Posts Tagged ‘Best Profit Indonesia’

Kepergian Pepsi dan Penurunan Penjualan Minuman Bersoda

Kabar kepergian Pepsi dari Indonesia pada 10 Oktober 2019 menjadi kejutan tersendiri bagi pelanggan setianya. Mereka yang sudah mencicipi dan berlangganan minuman asal Amerika Serikat (AS) sejak saat itu tak lagi bisa mengonsumsi minuman tersebut mulai bulan ini.

Padahal, Pepsi bukan barang baru di Indonesia. Minuman itu sudah diproduksi di dalam negeri sejak 1996 silam. Artinya, warga Indonesia sudah dimanjakan oleh minuman tersebut sejak 23 tahun lalu.

Mengulas sedikit mengenai keberadaan Pepsi di Indonesia, minuman itu hadir di bawah naungan PT Pepsi Indobeverages. Perusahaan tersebut merupakan hasil kerja sama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan PepsiCo AS.

Indofood CBP Sukses Makmur mendirikan pabrik Pepsi di Purwakarta, Jawa Barat pada 1995 silam. Kemudian, produksi baru dimulai pada tahun selanjutnya, yakni pada 1996.  Di sini, pabrik itu tak hanya memproduksi satu jenis minuman, tapi beberapa jenis lain yang bisa menjadi pilihan masyarakat.

Sejumlah produk yang dimaksud, yaitu Pepsi Regular, Pepsi Blue, Pepsi Twist, Pepsi Cola, Mirinda Strawberry, Mirinda Root Berry, 7-UP Emerald, 7-UP Revive, A&W Root Bear, Tekita, dan Canada Dry.

Seiring berjalannya waktu, Indofood CBP Sukses Makmur mengakuisisi PT Pepsi-Cola Indobeverages (PCIB) pada 2013 lalu. Akuisisi itu dilakukan oleh anak usahanya bernama PT Indofood Asahi Sukses Baverage (IASB) dan PT Asahi Indofood Baverage Makmur (AIBM).

Setelah akuisisi, Pepsi-Cola Indobeverages resmi menjadi unit usaha di Grup Indofood yang berada di sektor minuman ringan. Kontrak kerja sama Pepsi dengan Grup Indofood dievaluasi setiap tahun, di mana kontraknya habis setiap 10 Oktober.

Tahun ini, Grup Indofood sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja samanya. Artinya, perusahaan tak akan lagi memproduksi minuman Pepsi ke depannya.

Head of Sales and Marketing PepsiCo Indonesia Andina Mutya mengatakan Asahi Indofood Baverage Makmur tak akan lagi memproduksi, menjual, dan mendistribusikan minuman untuk PepsiCo per 10 Oktober 2019.

“AIBM dan PepsiCo Inc (PepsiCo) telah sepakat untuk mengakhiri kontrak pembotolan antara kedua perusahaan,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.

Pihak PepsiCo Indonesia sendiri tak menjelaskan secara gamblang alasan dibalik berhentinya kontrak kerja sama dengan Grup Indofood. Yang pasti, ini merupakan keputusan komersial di antara keduanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengakui penjualan minuman berkarbonasi atau bersoda turun di Indonesia setiap tahun. Dengan kata lain, pengusaha di sektor itu harus terus gigit jari karena pertumbuhan penjualannya negatif.

“Mungkin bisa jadi keputusan komersial tidak diperpanjang disebabkan minuman bersoda secara umumnya pertumbuhannya negatif,” kata Adhi.

Menurutnya, penjualan minuman berkarbonasi turun 1 sampai 2 persen per tahunnya. Ia belum melakukan kajian secara pasti penyebab penurunan penjualan minuman berkarbonasi di Indonesia.

Namun, ia berspekulasi penurunan permintaan minuman berkarbonasi karena semakin banyak pilihan minuman yang ditawarkan untuk masyarakat sekarang. Makanya, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengkaji lebih detail minuman apa yang dicari oleh generasi milenial saat ini.

“Bisa jadi konsumen beralih, varian minuman banyak. Ada rasa buah, cokelat, kopi, dan lain-lain,” ucap Adhi.

Kendati penjualan minuman berkarbonasi berada dalam tren penurunan, tapi kinerja industri minuman secara umum diklaim Adhi masih meningkat. Begitu juga bila diakumulasi antara penjualan makanan dan minuman (mamin) hingga September 2019.

“Kalau nasional masih meningkat, mungkin 8 persen kuartal III 2019. Kurang lebih sama seperti tahun lalu,” jelas Adhi.

Sepanjang tahun ini, Adhi menargetkan industri mamin bisa meningkat 9 persen. Target itu terbilang moderat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 7,9 persen.

Cerita Uang Emak-emak ‘Ditelan’ Asuransi Jiwasraya

Di usianya yang tak lagi muda, Rima (60 tahun), nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa mondar-mandir untuk memperjuangkan haknya yang gagal dibayarkan perusahaan asuransi jiwa pelat merah tersebut.

Uang peninggalan sang suami senilai Rp500 juta, yang ditaruhnya lewat bancassurance Jiwasraya, dibeli dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, lenyap seiring dengan seretnya likuiditas Jiwasraya.

Singkat cerita, Oktober 2018 lalu, Jiwasraya gagal membayarkan polis-polis jatuh tempo. Salah satunya, polis milik Rima.

Sekali waktu ia menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta pertanggungjawaban otoritas keuangan. Di waktu lain, ia mampir ke Kementerian BUMN. Ia juga masih harus rajin kumpul-kumpul dengan rekan sesama korban demi mendapat informasi terbaru soal progres klaimnya.

“Saya ke sana-sini untuk memperjuangkan hak saya, meskipun anak saya menawarkan untuk mengganti semua uang yang lenyap karena Jiwasraya. Saya tidak mau, bukan soal uang semata, tetapi hak saya,” ujarnya lirih saat mengunjungi redaksi

Rima merupakan janda anggota Polri. Ibu dari tiga anak ini berkisah mendapatkan Rp500 juta saat almarhum suami menghembuskan nafas terakhirnya pada Januari 2019 lalu. Ia mencairkan tabungan dan asuransi jiwa, kemudian menaruhnya di satu keranjang, yaitu bancassurance milik Jiwasraya.

Alih-alih mendapat keuntungan 9 persen per tahun seperti yang dijanjikan Jiwasraya, Rima malah terpaksa mengais uang pensiunan sang suami untuk bertahan hidup setiap hari. Padahal, uang pensiun itu pun boleh dibilang tak besar. “Enggak sampai Rp2 juta per bulan,” katanya.

Ibu lain, Irna, terpaksa merelakan mimpi sang buah hati untuk mengenyam pendidikan di sekolah internasional terbaik karena dana yang ditaruhnya di Asuransi Jiwasraya belum kembali.

“Uang pendidikan anak Rp500 juta yang sudah saya siapkan, belum kembali sampai saat ini. Padahal, uang itu untuk anak kuliah. Sekarang pun, saya terpaksa pindahkan sekolah anak saya yang besar, dari sekolah internasional ke sekolah biasa,” tutur dia.

Irna mengaku membeli bancassurance Jiwasraya lewat BRI. Namun, bank tempatnya memarkir uang hasil kerja kerasnya bertahun-tahun itu tidak memfasilitasinya untuk menagih ke Jiwasraya.

“Ini lepas tangan yang sesungguhnya. Saya sama sekali tidak dibantu. Saya malah diperlakukan kayak sampah sekarang, padahal saya yang taruh uang,” terang Irna.

Cerita miris lain datang dari Byeol (bukan nama sebenarnya), perempuan berkewarganergaan Korea Selatan. Ia bersama keluarga harus bertolak ke Indonesia demi tugas sang suami di Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya di Indonesia, Byeol menyimpan sejumlah dana lewat Hana Bank.

Uang itu merupakan simpanan untuk masa pensiun suami, terdiri dari Rp200 juta untuk program bunga 6,5 persen, dan Rp1 miliar untuk bunga 6 persen. Di Hana Bank, ia juga diiming-imingi bebas pajak.

Ironisnya, sang suami meninggal saat masa dinas. Byeol pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Korsel, dan berniat menarik semua uangnya di Indonesia. Namun, ia kaget bukan main ketika uang yang disimpan di Hana Bank ternyata ditaruh di bancassurance Jiwasraya.

“Belakangan saya baru tahu uang itu ditempatkan di luar Hana Bank, lewat produk bancassurance Jiwasraya. Saya diberi surat perjanjian dalam bahasa Indonesia, saya kurang memahami, jadi saya ikut tanda tangan saja, karena saya percaya dengan Hana Bank,” imbuhnya.

Sekesal apapun Byeol, nasi sudah jadi bubur. Toh, menyesal tak akan mengembalikan uang peninggalan suami. “Tetapi uang itu hidup saya. Saya harus kembali ke Korea. Bagaimana saya bisa hidup di sini (Indonesia) tanpa suami dan tanpa uang,” ujarnya.

Coreng Industri Keuangan RI

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korsel Lee Kang Hyun menyebut ia bersama 473 warga negara Korsel lainnya menjadi korban gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Menurut hitung-hitungannya, total klaim asuransi yang gagal dibayar mencapai Rp572 miliar.

Karena jumlah nasabah yang dirugikan tidak sedikit, persoalan gagal bayar Jiwasraya ini pun diakui Hyun dibawanya ke parlemen dan otoritas keuangan terkait di Negeri Gingseng. Bahkan, Hyun mengklaim akan membawa persoalan ini ke pertemuan pimpinan negara antara RI dengan Korsel pada November 2019 mendatang.

berupaya mengkonfirmasi hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot bilang pihaknya masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemegang saham untuk skema penguatan kondisi perusahaan.

“Saat ini, atas persetujuan pemegang saham Jiwasaraya sedang melakukan program penguatan menyeluruh, termasuk mendirikan anak perusahaan Jiwasraya Putera dan OJK akan terus memantau prosesnya,” katanya singkat.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengaku tak memegang data jumlah klaim nasabah yang sudah dibayarkan dan belum. “Yang penting bukan berapa, tapi inisiatif-inisiatif berjalan atau tidak. Kan itu solusinya, melalui inisiatif corporate action yang sekarang berjalan,” terang dia.

Ia melanjutkan Jiwasraya sudah menandatangani perjanjian kerja sama distribusi dengan empat perusahaan BUMN untuk masuk ke aksi korporasi. “Tinggal proses berikutnya dari corporate action, baru kami bayar lagi. Begitu,” jelasnya.

Bank Klaim Ikut Bantu

Cerita nasabah memang menyiratkan bank-bank mitra Asuransi Jiwasraya tak memberi bantuan. Namun, Direktur Konsumer BRI Handayani mengaku tengah berkoordinasi secara periodik dengan Jiwasraya untuk menjembatani persoalan nasabah.

Bank BUMN itu juga mengaku memberi informasi terbaru mengenai kondisi Jiwasraya kepada nasabah. “Kami menjembatani nasabah untuk bertemu atau audiensi dengan Jiwasraya secara berkala di masing-masing wilayah. Kami melakukan korespondensi, menyampaikan keluhan, komplain, dan urgensi kebutuhan pencairan polis nasabah kepada Jiwasraya,” katanya.

Sementara itu, Department Head Corporate Communications KEB Hana Bank Rizki Maradhano hanya menjawab singkat. “Dari pihak Hana Bank tidak dapat memberikan konfirmasi saat ini. Mohon maaf sebelumnya.”

Head of External Communications Standard Chartered Bank Lucas Suryanata juga belum berkomentar banyak. Ia hanya bilang akan melakukan koordinasi internal. “Kami usahakan segera memberikan respons.”

BJB Indah Siap Amankan Pembiayaan Infrastruktur Jabar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk siap menyalurkan pembiayaan infrastruktur daerah, khususnya di Jawa Barat guna meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Direktur Bank BJB Yuddy Renaldi dalam acara Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajarannya. Selain itu, ada pula perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.

Yuddy menegaskan Bank BJB siap bertindak pihak yang memimpin atau yang mengatur pembiayaan pelbagai proyek infrastruktur, salah satunya melalui BJB Indah (Infrastruktur Daerah).

Dalam acara tersebut, bank tersebut juga menjelaskan peranan lembaga keuangan itu selama ini dalam pembiayaan yang bekerja sama dengan pelbagai kota/kabupaten di Jawa Barat.

“Bank BJB menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan yang menarik, di antaranya suku bunga kompetitif, j
hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah. Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik,” kata Yuddy dalam acara tersebut di Pangandaran, Kamis (26/9).

BJB Indah sendiri merupakan produk pembiayaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Sejumlah proyek yang dimaksud di antaranya adalah Jalan Lingkar Majalaya, Proyek Lanjutan Overpass Tegal Gede, Proyek Penataan Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, serta Proyek PLTM Cikaengan, Pembangunan Pasar Rakyat Awipari Kota Tasikmalaya.

Target pasar BJB Indah adalah untuk pemerintah daerah maupun badan usaha yang telah memenuhi ketentuan persyaratan.

Tiga tenor pinjaman juga terbagi atas jangka pendek (1 tahun) guna menutup kekurangan arus kas; jangka menengah (lebih 1 tahun) untuk membiayai kegiatan prasarana dan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah; serta jangka panjang untuk infrastruktur.

Sedangkan untuk korporasi, BJB melakukannya dengan pola sindikasi maupun bilateral untuk mendukung proyek – proyek strategis nasional. Proyek-proyek yang dilaksanakan di antaranya Peningkatan Jalan Ruas Jl. Simpangloji – Cibutun – Balewer Puncak Darma Paket 1 dan 2; Pinjaman Daerah Untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan Tol Cipali akses menuju Bandara Kertajati.

“Hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank BJB selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah PAD,” kata Yuddy.

1 2 3 6