Posts Tagged ‘Best Profit Futurespt’

The Fed Enggan Longgarkan Moneter, Dolar AS Kokoh Rp14.090

Nilai tukar rupiah tercatat di posisi Rp14.090 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot Kamis (19/9) pagi. Posisi ini melemah 0,3 persen dibanding perdagangan Rabu (18/9) sore yakni Rp14.066 per dolar AS.

Pagi hari ini, mayoritas mata uang utama Asia melemah terhadap dolar AS. Baht Thailand melemah 0,07 persen, ringgit Malaysia melemah 0,14 persen, dolar Singapura melemah 0,16 persen, peso Filipina melemah 0,25 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,25 persen.

Di kawasan Asia, hanya yen Jepang yang menguat terhadap dolar AS dengan nilai 0,15 persen. Di sisi lain, dolar Hong Kong tidak bergerak melawan dolar AS.

Mata uang negara maju juga melemah terhadap dolar AS. Euro melemah 0,04 persen, poundsterling Inggris melemah 0,09 persen, dan dolar Australia melemah 0,24 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan pergerakan rupiah hari ini dipengaruhi oleh keputusan bank sentral AS Federal Reserve yang memangkas suku bunga acuan menjadi 1,75 persen hingga 2 persen. Hal ini dilakukan seiring kekhawatiran otoritas moneter AS mengenai perlambatan ekonomi global.

Namun, di dalam konferensi persnya, Gubernur The Fed Jerome Powell tidak memberi sinyal penurunan suku bunga dalam waktu dekat di masa mendatang, dan mengatakan ekonomi AS masih bagus. Pernyataan Powell ini tidak dovish seperti yang diperkirakan dan membawa indeks dolar AS melambung di pagi hari ini.

Selain The Fed, atensi pelaku pasar hari ini tertuju pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Di dalam RDG terakhir, BI menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 basis poin ke 5,5 persen pada bulan lalu.

“Adapun rentang rupiah pada hari ini bisa di Rp13.950 hingga Rp14.150 per dolar AS,” jelas Ariston

LAPAN Siapkan Satelit Komunikasi untuk Data Kebencanaan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan mempersiapkan satelit komunikasi orbit terendah. Ketua LAPAN Thomas Djamaluddin satelit tersebut ditargetkan bakal meluncur tahun 2024. Satelit itu merupakan satelit konstelasi, yang berisi setidaknya delapan hingga sembilan satelit agar komunikasi data dapat berkelanjutan.

“Konsep dari satelit komunikasi orbit rendah itu adalah satelit konstelasi. Artinya, menggunakan beberapa satelit ditaksir ini sekitar 8 atau 9 satelit supaya komunikasi itu bisa kontinu,” kata Thomas

Sehingga, menurut Thomas akan ada beberapa satelit yang mengitari Bumi khususnya yang ada di ekuator.

“Nantinya, bisa berlanjut memberikan komunikasi khususnya komunikasi data misal untuk kebencanaan seperti sensor-sensor tsunami yang dipasang oleh BIG, BMKG lalu oleh BPPT itu datanya kemudian dikirim ke satelit dan kemudian dikirim ke pusat data [LAPAN],” sambungnya.

Selain itu, LAPAN berharap delapan satelit konstelasi yang tengah disiapkan itu dalam bentuk kemitraan dengan badan usaha atau pihak swasta. Artinya, LAPAN hanya akan membuat satu prototipe satelit.

“Jadi diharapkan ya ini menjadi pola kemitraan yang menumbuhkan swasta atau badan usaha di Indonesia itu mulai terlibat pada pengembangan teknologi keantariksaan,” tutur Thomas.

Meskipun saat ini Indonesia masih fokus mengembangkan satelit, LAPAN juga tidak menutup kemungkinan untuk berkontribusi dalam misi eksplorasi antariksa.

Untuk hal ini, Thomas mengungkapkan sudah ada beberapa universitas yang secara informal menyatakan minat untuk mengembangkan robotik agar bisa berkontribusi dalam misi eksplorasi antariksa.

“Indonesia juga bisa berkontribusi untuk eksplorasi antariksa dengan kemungkinan peluang-peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan teknologi robotik. Beberapa universitas sudah menyatakan minatnya ke arah sana,” ucapnya.

Misi Apollo 11 yang membawa Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrian, dan Michael Collins lepas landas pada 16 Juli 1969 dari Kennedy Space Center, Florida, AS. Dalam misi tersebut, pesawat Eagle yang ditumpangi Buzz dan Armstrong mendarat dengan selamat di permukaan Bulan pada 20 Juli 1969.

Peraturan yang Melegalkan Kendaraan Listrik Bergerak di Jalan

BESTPROFIT – Kendaraan hybrid dan murni listrik yang beredar di jalan harus lulus persyaratan teknis dan laik jalan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Selain sertifikat lulus uji tipe yang harus dikantongi, kendaraan ramah lingkungan itu perlu dokumen pendukung.

Dokumen pendukung lain berupa BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polisi sudah meracik beberapa pasal agar kendaraan tanpa emisi sah di jalan raya.

Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar I Made Agus Prasatya me ngatakan pertama kendaraan listrik harus punya STNK, mengacu pada Pasal 64 ayat 1 UUNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Di sana disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi,” kata Made melalui keterangan resminya, dikutip Kamis (15/8).

Ketentuan itu diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12. Pada Pasal 6 misalnya tertulis bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Kemudian kendaraan yang diatur pergerakannya di jalan raya ada tiga kategori yaitu berpenggerak motor bakar, motor listrik, dan kombinasi antara keduanya, sesuai dengan Pasal 12.

Sedangkan registrasi dan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor serta penerbitan BPKB kendaraaan baru penggerak listrik, kata Made mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012. Berikut isinya:

Kendaraan bermotor CKD (Completely Knocked Down)

a. Mengisi formulir permohonan
b. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
2. Untuk badan hukum, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
b) Fotokopi KTP yang diberi kuasa
c) Surat keterangan domisili
d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi

3. untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan
b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
c. faktur untuk BPKB
d. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
e. sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK
f. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum
g. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

Kendaraan bermotor CBU (Completely Built Up)

a. mengisi formulir permohonan
b. melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
2. Untuk badan hukum, terdiri atas

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
b) fotokopi KTP yang diberi kuasa
c) surat keterangan domisili
d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi

3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
c. faktur untuk BPKB
d. dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB)
e. surat keterangan pengimporan Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi:

1. impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A
2. impor Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B
3. formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

f. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
g. tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian
h. sertifikat VIN dan/atau Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM)
i. surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk Ranmor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan
j. izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang
k. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta
l. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

1 2 3