Ragam Inovasi Jasa Raharja Jawab Tantangan Masa Depan

Sebagaimana diketahui, biaya pengobatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya relatif cukup besar. Kebutuhan perekonomian bagi keluarga yang ditinggalkan oleh kepala keluarga bila meninggal dunia akibat kecelakaan juga cukup tinggi.

Merespons beberapa hal ini, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besaran Santunan Kecelakaan Penumpang Umum, dan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Nilai santunan naik 100 persen dari sebelumnya yang mana santunan bagi korban yang mengalami luka-luka sebesar maksimal Rp 20 juta dan santunan korban meninggal dunia sebesar Rp 50 juta.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Budi Rahardjo S mengatakan Jasa Raharja merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan amanah undang-undang. Undang-Undang Nomor 33 mengatur tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 adalah Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Adapun tugas pokok Jasa Raharja, lanjutnya, adalah menyerahkan santunan kecelakaan bagi korban kecelakaan lalu lintas di darat, laut, dan udara, sebagaimana yang diatur pada undang-undang tersebut.

Comments are closed.