Posts Tagged ‘bestprofitfutures pekanbaru’

Railink Tutup Kereta Bandara Rute Bekasi – Soekarno Hatta

PT Railink, perusahaan patungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), memutuskan menutup perjalanan kereta api rute Bekasi – Bandara Soekarno Hatta.

Corporate Communication Railink Dyah Suryandari membenarkan hal tersebut. “KA Bandara berhenti melayani dari stasiun Bekasi per 8 September 2019,” ujarnya

Penghentian rute, sambung dia, untuk optimalisasi operasional KA Bandara di stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai diharapkan menjadi stasiun sentral.

“Di mana, stasiun Manggarai menjadi integrasi dari berbagai moda, seperti KRL, KA Bandara, dan kereta jarak jauh, serta moda lain di sekitar,” imbuh dia.

Saat ini, Dyah melanjutkan KA Bandara hanya melayani operasional dari stasiun BNI City, Duri, Batuceper, dan Bandara Soetta.

KA Bandara dari Bekasi resmi beroperasi pada 19 Juni 2018. Setiap hari, keberangkatan sebanyak empat kali. Pada operasional perdananya, harga tiket dibanderol Rp60 ribu. Kemudian menjadi Rp100 ribu untuk satu kali perjalanan. Pada Juli 2019, Railink memberi diskon separuh harga menjadi Rp50 ribu.

Mengutip situs Railink, KA Bandara dari BNI City dan Duri dipatok Rp40 ribu untuk satu kali perjalanan. Sementara, untuk rute Batuceper dibanderol Rp20 ribu.

Peraturan yang Melegalkan Kendaraan Listrik Bergerak di Jalan

BESTPROFIT – Kendaraan hybrid dan murni listrik yang beredar di jalan harus lulus persyaratan teknis dan laik jalan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Selain sertifikat lulus uji tipe yang harus dikantongi, kendaraan ramah lingkungan itu perlu dokumen pendukung.

Dokumen pendukung lain berupa BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polisi sudah meracik beberapa pasal agar kendaraan tanpa emisi sah di jalan raya.

Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar I Made Agus Prasatya me ngatakan pertama kendaraan listrik harus punya STNK, mengacu pada Pasal 64 ayat 1 UUNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Di sana disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi,” kata Made melalui keterangan resminya, dikutip Kamis (15/8).

Ketentuan itu diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12. Pada Pasal 6 misalnya tertulis bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Kemudian kendaraan yang diatur pergerakannya di jalan raya ada tiga kategori yaitu berpenggerak motor bakar, motor listrik, dan kombinasi antara keduanya, sesuai dengan Pasal 12.

Sedangkan registrasi dan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor serta penerbitan BPKB kendaraaan baru penggerak listrik, kata Made mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012. Berikut isinya:

Kendaraan bermotor CKD (Completely Knocked Down)

a. Mengisi formulir permohonan
b. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
2. Untuk badan hukum, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
b) Fotokopi KTP yang diberi kuasa
c) Surat keterangan domisili
d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi

3. untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan
b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
c. faktur untuk BPKB
d. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
e. sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK
f. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum
g. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

Kendaraan bermotor CBU (Completely Built Up)

a. mengisi formulir permohonan
b. melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain
2. Untuk badan hukum, terdiri atas

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
b) fotokopi KTP yang diberi kuasa
c) surat keterangan domisili
d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi

3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
b) melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa
c. faktur untuk BPKB
d. dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB)
e. surat keterangan pengimporan Ranmor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi:

1. impor Ranmor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A
2. impor Ranmor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B
3. formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

f. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT)
g. tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian
h. sertifikat VIN dan/atau Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM)
i. surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk Ranmor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan
j. izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang
k. surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan Ranmor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi Ranmor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta
l. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor

Polling: 61 Persen Pembaca Tolak Iuran BPJS Kesehatan Naik

Pemerintah sepakat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu mengatakan kesepakatan untuk menaikkan iuran tersebut telah dibahas dan disepakati dalam rapat internal bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (29/7) lalu.

“Prinsipnya, kami setuju. Namun, perlu pembahasan lebih lanjut. Pertama, kami setuju untuk menaikkan iuran,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/7) lalu.

JK belum mau membuka, berapa besaran kenaikan yang akan dilakukan. Cuma, pihak Istana Kepresidenan menyatakan kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan akan berlaku untuk semua kelas.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan kenaikan tarif iuran semua kelas tersebut dilakukan karena tarif saat ini sudah tidak ideal lagi. Pasalnya, jumlah iuran yang tidak sesuai dengan beban biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Persero) alias Askes itu.

“Semua kelas (akan naik), karena jumlah urunan dengan beban yang dihadapi BPJS tidak seimbang, sangat jauh. Maka, kami pahami sangat wajar iuran dinaikkan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Lebih lanjut, menurutnya, kenaikan iuran bagi semua kelas juga tidak bisa terelakkan karena biaya kesehatan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

“Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS Kesehatan, mati nanti BPJS,” katanya.

Kendati begitu, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait finalisasi tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Sebab, ia mengatakan kajian masih terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Bila kajian sudah selesai, barulah perhitungannya dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Walaupun masih rencana, kenaikan iuran iuran tersebut mendapatkan banyak penolakan. Dari hasil polling yang CNNIndonesia.com yang diikuti oleh 1.122 pembaca pada Rabu (7/8) ini, sebanyak 61 persen di antaranya tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Artinya, kenaikan hanya disetujui oleh 39 persen  pembaca. Mereka yang menolak salah satunya beralasan bahwa sebelum opsi kenaikan iuran dilakukan, pemerintah seharusnya memperbaiki manajemen BPJS Kesehatan.

1 2 3 69