Posts Tagged ‘Bestpro’

Mazda Indonesia Berhenti Jual Pikap BT-50

Eurokars Motor Indonesia (EMI) diketahui telah berhenti menjual pikap Mazda BT-50 pada tahun ini. Hal itu kemungkinan juga sebagai penanda berakhirnya keterlibatan pemegang merek Mazda di segmen komersial.

BT-50 merupakan pikap kabin ganda pesaing Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, dan Nissan Navara. Mobil yang diproduksi di Thailand itu berbagi platform dengan Ford Ranger yang pernah dijual di Indonesia

Direktur Penjualan EMI Ricky Thio mengatakan impor BT-50 sudah dihentikan sejak 2018. Pemesanan unit impor diketahui setop pada era EMI setelah pada 2017 menggantikan importir Mazda sebelumnya, Mazda Motor Indonesia.

“Kemarin saya jual satu unit, masih ada. Itu stok. Kami sudah enggak impor lagi,” kata Ricky yang tidak menjelaskan detail tepatnya kapan penjualan itu dilakukan.

Stok unit BT-50 yang dipegang EMI merupakan sisa dari era Mazda Motor Indonesia. Ricky mengatakan unit yang baru saja dijual ke konsumen versi ‘full aksesori’.

Keputusan menghentikan impor dikatakan Ricky terkait analisa internal yang sudah dilakukan. Produk mobil komersial dirasa belum tepat untuk kondisi Mazda di Indonesia saat ini.

“Kita kan ada analisa, kami lihat kondisi market dan segala macam. Memang dengan mobil kita yang ada, dengan kami punya filosofi konsep yang ada, yang paling cocok sekarang ini adalah SUV, sedan, wagon, itu mobil penumpang,” sebut Ricky.

Berdasarkan situs resmi Mazda Indonesia, daftar model yang saat ini ditawarkan yaitu Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, CX-9, dan MX-5.

China Lirik Sembilan Proyek Infrastruktur RI dalam KTT OBOR

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengungkapkan sembilan dari 30 proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2nd The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra modern pada April 2019 dilirik oleh China.

Pemerintah China juga diklaim sepakat melakukan enam studi bersama di luar Pulau Jawa mengenai berbagai proyek infrastruktur, misalnya Taman Bunga di Danau Toba, Kawasan Industri Tanah Kuning, dan wisata Lembeh.

Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan nilai dari sembilan proyek dan enam studi bersama itu sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp280 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat). Sementara, total nilai dari 30 proyek yang ditawarkan mencapai US$91,1 miliar atau Rp1.275,4 triliun.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Untuk proyek infrastruktur yang berhasil memikat China berada di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Pihak dari China dan badan usaha di Indonesia sudah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 25 April 2019 kemarin.

“Sumatera Utara ada tiga proyek, Kalimantan Utara tiga proyek, Bali dua proyek, dan Sulawesi Utara satu proyek,” ujar Ridwan

Ridwan merinci proyek di Sumatera Utara terdiri dari Pelabuhan hub dan kawasan industri internasional Kuala Tanjung, Kawasan industri Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kualanamu.

Kemudian, di Kalimantan Utara ada Kayan hydro energy, Kabupaten Bulungan, Pelabuhan Tanah Kuning, dan Kawasan Industri Tanah Kuning. Lalu, satu proyek di Sulawesi Utara ada Kawasan Industri Bitung.

Selanjutnya, dua proyek infrastruktur di Bali terdiri dari Taman teknologi Pulau Kura-Kura dan Pelatihan bersama sumber daya manusia. Sementara, ada satu proyek kelapa sawit di Sumatera Utara yang masih ditinjau oleh pihak China.

“Jadi dibilangnya sembilan plus satu. Yang sawit belum ditandatangani, kami juga tidak memaksa. Ada hal yang belum sepakat mengenai sawit ini,” jelasnya.

Menurut Ridwan, proyek kelapa sawit itu masih ditinjau dan diproses di Bank Indonesia (BI). Ia menuturkan BI tengah mempertimbangkan risiko nilai tukar mata uang renminbi dan rupiah. “Kalau ada gejolak bagaimana itu belum ada solusinya,” imbuh dia.

Lebih lanjut ia menyebut pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator untuk menawarkan berbagai proyek infrastruktur yang dimiliki sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya, kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman bergantung kesepakatan antara badan usaha dan pihak China.

“Jadi, uang dari China bukan utang pemerintah, semua ke badan usaha. Ini kan business to business (b to b),” tegas Ridwan.

Walaupun begitu, pemerintah akan memantau kelanjutan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak China dengan pemilik dari sembilan proyek infrastruktur di Indonesia itu ke depannya. Saat ini, pemerintah masih mengkaji bentuk pemantauan yang tepat.

“Jadi, sekarang masih proses pemantauan, beberapa kali dialog, mungkin dua minggu sekali kami monitor. Kalau ada pergerakan, bagus. Kalau tidak ada pergerakan, kami tanya kenapa ini,” pungkas Ridwan.

Tak Saling Ancam, Bank dan Fintech Pilih Kolaborasi

Industri perbankan mengaku tak merasa terancam dengan keberadaan perusahaan teknologi keuangan (fintech) di bidang pinjam meminjam (peer to peer lending/P2P).

Wakil Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Arman Hartono menilai fintech bukan kompetitor perbankan. Pasalnya, segmen antara fintech dan perbankan berbeda sehingga bank tidak kehilangan perannya.

“Bagi kami tidak (menjadi kompetitor) karena sebuah perusahaan hanya bisa fokus di 1-2 segmen tertentu saja,” ujar Arman saat menghadiri CNBC Indonesia VIP Forum bertajuk “Banking & Fintech: Inovasi dan Peran Digital Dorong Inklusi Keuangan” di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (9/5).

Senada dengan Arman, alih-alih berkompetisi, perbankan lebih memilih berkolaborasi dengan fintech.

“Semua fintech yang maju tidak mungkin maju sendiri. Kolaborasi harus dilakukan,” ujar Direktur Konsumer Bukopin Rivan Purwantono di tempat yang sama.

Salah satu kolaborasi yang dilakukan misalnya antara Bukopin dengan start-up fintech di sektor pertanian TaniHub. Dalam kolaborasi tersebut, perusahaannya ikut berperan dalam membangun komunitas.

Kolaborasi juga menghindari upaya saling menjatuhkan antara bank fintech. Dalam hal ini, fintech dapat menjadi perpanjangan tangan institusi keuangan untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan. Di saat bersamaan, bank tetap bisa menjalankan fungsi perantara keuangan.

“Selama menyadari kolaborasi menjadi kekuatan maka kanibalisme tidak akan terjadi,” ujarnya.

Pilihan redaksi
http://www.ptbestprofit.com
http://www.ptbestprofitfutures.com
http://www.pt-bestprofit.com

Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menambahkan sejak dua tahun terakhir kolaborasi antara fintech dan perbankan terus dilakukan. Pada akhirnya, teknologi yang digunakan fintech bukan sesuatu yang menakutkan tetapi hanya alat untuk membantu mempermudah transaksi keuangan masyarakat.

“Ke depan spiritnya kami akan berkolaborasi semakin erat antar bank dan fintech,” ujarnya.

1 2 3 35