Posts Tagged ‘Best Profit Indonesia’

Cerita Uang Emak-emak ‘Ditelan’ Asuransi Jiwasraya

Di usianya yang tak lagi muda, Rima (60 tahun), nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terpaksa mondar-mandir untuk memperjuangkan haknya yang gagal dibayarkan perusahaan asuransi jiwa pelat merah tersebut.

Uang peninggalan sang suami senilai Rp500 juta, yang ditaruhnya lewat bancassurance Jiwasraya, dibeli dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, lenyap seiring dengan seretnya likuiditas Jiwasraya.

Singkat cerita, Oktober 2018 lalu, Jiwasraya gagal membayarkan polis-polis jatuh tempo. Salah satunya, polis milik Rima.

Sekali waktu ia menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta pertanggungjawaban otoritas keuangan. Di waktu lain, ia mampir ke Kementerian BUMN. Ia juga masih harus rajin kumpul-kumpul dengan rekan sesama korban demi mendapat informasi terbaru soal progres klaimnya.

“Saya ke sana-sini untuk memperjuangkan hak saya, meskipun anak saya menawarkan untuk mengganti semua uang yang lenyap karena Jiwasraya. Saya tidak mau, bukan soal uang semata, tetapi hak saya,” ujarnya lirih saat mengunjungi redaksi

Rima merupakan janda anggota Polri. Ibu dari tiga anak ini berkisah mendapatkan Rp500 juta saat almarhum suami menghembuskan nafas terakhirnya pada Januari 2019 lalu. Ia mencairkan tabungan dan asuransi jiwa, kemudian menaruhnya di satu keranjang, yaitu bancassurance milik Jiwasraya.

Alih-alih mendapat keuntungan 9 persen per tahun seperti yang dijanjikan Jiwasraya, Rima malah terpaksa mengais uang pensiunan sang suami untuk bertahan hidup setiap hari. Padahal, uang pensiun itu pun boleh dibilang tak besar. “Enggak sampai Rp2 juta per bulan,” katanya.

Ibu lain, Irna, terpaksa merelakan mimpi sang buah hati untuk mengenyam pendidikan di sekolah internasional terbaik karena dana yang ditaruhnya di Asuransi Jiwasraya belum kembali.

“Uang pendidikan anak Rp500 juta yang sudah saya siapkan, belum kembali sampai saat ini. Padahal, uang itu untuk anak kuliah. Sekarang pun, saya terpaksa pindahkan sekolah anak saya yang besar, dari sekolah internasional ke sekolah biasa,” tutur dia.

Irna mengaku membeli bancassurance Jiwasraya lewat BRI. Namun, bank tempatnya memarkir uang hasil kerja kerasnya bertahun-tahun itu tidak memfasilitasinya untuk menagih ke Jiwasraya.

“Ini lepas tangan yang sesungguhnya. Saya sama sekali tidak dibantu. Saya malah diperlakukan kayak sampah sekarang, padahal saya yang taruh uang,” terang Irna.

Cerita miris lain datang dari Byeol (bukan nama sebenarnya), perempuan berkewarganergaan Korea Selatan. Ia bersama keluarga harus bertolak ke Indonesia demi tugas sang suami di Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya di Indonesia, Byeol menyimpan sejumlah dana lewat Hana Bank.

Uang itu merupakan simpanan untuk masa pensiun suami, terdiri dari Rp200 juta untuk program bunga 6,5 persen, dan Rp1 miliar untuk bunga 6 persen. Di Hana Bank, ia juga diiming-imingi bebas pajak.

Ironisnya, sang suami meninggal saat masa dinas. Byeol pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Korsel, dan berniat menarik semua uangnya di Indonesia. Namun, ia kaget bukan main ketika uang yang disimpan di Hana Bank ternyata ditaruh di bancassurance Jiwasraya.

“Belakangan saya baru tahu uang itu ditempatkan di luar Hana Bank, lewat produk bancassurance Jiwasraya. Saya diberi surat perjanjian dalam bahasa Indonesia, saya kurang memahami, jadi saya ikut tanda tangan saja, karena saya percaya dengan Hana Bank,” imbuhnya.

Sekesal apapun Byeol, nasi sudah jadi bubur. Toh, menyesal tak akan mengembalikan uang peninggalan suami. “Tetapi uang itu hidup saya. Saya harus kembali ke Korea. Bagaimana saya bisa hidup di sini (Indonesia) tanpa suami dan tanpa uang,” ujarnya.

Coreng Industri Keuangan RI

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korsel Lee Kang Hyun menyebut ia bersama 473 warga negara Korsel lainnya menjadi korban gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Menurut hitung-hitungannya, total klaim asuransi yang gagal dibayar mencapai Rp572 miliar.

Karena jumlah nasabah yang dirugikan tidak sedikit, persoalan gagal bayar Jiwasraya ini pun diakui Hyun dibawanya ke parlemen dan otoritas keuangan terkait di Negeri Gingseng. Bahkan, Hyun mengklaim akan membawa persoalan ini ke pertemuan pimpinan negara antara RI dengan Korsel pada November 2019 mendatang.

berupaya mengkonfirmasi hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot bilang pihaknya masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemegang saham untuk skema penguatan kondisi perusahaan.

“Saat ini, atas persetujuan pemegang saham Jiwasaraya sedang melakukan program penguatan menyeluruh, termasuk mendirikan anak perusahaan Jiwasraya Putera dan OJK akan terus memantau prosesnya,” katanya singkat.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengaku tak memegang data jumlah klaim nasabah yang sudah dibayarkan dan belum. “Yang penting bukan berapa, tapi inisiatif-inisiatif berjalan atau tidak. Kan itu solusinya, melalui inisiatif corporate action yang sekarang berjalan,” terang dia.

Ia melanjutkan Jiwasraya sudah menandatangani perjanjian kerja sama distribusi dengan empat perusahaan BUMN untuk masuk ke aksi korporasi. “Tinggal proses berikutnya dari corporate action, baru kami bayar lagi. Begitu,” jelasnya.

Bank Klaim Ikut Bantu

Cerita nasabah memang menyiratkan bank-bank mitra Asuransi Jiwasraya tak memberi bantuan. Namun, Direktur Konsumer BRI Handayani mengaku tengah berkoordinasi secara periodik dengan Jiwasraya untuk menjembatani persoalan nasabah.

Bank BUMN itu juga mengaku memberi informasi terbaru mengenai kondisi Jiwasraya kepada nasabah. “Kami menjembatani nasabah untuk bertemu atau audiensi dengan Jiwasraya secara berkala di masing-masing wilayah. Kami melakukan korespondensi, menyampaikan keluhan, komplain, dan urgensi kebutuhan pencairan polis nasabah kepada Jiwasraya,” katanya.

Sementara itu, Department Head Corporate Communications KEB Hana Bank Rizki Maradhano hanya menjawab singkat. “Dari pihak Hana Bank tidak dapat memberikan konfirmasi saat ini. Mohon maaf sebelumnya.”

Head of External Communications Standard Chartered Bank Lucas Suryanata juga belum berkomentar banyak. Ia hanya bilang akan melakukan koordinasi internal. “Kami usahakan segera memberikan respons.”

BJB Indah Siap Amankan Pembiayaan Infrastruktur Jabar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk siap menyalurkan pembiayaan infrastruktur daerah, khususnya di Jawa Barat guna meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Direktur Bank BJB Yuddy Renaldi dalam acara Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajarannya. Selain itu, ada pula perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.

Yuddy menegaskan Bank BJB siap bertindak pihak yang memimpin atau yang mengatur pembiayaan pelbagai proyek infrastruktur, salah satunya melalui BJB Indah (Infrastruktur Daerah).

Dalam acara tersebut, bank tersebut juga menjelaskan peranan lembaga keuangan itu selama ini dalam pembiayaan yang bekerja sama dengan pelbagai kota/kabupaten di Jawa Barat.

“Bank BJB menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan yang menarik, di antaranya suku bunga kompetitif, j
hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah. Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik,” kata Yuddy dalam acara tersebut di Pangandaran, Kamis (26/9).

BJB Indah sendiri merupakan produk pembiayaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Sejumlah proyek yang dimaksud di antaranya adalah Jalan Lingkar Majalaya, Proyek Lanjutan Overpass Tegal Gede, Proyek Penataan Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, serta Proyek PLTM Cikaengan, Pembangunan Pasar Rakyat Awipari Kota Tasikmalaya.

Target pasar BJB Indah adalah untuk pemerintah daerah maupun badan usaha yang telah memenuhi ketentuan persyaratan.

Tiga tenor pinjaman juga terbagi atas jangka pendek (1 tahun) guna menutup kekurangan arus kas; jangka menengah (lebih 1 tahun) untuk membiayai kegiatan prasarana dan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah; serta jangka panjang untuk infrastruktur.

Sedangkan untuk korporasi, BJB melakukannya dengan pola sindikasi maupun bilateral untuk mendukung proyek – proyek strategis nasional. Proyek-proyek yang dilaksanakan di antaranya Peningkatan Jalan Ruas Jl. Simpangloji – Cibutun – Balewer Puncak Darma Paket 1 dan 2; Pinjaman Daerah Untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan Tol Cipali akses menuju Bandara Kertajati.

“Hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank BJB selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah PAD,” kata Yuddy.

Bank Dunia Soroti Likuiditas ‘Seret’ Bumiputera dan Jiwasraya

Bank Dunia menyoroti persoalan likuiditas seret dua perusahaan asuransi jiwa nasional, yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bank Dunia menilai dua perusahaan tersebut membutuhkan perhatian segera.

Dalam laporan bertajuk Global economic risks and implications for Indonesia yang dirilis September 2019, lembaga internasional tersebut menyatakan secara umum sistem keuangan Indonesia ‘tahan banting’. Namun, dua bidang memerlukan tindakan dan kebijakan sesegera mungkin.

Misalnya, dengan menjaga kredibilitas sistem keuangan, mengatasi kelemahan di sektor asuransi. Ia menyinggung dua perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar yang belum dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan klaim kepada para nasabahnya.

“Dua perusahaan (Bumiputera dan Jiwasraya) belum dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera,” tulis laporan tersebut dikutip Senin (9/9).

Imbauan Bank Dunia agar pemerintah memperhatikan Bumiputera dan Jiwasraya bukan tanpa alasan, mengingat perusahaan asuransi tersebut diperkirakan memiliki 7 juta nasabah dengan lebih dari 18 juta polis asuransi. Ironis, karena nasabah-nasabah tersebut berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah.

“Bagaimana cara memperbaikinya? Lakukan penilaian terperinci atas kesenjangan aktuaria. Setelah dilakukan penilaian, segera lakukan pemulihan atau penyelesaian,” terang laporan tersebut.

Diketahui, Bumiputera dan Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim kepada nasabahnya. Persoalan gagal bayar Bumiputera bahkan sempat berlarut-larut sampai OJK berupaya melakukan upaya penyelamatan.

Sementara, kasus gagal bayar Jiwasraya terkuak pada tahun lalu. Perusahaan asuransi jiwa BUMN ini tercatat menunda pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar kepada 711 pemegang polisnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut OJK mengulur waktu dan seolah-olah buang badan dalam menyelesaikan persoalan Bumiputera dan Jiwasraya. Lihatlah, terkait Jiwasraya, OJK seperti melempar kewenangan ke Kementerian BUMN.

Microprudential industri jasa keuangan itu wewenangnya OJK, bukan BUMN. Dimana jiwa leadership-nya OJK? Ketika upaya penyelesaian Bumiputera, sudah bagus tuh, dibuat RBC (risk based capital) perusahaan asuransi jiwa berstatus mutual, sekarang Jiwasraya juga dong, buka persoalannya,” terang dia.

Konglomerasi Keuangan

Selain menyoroti persoalan asuransi, laporan Bank Dunia juga menyinggung tentang ketahanan dan kesehatan konglomerasi keuangan. Penilaian Bank Dunia menyebut bahwa konglomerat keuangan mewakili 88 persen aset perbankan.

Tetapi, terdapat kesenjangan yang cukup parah dalam regulasi dan pengawasan. “Untuk mengatasinya tetapkan pengawasan risiko dan lakukan revisi Undang-undang (UU) OJK, serta mengharuskan OJK untuk menyelaraskan peraturan,” imbuh laporan itu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, saat menerima delegasi Bank Dunia pada Kamis (5/9) lalu, menuturkan pengawasan yang dilakukannya adalah mengawasi entitas utamanya. Jika bank adalah entitas utama, maka pengawasan terintegrasi dilakukan oleh pengawas perbankan

“Begitu juga dengan pengawasan entitas utama di industri pasar modal dan IKNB. Jika perusahaan dalam konglomerasi keuangan adalah cross sectoral, OJK menerapkan pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang secara periodik melakukan rapat komite,” ujarnya melalui Instagram.

OJK, sambung diah, telah memiliki tools yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan dan profil risiko konglomerasi keuangan, yaitu IRR (Integrated Risk Rating) dan supervisory plan, serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor.

“OJK percaya dengan pengawasan terintegrasi dapat efektif dan efisien menjalankan amanat UU OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan,” jelas Wimboh.

1 2 3 6