Posts Tagged ‘Australia’

Australia Didesak Tiru Prancis Perbolehkan Karyawan Sumbangkan Jatah Cuti

indexJakarta – Seorang ibu yang anaknya didiagnosa menderita leukemia akut mendesak pemerintah Australia meniru aturan hukum di Perancis yang memungkinkan karyawan dermawan menyumbangkan jatah cuti kepada rekan-rekannya yang memiliki anak penderita sakit parah.

Parlemen Perancis bulan lalu mengesahkan aturan tersebut atas inisiatif anggota parlemen dari Loire, Paul Salen pada tahun 2011. Solen terinspirasi dari kisah nyata mengenai itikad baik terhadap seorang ayah yang menerima sumbangan cuti berminggu-minggu dari rekan kerjanya agar bisa selama mungkin menemani anaknya yang sakit parah.

Di bagian dunia lainnya, seorang ibu di New South Wales, Sonja Malcolm berusaha keras mengimbangi kebutuhan bagi anaknya yang tengah berjuang melawan penyakit leukemia akut dengan kebutuhan keuangan keluarganya.

Empat pekan setelah berurusan dengan kabar yang ‘menyeramkan &rsquo kalau nyawa anaknya terancam oleh leukemia, dia harus kembali bekerja.

“Saya bekerja pada program TAFE, saya bekerja penuh waktu namun status saya adalah karyawan casualalias paruh waktu,” katanya.

TAFE adalah institusi pendidikan semacam akademi atau politeknik milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan praktis atau kejuruan dengan kualifikasi Certificate (1, 11, III, & IV), Diploma, dan Advanced Diploma.

“Sebagai tenaga paruh waktu, saya tidak bisa mengumpulkan jatah hari libur. Saya hanya mendapat jatah cuti sakit. Dan jika saya tidak bekerja, saya tidak mendapat bayaran,” tambahnya.

Keluarga Sonja Malcolm menerima santunan karir sebesar AUD$114 per dua pekan, namun jumlah itu tidak mencukupi untuk biaya parkir di rumah sakit menemani anaknya.

Malcolm mengatakan dia menerima banyak tawaran cuti dari rekan kerjanya, namun tentu saja tawaran itu tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu ia berharap Australia bisa mengadopsi aturan serupa mengenai donasi cuti yang dibayarkan antar karyawan seperti yang baru diberlakukan di Perancis.

“Beberapa teman saya yang sudah bekerja diinstitusi saya sejak lama, mereka mengatakan saya punya kumpulan jatah cuti berbayar selama berbulan-bulan. Jika diperbolehkan saya tidak keberatan untuk memberikannya kepada kamu,” tuturnya.

“Ini merupakan solusi yang sederhana. Dan sangat masuk akal dan begitulah cara agar sesame karyawan bisa saling membantu,” tambahnya.

“Dan aturan ini sangat mungkin untuk dilakukan di sebuah organisasi, karena tidak ada konsekwensi apapun kecuali masalah administrasi saja,” katanya.

Liam saat ini sudah mendapat keringanan atau remisi namun Malcolm, yang juga merupakan relawan di lembaga donasi The Cure Our Kids Charity, prihatin memikirkan nasib banyak keluarga lain yang mengalami hal serupa dengan dirinya yang masih kesulitan.

Oleh karena itu ia yakin jika Australia memperkenalkan skema yang sama maka sambutannya akan sangat besar.

“Saya kira salah satu hikmah dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini adalah kemampuan orang untuk tergerak hatinya dan melakukan sesuatu demi bisa membantu orang lain,” katanya.

Sangat mungkin diterapkan di Australia

John Dugas, dosen manajemen sumber daya manusia di Universitas Newcastle di New South Wales mengatakan upaya mengundang-undangkan sumbangan cuti antar karyawan merupakan sesuatu yang sangat progresif.

“Banyak sekali perkembangan menarik terjadi di Perancis, untuk mencoba dan mendapatkan keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik, “katanya.

“Dan kecenderungan yang sama sebenarnya juga terjadi di Australia. Disini dimungkinkan untuk mengganti jatah cuti tahunan dengan uang, dan ini sama kategorinya dengan mendonasikan jatah cuti. Katakan saja seorang pekerja berkata, saya siap melepaskan jatah cuti saya, dan menghadiahkannya kepada kolega saya,” katanya.

Dugas mengatakan skema tersebut memang terkesan murah hati, namun implementasinya harus sangat hati-hati. Salah satunya adalah dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sakit parah.

Jika berhasil dilaksanakan, Dugas menilai maka kedermawanan pekerja itu tidak tertutup kemungkinan akan ikut memberi manfaat bagi lembaga tempat kerjanya.
;
“Perusahaan berpotensi menuai hal-hal yang sangat positif untuk reputasinya tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak,” katanya

“Sudah pasti perusahaan itu akan mendapati kalau aturan itu adalah hal yang sangat positif bagi reputasi perusahaannya dan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,” katanya.

Kementerian Tenaga Kerja sudah dihubungi untuk komentar lanjutan.

Mathys law

Sementara itu di Perancis seorang karyawan bernama Christopher Germain, ketika puteranya yang berusia Sembilan tahun didiagnosa menderita kanker hati, rekan-rekan kerjanya di perusahaan air minum mineral Badoit mengumpulkan sumbangan untuk membantunya.

Namun sumbangan itu sangat sulit dilupakan, tidak hanya sumbangan dalam bentuk uang yang mereka donasikan untuk Germain, tapi atas seijin bos mereka, rekan kerjanya juga ikut menyumbangkan jatah cuti mereka kepada Germain.

Nyawa Mathys akhirnya memang tidak ;tertolong, namun orang tuanya akhirnya mendirikan yayasan ;bernama D’un papillon a une etoile.

Dengan dukungan dari anggota parlemen Perancis, ;Salen, yayasan itu mengkampanyekan perubahan aturan, yang memungkinkan para pekerja di Perancis memberikan jatah cuti mereka kepada orang tua yang anaknya menderita sakit keras.

“Tindakan ini bertujuan untuk memungkinkan orang tua yang memiliki anak yang sedang sakit dan sekarat, untuk memanfaatkan kedermawanan rekan kerjanya, pada saat-saat yang memilukan dalam hidupnya.” tulis pesan di situs yayasan tersebut.

UU Mathys loi ini kemudian disahkan oleh senat Perancis pada 31 April 2014 lalu. ; Orang tua Mathys’ menyambut baik putusan itu dan menilanya sebagai kemenangan atas perjuangan selama 3,5 tahun yang penuh kecemasan dan harapan.

Ribuan Warga Australia dengan Disabilitas Terancam Menganggur

indexRibuan warga Australia yang mengalami keterbatasan saat ini dipekerjakan oleh lembaga bernama Australian Disability Enterprises. Minggu lalu, ada desakan agar lembaga ini menaikkan upah mereka. Namun, ditakutkan desakan ini justru akan membuat para warga dengan disabilitas tersebut kehilangan pekerjaan mereka.

Komisi Hak Asasi Manusia minggu lalu memberi waktu satu tahun bagi Australian Disability Enterprises untuk menaikkan upah para pekerja mereka, yang saat ini hanya dibayar beberapa dollar per jamnya.

Para aktivis pemerhati disabilitas meminta agar peningkatan ini dilakukan lebih cepat. Namun, lembaga-lembaga yang mempekerjakan warga dengan disabilitas itu berkata bahwa bila itu diimplementasikan terlalu cepat, mereka justru bisa bangkrut, dan para warga tersebut pun akan kehilangan pekerjaan.

Tahun 2012 lalu, sebuah keputusan pengadilan mendapati bahwa sistem yang digunakan oleh Australian Disability Enterprises untuk mempekerjakan ribuan orang sifatnya diskriminatif, dan komisi HAM menyatakan harus ada sistem penggajian baru yang diterapkan dalam waktu 12 bulan.

Saat ini, rata-rata gaji yang diterapkan mendekati 4,5 dollar (Rp 48.000) per jam. Sedangkan upah minimum nasional Australia saat ini adalah 16,37 dollar per jam.

Paul Cain dari Dewan Nasional Disabilitas Intelektual berpendapat bahwa pemerintah harus menjembatani selisih biaya yang terjadi, sementara model yang baru mulai diterapkan.

” Australia dan pemerintah harus memastikan bahwa bila warga dengan disabilitas intelektual dipekerjakan, caranya layak dan tidak mengorbankan hak asasi demi gaji pokok,” ucapnya.

National Disability Services saat ini memayungi 600 perusahaan yang mempekerjakan warga dengan disabilitas. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai bidang seperti hortikultura, pengepakan, manufaktur ringan, perkebunan, dan mebel.

Ken Baker, juru bicara National Disability Services, menyatakan bahwa para pekerja sangat bangga dengan pekerjaan mereka. Baker mendukung sistem penggajian baru, namun tidak setuju dengan rentang waktu yang ditetapkan.

“Kami berpendapat keputusan ini perlu diminta banding,” ucapnya,

“Komisi bersikap tidak bertanggung jawab dengan membuat keputusan tersebut, karena mempertaruhkan hingga 10.000 warga yang sulit mencari pekerjaan lain.”

Komisi HAM tidak memberi komentar.

Asisten Menteri Bidang Layanan Sosial, Mitch Fifield, menyatakan bahwa pemerintah tetap berusaha menjamin pekerjaan hingga 20.000 warga, dan juga keberlangsunganAustralian Disability Enterprises.

“…Ada banyak warga Australia dengan keterbelakangan intelektual signifikan, yang tak akan bisa bekerja di lapangan kerja biasa, dan karena itulah ; Australian Disability Enterprises begitu penting: karena mereka menyediakan harga diri yang timbul akibat kerja dan kehidupan sosial. Mereka juga memberi keringanan bagi keluarga yang terlibat.”

Fitfield menambahkan bahwa yang perlu dipertimbangkan tidak hanya upah per jam.