Menkeu Kaji Subsidi Penerbangan Lokal di Tengah Wabah Corona

Pemerintah bakal memberikan subsidi untuk pelaku usaha sektor pariwisata demi menekan kerugian di tengah merebaknya wabah Virus Corona. Sektor pariwisata ini khususnya penerbangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan insentif akan diberikan untuk menggenjot penumpang domestik. Ini untuk menangkal menurunnya turis asal China karena Virus Corona.

“Apakah bisa dikaji insentif atau subsidi kepada penerbangan terutama turis lokal untuk penerbangan domestik. Ini dalam rangka meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemerintah masih mengkaji konsep insentif yang akan diberikan. Ia bilang insentif yang diberikan bukan berbentuk pajak atau avtur.

“Jadi konsepnya mau yang langsung (direct), sehingga mendorong masyarakat untuk membeli tiket pesawat,” ucap Budi.

Insentif ini, sambung dia, akan diberikan untuk rute-rute yang terkena dampak Virus Corona saja. Artinya, rute yang seringkali dikunjungi oleh turis asal China, seperti Bali, Bintan, dan Sulawesi Utara.

“Contoh insentif langsung itu misalnya pemberian voucher. Ini contoh,” jelas Budi.

Namun, ia enggan membeberkan apakah pemberian voucher menjadi salah satu insentif yang akan diberikan pemerintah. Hal ini masih digodok di Kementerian Keuangan.

“Ada harga khusus. Bentuknya insentifnya seperti apa saya belum tahu,” jelas Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah meminta maskapai untuk memberikan diskon khusus penerbangan ke Bali, Bintan, dan Sulawesi Utara usai larangan sementara dari dan ke China untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan besaran diskon penerbangan nantinya akan ditentukan oleh masing-masing maskapai. Ia menargetkan besaran diskon penerbangan bisa segera diterapkan.

“Ya kalau bisa dalam seminggu ke depan sudah bisa dikeluarkan diskonnya. Pihak maskapai yang lebih tahu (besarannya) karena akan dihitung lagi, kan ada dampak dari penutupan penerbangan dari dan ke China,” kata Adita.

Adita mengatakan tiga wilayah itu menjadi pilihan karena memiliki pintu kedatangan internasional dengan jumlah wisatawan China terbesar.

Dengan pemberian diskon penerbangan, kata dia, pariwisata di tiga wilayah tersebut diharapkan tak merosot usai pemberlakuan larangan terbang dari dan ke China mulai Rabu (5/2) lalu.

Asosiasi BPR Akui Ada Celah Pembobolan Data Nasabah Bank

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengklaim setiap perusahaan bank telah menetapkan aturan ketat agar data nasabah tak menjadi konsumsi publik atau diperjualbelikan.

Ketua Perbarindo Joko Suyanto mencontohkan karyawan sejatinya tak bisa seenaknya mengakses basis data yang ada di perusahaan bank. Hal itu baru bisa dilakukan dengan seizin atasannya.

“Basis data itu tidak bisa diakses oleh satu orang, semua harus seizin atasannya. Harus dikontrol di internal,” ucap Joko

Joko menyatakan perusahaan bisa saja memberikan sanksi pidana kepada karyawan yang melanggar aturan yang dibuat. Namun, hal itu tak menjadi jaminan karyawan akan mematuhi aturan tersebut.

Joko mengakui celah untuk melakukan kejahatan tetap ada. Karyawan bisa saja memanfaatkan jabatannya untuk menjual data nasabah ke pihak-pihak tertentu.

“Kalau ada orang yang menyalahgunakan itu namanya oknum, artinya oknum itu bertindak melampaui daripada kewenangan yang diberikan kepadanya atau hal yang dilarang,” ucap Joko.

Diketahui, Subdit Jatanras

yang menimpa wartawan senior bernama Ilham Bintang. Delapan tersangka: D, H, H, R, T, W, J, A merupakan sindikat penipuan dari Palembang, Sumatera Selatan.

Salah satu tersangka berinisial H merupakan karyawan Bank BPR Bintara Pratama Sejahtera di Jakarta. H disebut-sebut memiliki akses untuk mendapatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari SLIK OJK tersebut terdapat data-data pribadi seseorang terkait batas penarikan rekening seseorang. Data itu yang digunakan oleh tersangka untuk menguras rekening korban, di mana salah satunya adalah Ilham Bintang.

Joko berpendapat kesempatan untuk melakukan penyelewengan selalu ada. Hal itu kembali lagi pada masing-masing individu.

“Celah selalu ada, walaupun kecil. Kalau pun sudah ada aturan dan sanksi tapi semua kembali ke orangnya. Kalau mau bertindak tidak benar selalu ada saja jalannya,” jelas Joko.

Sebagai informasi, Ilham Bintang mengaku rugi hingga ratusan juta pembobolan rekening tersebut. Ia melaporkan kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/349/I/Yan2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 17 Januari 2020. Pasal yang dilaporkan dalam laporan itu yakni tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP.

Kapal China Sempat ke Natuna, Luhut Bahas Zona Tambahan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengadakan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Yasonna mengatakan terdapat tiga pembahasan yang menjadi topik rapat tersebut, salah satunya soal Landas Kontinen dan Zona Tambahan.

“Ada tiga (pembahasan). Landas kontinen, zona tambahan, sama kawasan dasar laut Internasional,” kata Yasonna seusai rapat di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (6/2).

Yasonna mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat, kedua pihak sudah menyepakati terkait aturan tentang Landas Kontinen. Ia menyebut aturan tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Yang Landas Kontinen sudah kita sepakati, nanti akan ditandatangani oleh Kemhan,” tuturnya.

Kemenkumham menyatakan Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Ini diukur dari sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Sayangnya, Yasonna tidak menyebutkan secara rinci tentang aturan seperti apa yang telah disepakati itu.

Selanjutnya, ia hanya mengatakan bahwa pembahasan terkait aturan Zona Tambahan masih diproses untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Zona Tambahan masih kita teruskan prolegnas,” paparnya singkat.

Sama seperti pernyataan sebelumnya, Yasonna pun enggan berkomentar banyak terkait pembahasan tersebut, begitu juga mengenai topik kawasan dasar laut internasional.

Diketahui, Zona Tambahan Indonesia adalah wilayah perairan yang berdekatan dengan Laut Teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Peraturan Zona Tambahan Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

Salah satu aturan dalam UU tersebut menyebutkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tertentu.

Ini terdiri dari pengawasan untuk mencegah dan menindak pelanggaran atas peraturan di area kepabeanan, fiskal, keimigrasian dan karantina yang berada di dalam wilayah darat dan perairan Indonesia.

Sama seperti Yasonna, Luhut pun tak memberi banyak keterangan terkait tiga pembahasan tersebut. Ia hanya mengaku membahas terkait kapal laut dan landasan laut.

“Tadi (bicara) mengenai Zona kapal laut, Landas Kontinen,” katanya singkat.

Sebelumnya, permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah laut Indonesia sempat menjadi sorotan, setelah puluhan kapal China yang dikawal coast guard Negeri Tirai bambu menerobos masuk Laut Natuna.

Meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan China itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Meski Indonesia melayangkan protes, China menegaskan pihaknya memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah Laut China Selatan.

1 2 3 4 5 989