Posts Tagged ‘BESTPRO PEKANBARU’

OJK Ancam Cabut Izin 2 Pelaku Pinjaman Online Terdaftar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengancam mencabut izin usaha dua perusahaan fintech pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh lembaganya. Dua perusahaan fintech itu merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi bilang kedua perusahaan fintech tersebut disinyalir melanggar kode etik keanggotaan. “Yaitu menawarkan bunga pinjaman online di atas ketentuan sesama anggota AFPI,” tuturnya di acara CNBC Indonesia VIP Forum, Jakarta, Kamis (9/5).

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Menurut dia, anggota AFPI menyepakati ketentuan seluruh biaya untuk pinjaman online sebesar 0,8 persen per hari atau sekitar 24 persen per bulan. Biaya tersebut termasuk bunga dan administrasi.

Persoalannya, dua perusahaan fintech tersebut di atas mematok lebih dari ketentuan yang telah disepakati. Karenanya, AFPI disebut memberi teguran tertulis keras untuk memperingati anggotanya.

“Dua (fintech) mendapatkan peringatan tertulis keras dari AFPI. Kalau terbukti melakukan kesalahan lagi akan dicabut keanggotaannya, dan kami (OJK) dengan sendirinya akan mencabut tanda daftarnya. Tetapi, saat ini, masih terjadi dispute. Masih sengketa. Kesalahannya melampaui tingkat bunga,” terang Hendrikus.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia membenarkan dua anggotanya diduga melakukan pelanggaran etik pelaku usaha. Pun demikian, persoalan tersebut sedang ditangani oleh asosiasi.

“Ya tidak bisa diumumkan dong, karena ini persoalan etik. Masih dalam penyelesaian. Kalau nanti terbukti, ada tindakan, baru lah kami bisa publikasikan. Sekarang kalau diungkap, asosiasi yang melanggar dong,” katanya.

Terkait batasan bunga maksimum 0,8 persen per hari, Sunu melanjutkan kesepakatan itu lahir di antara anggota yang terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, termasuk biaya administrasi.

Penerapan aturan, ia menambahkan merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap konsumen, sekaligus menjadi pembeda praktik usaha antara fintech terdaftar dengan fintech ilegal.

Linkaja Dipastikan Rilis 23 Juni, Jasa Marga dan KAI Gabung

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan peluncuran aplikasi pembayaran nontunai LinkAja akan dilakukan pada 23 Juni 2019 mendatang. Rilis aplikasi ini telah mundur dari jadwal semula pada Minggu (5/5) silam.

“Tanggal 23 Juni, kami matangkan dulu,” ujar Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, Kamis (9/5).

Menariknya, ia menuturkan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah dipertimbangkan untuk masuk sebagai pemegang saham LinkAja. Pasalnya, ia bilang jika Menteri BUMN Rini Soemarno menghendaki perusahaan plat merah dengan basis konsumen besar untuk ikut menggenggam saham LinkAja.

“Nanti Ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) minta yang punya customer (konsumen) besar dipertimbangkan untuk punya saham, Jasa Marga, trafficnya bagus, lalu KAI,” paparnya.

Kendati demikian, ia enggan menuturkan porsi saham bagi Jasa Marga dan KAI. Pun demikian, dengan porsi saham perusahaan BUMN lainnya yang menjadi pemegang saham LinkAja.

“Tidak ada yang mayoritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengamini rencana Kementerian BUMN mengajak serta perseroan sebagai pemilik saham LinkAja.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Ia mengatakan pihak Kementerian BUMN belum memberikan rincian besaran saham LinkAja yang akan menjadi milik Jasa Marga.

Sebelumnya, anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) mengubah TCASH, dompet digital milik PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menjadi LinkAja. Migrasi pengguna TCASH ke LinkAja pun sudah dilakukan sejak 22 Februari 2019.

Tak hanya Himbara dan Telkomsel, LinkAja juga melibatkan PT Pertamina (Persero) dan beberapa perusahaan pelat merah lainnya. Walhasil, LinkAja bisa dianggap sebagai dompet digital milik BUMN. Dalam hal ini, PT Fintek Karya Nusantara alias Finarya ditunjuk sebagai pengelola bisnis tersebut.

Direktur Utama Finarya Danu Wicaksana pernah menyatakan dapat merilis dompet elektronik di dalam aplikasi LinkAja pada semester I 2019. Artinya, pengguna bisa menikmati fitur tersebut paling lambat Juni 2019.

Tawarkan PLTU di Jalan Sutra,Walhi Sebut Pemerintah Munafik

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik langkah pemerintah yang menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam Belt and Road Initiative (BRI) asal China. Langkah itu dianggap bertentangan dengan janji pemerintah yang ingin mengedepankan proyek ramah lingkungan.

Manajer Kampanye Iklim dan Keadilan Ekonomi Walhi Yuyun Harmono mengutip ucapan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan kala menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRI di Beijing, China.

Saat itu, Luhut mengatakan bahwa investor China harus bersifat ramah lingkungan. Ketentuan itu menjadi satu dari lima syarat yang harus dipenuhi investor China tanpa terkecuali.

Faktanya, lanjut Yuyun, pemerintah malah menawarkan empat PLTU di dalam KTT tersebut, yakni PLTU Celukan Bawang di Bali, PLTU mulut tambang Kalselteng 3, PLTU mulut tambang Kalselteng 4, dan PLTU berkapasitas 1.000 Megawatt di Kalimantan Utara. Dalam hal ini, Walhi menyebut pemerintah munafik ketika menawarkan proyek tersebut.

“Kami menilai batu bara adalah energi yang kotor, sehingga sejatinya pemerintah sendiri tak memiliki sensitivitas terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup. Kami menilai ini adalah langkah yang hipokrit,” ujar Yuyun, Senin (29/4).

Ia mengaku heran dengan langkah pemerintah Indonesia, mengingat sebagian besar negara lain menyadari bahwa pembangkit batu bara harus dikurangi di masa depan.

Ia mengutip laporan Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) yang menyebut bahwa porsi PLTU terhadap penyediaan listrik dunia harus turun dari 53 persen di 2018 menjadi 17 persen di 2050 mendatang.

Kemudian, Indonesia pun sudah menyepakati Persetujuan Paris yang mendukung pengurangan emisi karbon.

“Negara di dunia ini sesegera mungkin beralih dari energi kotor, namun kenapa BRI tidak sejalan dengan kajian para scientist?” jelas dia.

Proyek pembangkit yang ditawarkan dalam BRI memang ada pula yang berbentuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sembakung dan PLTA Kayan di Kalimantan Utara. Namun, Walhi sangsi bahwa itu akan dieksekusi dengan baik mengingat rekam jejak pembangunan pembangkit China di Indonesia tak berjalan mulus.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan PLTA Batang Toru yang dilakukan oleh perusahaan patungan China-Indonesia, PT North Sumatera Hydrio Energy yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara lantaran diduga memalsukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kemudian, Walhi juga telah melakukan survey ke Bulungan dalam meminta tanggapan masyarakat setempat terkait pembangunan PLTA yang ditawarkan ke KTT BRI. Namun, 80 persen dari responden tak mengetahui rencana pembangunan itu, sehingga ada potensi konflik sosial jika proyek tersebut dilanjutkan. Sebagai contoh, masalah pembebasan lahan yang mungkin akan menggusur sebagian pemukiman warga.

“Harusnya pembangunan tidak hanya orientasi proyek besar, tapi dorong pemenuhan energi yang berkeadilan. Kalau tidak ada sosialisasi yang mumpuni masyarakat hanya akan menjadi korban,” imbuh dia.

1 2 3 4 77