Pemerintah Susun 36 RPP Pelaksana Omnibus Law Ciptaker

Pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada 36 RPP dan tujuh Rperpres yang sedang digodok oleh kementerian/lembaga (K/L). Hal itu dilakukan secara paralel dengan proses pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Drafnya sudah dibahas tapi tentu akan menyesuaikan dengan pasal-pasal yang disetujui oleh DPR,” ucap Airlangga, Kamis (5/3).

Menurut dia, proses penyusunan RPP dan Rperpres akan mengikuti dinamika yang terjadi di DPR.

Dengan demikian, nantinya poin-poin dalam RPP dan Rperpres tak berbanding terbalik dengan isi RUU  Ciptaker.

“Kalau rancangan kan bisa tetap menyesuaikan pada apa yang diusulkan, tapi implementasinya tergantung persetujuan yang dicapai. Semua proses paralel,” jelas Airlangga.

Diketahui, pembahasan RUU Ciptaker antara pemerintah dengan DPR belum dimulai. Hal ini karena DPR sedang memasuki masa reses sejak 27 Februari 2020 sampai 22 Maret 2020.

Namun, draf RUU itu sendiri telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2) lalu.

Meski belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR, tapi sudah mendapatkan kritik keras dari buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka menolak draf omnibus law RUU Cipta Kerja karena ada beberapa perubahan yang dianggap merugikan buruh. Salah satunya perhitungan upah minimum.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf RUU Ciptaker tak lagi diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

“Ada yang bilang UMP, ada tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh, kecuali untuk DKI Jakarta dan Yogayakarta. Di luar itu, UMP biasanya tidak digunakan. Kalau dipaksakan jadi turun,” tutur Said.

Ia mencontohkan saat ini upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta dan Karawang Rp4,5 juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

Selain itu, pemerintah juga mengubah formula perhitungan upah minimum dengan menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Perubahan itu dikhawatirkan membuat pendapatan yang diterima buruh semakin kecil per bulannya. Dengan kata lain, kesejahteraan mereka juga akan berkurang.

Merespons hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengingatkan buruh bahwa draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja belum final. Pemerintah masih membuka ruang diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.

“Jangan takut ini bukan draf akhir, bukan. Ini baru rancangan. Saya memohon kepada teman-teman ayo ruang diskusi sudah dibuka, ada tim,” pungkas Ida.

Comments are closed.