnBM rumah mewah,” terang Achmad.

Bila kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan tahun ini, pendapatan dan laba bersih emiten properti jelas akan meningkat dari 2018 lalu. Sejumlah analis menyarankan pelaku pasar untuk mengempit saham emiten properti untuk jangka panjang.

Sebagai informasi, ketiga saham itu kompak mendarat di teritori positif pada Jumat (11/1) lalu. Bila dirinci, saham Alam Sutera Realty menguat 0,58 persen ke level Rp348 per saham, Bumi Serpong Damai naik 1,37 persen ke level Rp1.480 per saham, dan Pakuwon Jati melesat 3,05 persen ke level Rp675 per saham.

Dari sisi kinerja keuangannya, mayoritas emiten membukukan penurunan laba bersih pada kuartal III tahun lalu. Bumi Serpong Damai menjadi emiten yang membukukan penurunan paling anjlok, yakni mencapai 73,97 persen menjadi Rp599,16 miliar dari sebelumnya yang menyentuh Rp2,3 triliun.

Kemudian, laba bersih Alam Sutera Realty turun 42,76 persen dari Rp1,11 triliun menjadi hanya Rp638,99 miliar. Pakuwon Jati justru lebih beruntung, laba bersihnya berhasil meningkat 25,35 persen menjadi Rp1,78 triliun dari Rp1,42 triliun.

Upaya Perangkat Desa Tagih Janji Jokowi Jelang Pemilu

PT.Bestprofit – Puluhan ribu perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memadati Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1) pagi. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan janji usai terpilih pada Pilpres 2014 silam.

Semula, para perangkat desa berencana menggelar aksi di depan Istana Negara. Namun, rencana itu urung dilakukan lantaran Jokowi ingin menemui mereka di Istora Senayan.

Alhasil, sejak pagi ratusan bus berjejer parkir di kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Mengenakan seragam kebesaran pegawai negeri sipil (PNS), mereka berbondong-bondong berjalan menuju Istora Senayan dari pelataran parkir di tengah guyuran hujan kecil.

Beberapa di antara mereka membawa spanduk, membawa bendera PPDI wilayah masing-masing, juga mengenakan ikat kepala. Tua muda berbaur menjadi satu berharap kepastian nasib mereka.

Istora Senayan yang berkapasitas kurang lebih 7 ribu tempat duduk pun penuh sesak. Sementara, mereka yang tidak bisa masuk, menunggu di pelataran luar sekitar Istora Senayan.

Di dalam, para perangkat desa sampai duduk memadati di tengah lapangan berhadapan dengan Jokowi yang tiba pukul 10.00 WIB dan mengenakan batik cokelat. Jokowi didampingi sejumlah menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jokowi pun menyampaikan sejumlah hal, mulai dari Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun, pengangkatan perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA, hingga mendaftarkan perangkat desa di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Sejumlah janji itu akan tertuang dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi PP ini dijanjikan akan rampung dalam waktu dua minggu.

Suatmiri, salah satu perangkat desa dari Pekalongan yang berada di dalam, menyatakan pemaparan sekaligus keputusan Jokowi sudah sesuai dengan harapan para perangkat desa.

“Beliau sudah ibaratnya mengetok penghasilan kita perangkat desa setara golongan IIA dan BPJS dapat. Jadi sesuai harapan,” kata Suatmiri usai acara.

Suatmiri menuturkan perjuangan perangkat desa untuk menagih janji kampanye Jokowi sudah dilakukan sejak 2014. Tuntutan realisasi janji disuarakan perwakilan PPID setiap tahunnya.

Meski sesuai harapan, Suatmiri merasa Jokowi baru merealisasikan janjinya di 2014, menjelang Pemilu 2019 yang akan terselenggara kurang lebih 90 hari lagi.

“Ya merasa juga sih hahaha. Karena dari dulu kok enggak direalisasikan, setelah ada acara seperti ini kok baru. Sepintas seperti dadakan. Kalau kita gerakannya sudah terencana, tapi untuk dari Pak Jokowi baru,” kata Suatmiri.

Walaupun demikian, Suatmiri tak merasa perangkat desa dimanfaatkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas. Dia mafhum jika realisasi janji kampanye Jokowi di 2014 perlu waktu yang panjang.

“Enggak juga sih [merasa dimanfaatkan]. Karena Pak Jokowi juga orangnya komitmen ya, mungkin realisasinya menunggu waktu,” ujarnya.

Begitupula halnya dengan Sunardi yang berasal dari Desa Peturung Tengah, Lampung Utara. Dengan menggunakan mobil sejak kemarin sore, Sunardi berharap Jokowi dapat menuntaskan janji untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.

Sunardi sadar janji Jokowi ini baru terealisasi setelah perjuangan panjang perangkat desa sejak 4 tahun lalu. Namun, dengan gaji per bulan sebesar Rp500 ribu, Sunardi berharap komitmen Jokowi kali ini dapat ditunaikan.

“Saya optimis, kami tetap percaya Bapak Jokowi amanah, apa yang beliau ucapkan walaupun lambat tapi tetap,” kata Sunardi.

Sunardi tak berpikir merasa dimanfaatkan. Momentum jelang pemilu justru, kata dia, menjadi jalan agar harapan dan keinginan perangkat desa dapat terwujud.

“Kami memang berangkat dari inisiatif pribadi dan persatuan, tujuannya menagih janji Jokowi. Kami bukan masalah dimanfaatkan, tapi yang penting kami punya keinginan dan keinginan kami disambut,” tutur Sunardi.

Tak jauh berbeda, Setyanto dari Ngawi, Abdul Rasyid dari Rembang dan Adam dari Denak enggan terlalu khawatir dengan keputusan Jokowi yang baru diambil jelang pemilu.

Bagi mereka yang sudah 20 tahun lebih mengabdi ke negara, peningkatan kesejahteraan perangkat desa menjadi tujuan utama dia datang ke Jakarta pagi ini.

“Memang momen ini dijadikan kesempatan, tapi tujuan perangkat kan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Setyanto.

“Bagi saya, bagi rekan-rekan cukup bangga dengan keputusan Bapak Jokowi pada hari ini,” ucap Rasyid menimpali.

“Pokoknya sesok dipilih meneh jadi presiden,” ujar Adam berseloroh sambil berpamitan kembali menuju bus yang membawanya.

Ketua DPRD DKI Minta Anies Terapkan Sistem Jalan Berbayar

PT.Bestprofit – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera merealiasikan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

“(Harusnya menjadi) prioritas dong, itu kan dulu (jawaban) bagaimana penanganan macet di Jakarta,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/1).

Prasetio menyayangkan langkah Anies yang hanya fokus dalam pengembangan transportasi umum saja, namun tak juga menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Politikus PDIP ini menyarankan agar Anies bisa melakukan pembenahan transportasi umum

berbarengan dengan pelaksanaan sistem jalan berbayar elektronik.

“Bareng dong jalan, kan bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Anies mengaku berhati-hati dalam melaksanakan proyek sistem jalan berbayar elektronik tersebut. Pasalnya, ia khawatir akan ada masalah atas proyek tersebut di kemudian hari.

“Jangan sampai di kemudian hari kami yang nanti bermasalah,” ujar Anies.

Saat ini, dua dari tiga perusahaan peserta lelang ERP justru mengundurkan diri. Dua perusahaan tersebut adalah QFree dan Kapsch TrafficCom.

Anies enggan membeberkan alasan di balik mundurnya dua perusahaan tersebut di tengah proses lelang yang tengah berjalan.

Kata Anies, pihaknya masih menunggu pendapat hukum dari pihak Kejaksaan Agung sebelum nantinya melanjutkan proyek jalan berbayar elektronik tersebut.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pendapat hukum atas sistem jalan berbayar elektronik tersebut saat ini tengah diproses

oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung RI.

“Terkait semua dokumen terkait perencanaan sudah dikirimkan ke sana, kami berharap legal opinion ini bisa menjadi referensi yang baik untuk pelaksanaan lelang,” tutur Sigit.

Pemprov DKI menunda uji coba penerapan sistem jalan berbayar. Seharusnya, uji coba itu telah dilakukan pada 14 November lalu. Uji coba itu dilakukan untuk melakukan evaluasi teknis bagi perusahaan yang menyediakan sistem ERP.

Evaluasi nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang. Dishub DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jalan berbayar untuk mobil pada April 2019.

Penerapan ERP hanya bisa dilakukan saat kereta moda raya terpadu (MRT) beroperasi pada Maret 2019.

1 2 3 4 5 842