Posts Tagged ‘Best Profit Indonesia’

BJB Indah Siap Amankan Pembiayaan Infrastruktur Jabar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk siap menyalurkan pembiayaan infrastruktur daerah, khususnya di Jawa Barat guna meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Direktur Bank BJB Yuddy Renaldi dalam acara Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajarannya. Selain itu, ada pula perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.

Yuddy menegaskan Bank BJB siap bertindak pihak yang memimpin atau yang mengatur pembiayaan pelbagai proyek infrastruktur, salah satunya melalui BJB Indah (Infrastruktur Daerah).

Dalam acara tersebut, bank tersebut juga menjelaskan peranan lembaga keuangan itu selama ini dalam pembiayaan yang bekerja sama dengan pelbagai kota/kabupaten di Jawa Barat.

“Bank BJB menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan yang menarik, di antaranya suku bunga kompetitif, j
hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah. Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik,” kata Yuddy dalam acara tersebut di Pangandaran, Kamis (26/9).

BJB Indah sendiri merupakan produk pembiayaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Sejumlah proyek yang dimaksud di antaranya adalah Jalan Lingkar Majalaya, Proyek Lanjutan Overpass Tegal Gede, Proyek Penataan Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, serta Proyek PLTM Cikaengan, Pembangunan Pasar Rakyat Awipari Kota Tasikmalaya.

Target pasar BJB Indah adalah untuk pemerintah daerah maupun badan usaha yang telah memenuhi ketentuan persyaratan.

Tiga tenor pinjaman juga terbagi atas jangka pendek (1 tahun) guna menutup kekurangan arus kas; jangka menengah (lebih 1 tahun) untuk membiayai kegiatan prasarana dan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah; serta jangka panjang untuk infrastruktur.

Sedangkan untuk korporasi, BJB melakukannya dengan pola sindikasi maupun bilateral untuk mendukung proyek – proyek strategis nasional. Proyek-proyek yang dilaksanakan di antaranya Peningkatan Jalan Ruas Jl. Simpangloji – Cibutun – Balewer Puncak Darma Paket 1 dan 2; Pinjaman Daerah Untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan Tol Cipali akses menuju Bandara Kertajati.

“Hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank BJB selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah PAD,” kata Yuddy.

Bank Dunia Soroti Likuiditas ‘Seret’ Bumiputera dan Jiwasraya

Bank Dunia menyoroti persoalan likuiditas seret dua perusahaan asuransi jiwa nasional, yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bank Dunia menilai dua perusahaan tersebut membutuhkan perhatian segera.

Dalam laporan bertajuk Global economic risks and implications for Indonesia yang dirilis September 2019, lembaga internasional tersebut menyatakan secara umum sistem keuangan Indonesia ‘tahan banting’. Namun, dua bidang memerlukan tindakan dan kebijakan sesegera mungkin.

Misalnya, dengan menjaga kredibilitas sistem keuangan, mengatasi kelemahan di sektor asuransi. Ia menyinggung dua perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar yang belum dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan klaim kepada para nasabahnya.

“Dua perusahaan (Bumiputera dan Jiwasraya) belum dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera,” tulis laporan tersebut dikutip Senin (9/9).

Imbauan Bank Dunia agar pemerintah memperhatikan Bumiputera dan Jiwasraya bukan tanpa alasan, mengingat perusahaan asuransi tersebut diperkirakan memiliki 7 juta nasabah dengan lebih dari 18 juta polis asuransi. Ironis, karena nasabah-nasabah tersebut berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah.

“Bagaimana cara memperbaikinya? Lakukan penilaian terperinci atas kesenjangan aktuaria. Setelah dilakukan penilaian, segera lakukan pemulihan atau penyelesaian,” terang laporan tersebut.

Diketahui, Bumiputera dan Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim kepada nasabahnya. Persoalan gagal bayar Bumiputera bahkan sempat berlarut-larut sampai OJK berupaya melakukan upaya penyelamatan.

Sementara, kasus gagal bayar Jiwasraya terkuak pada tahun lalu. Perusahaan asuransi jiwa BUMN ini tercatat menunda pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar kepada 711 pemegang polisnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut OJK mengulur waktu dan seolah-olah buang badan dalam menyelesaikan persoalan Bumiputera dan Jiwasraya. Lihatlah, terkait Jiwasraya, OJK seperti melempar kewenangan ke Kementerian BUMN.

Microprudential industri jasa keuangan itu wewenangnya OJK, bukan BUMN. Dimana jiwa leadership-nya OJK? Ketika upaya penyelesaian Bumiputera, sudah bagus tuh, dibuat RBC (risk based capital) perusahaan asuransi jiwa berstatus mutual, sekarang Jiwasraya juga dong, buka persoalannya,” terang dia.

Konglomerasi Keuangan

Selain menyoroti persoalan asuransi, laporan Bank Dunia juga menyinggung tentang ketahanan dan kesehatan konglomerasi keuangan. Penilaian Bank Dunia menyebut bahwa konglomerat keuangan mewakili 88 persen aset perbankan.

Tetapi, terdapat kesenjangan yang cukup parah dalam regulasi dan pengawasan. “Untuk mengatasinya tetapkan pengawasan risiko dan lakukan revisi Undang-undang (UU) OJK, serta mengharuskan OJK untuk menyelaraskan peraturan,” imbuh laporan itu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, saat menerima delegasi Bank Dunia pada Kamis (5/9) lalu, menuturkan pengawasan yang dilakukannya adalah mengawasi entitas utamanya. Jika bank adalah entitas utama, maka pengawasan terintegrasi dilakukan oleh pengawas perbankan

“Begitu juga dengan pengawasan entitas utama di industri pasar modal dan IKNB. Jika perusahaan dalam konglomerasi keuangan adalah cross sectoral, OJK menerapkan pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang secara periodik melakukan rapat komite,” ujarnya melalui Instagram.

OJK, sambung diah, telah memiliki tools yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan dan profil risiko konglomerasi keuangan, yaitu IRR (Integrated Risk Rating) dan supervisory plan, serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor.

“OJK percaya dengan pengawasan terintegrasi dapat efektif dan efisien menjalankan amanat UU OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan,” jelas Wimboh.

Bappenas: Jangan Mimpi Jadi Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru tak bisa dimanfaatkan oleh spekulan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

“Kalau ada yang jual beli properti, jual beli tanah, jangan mimpi jadi spekulator untuk ibu kota baru ini,” ucap Bambang, Selasa (20/8).

Pasalnya, pembangunan ibu kota baru hanya akan dilakukan di lahan milik negara. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengganti rugi untuk membeli lahan milik rakyat.

“Lahan yang kami pakai adalah lahan yang dikuasai oleh negara, bukan lahan orang yang kami beli. Jadi spekulasi menurut saya akan merugikan diri sendiri,” ucapnya.

Bambang menyatakan pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Namun, belum ada kepastian dari pemerintah terkait kota mana yang akan dipilih.

Hal yang pasti, beberapa kriteria yang dipilih, antara lain ketersediaan lahan milik negara, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, serta lokasi bebas bencana banjir dan kebakaran hutan.

Sebelumnya, Preside Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lokasi ibu kota negara baru yang akan menggantikan DKI Jakarta telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

“Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,” kata Jokowi.

Menurutnya, segala aspek dalam proses pemindahan ibu kota, seperti skema pembiayaan, desain kelembagaan, hingga payung hukum regulasi, sedang dikaji secara mendalam dan detail.

1 2 3 4 6