Posts Tagged ‘bestprofitpekanbaru’

Menkominfo soal Peta Sebaran Corona RI: Tanyakan Satgas

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut saat ini pemerintah telah menyiapkan jajaran satuan tugas Gugus Percepatan Penanganan Corona, sebagai pusat informasi virus corona di Indonesia.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan jika ada pertanyaan soal informasi soal Covid-19 di Indonesia, bisa ditanyakan langsung ke satgas yang dipimpin Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Armando.

Penyataan tersebut sekaligus merespons adanya desakan Kemenkominfo dan pemerintah pusat untuk membuat aplikasi khusus seperti Korea Selatan atau peta persebaran SARS-Cov-2 di Indonesia seperti yang sudah dilakukan pemerintah daerah Jakarta dan Jawa Barat.

“Yang terkait dengan itu, sudah ada satgas (satuan tugas). Semuanya terpusat di satgas,” kata Johnny

Lebih lanjut kata Johnny, pihaknya hanya mengikuti protokol dari pemerintah pusat terkait perkembangan Covid-19 di Indonesia.

“Kita tertib prosedur dan protokol dulu, lebih baik begitu. Tanyakan sama ketua satgas karena pusat informasinya ada di situ,” pungkasnya.

Masih Mengandalkan Situs Kemenkes

Johnny kemudian menegaskan pemerintah pusat masih mengandalkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai acuan utama untuk penyebaran

“Pusat komunikasi yang berhubungan dengan medis ada di Kemenkes. Maka, untuk memberikan referensi atau narasi kesehatan ditunjuklah seorang juru bicara,” kata Johnnysaat konferensi pers lewat live streaming, Senin (16/3).

Lebih lanjut, Johnny pun menyinggung beberapa pemerintah daerah yang membuat situs serupa. Ia meminta kepada pemda untuk menyajikan informasi soal corona berdasarkan data dari pemerintah pusat. Hal itu mesti dilakukan agar tidak membingungkan masyarakat.

Menyoal aplikasi khusus corona, cara ini telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Negeri Gingseng itu membuat aplikasi yang wajib digunakan warga terutama turis asing.

Aplikasi itu mengharuskan turis mengisi semacam diari terkait aktivitas mereka setiap hari selama berada di Negeri Gingseng. Para turis diminta mengisi sejumlah kolom seperti suhu tubuh dan apakah mengalami gejala Covid-19.

Belakangan, sejumlah netizen malah ‘mengejek’ tampilan situs yang disajikan Kemenkes yang masih menjadi andalan pemerintah pusat. Netizen mengeluhkan situs infeksiemerging.kemkes.go.id terkadang tidak bisa diakses.

Beberapa netizen juga mengeluhkan situs Kemenkes yang tidak ‘user friendly’ jika dibandingkan dengan tampilan situs Pemprov DKI Jakarta atau Jawa Barat.

Sebelumnya, pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya meminta pemerintah pusat untuk menampilkan sebaran virus corona SARS-Cov-2 penyebab sakit Covid-19.

Cuitan itu disampaikan menanggapi peta sebaran suspect virus corona yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia pun meneruskan cuitan ini kepada BNPB, Kemenkominfo, KSP, dan Kemenkes RI.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan RI nomor 7 tahun 2020.

Doni ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang dibantu dengan dua orang wakil, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri. Sementara itu anggota Gugus Tugas adalah unsur dari berbagai Kementerian dan lembaga negara.

Nantinya Gugus Tugas juga akan melibatkan lembaga nonpemerintah, agar pencegahan dan percepatan deteksi virus ini dapat terencana dan terpadu.

BPS: Daya Beli Buruh Bangunan, ART, dan Petani Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut daya beli buruh tani, bangunan, dan asisten rumah tangga (ART) turun pada Februari 2020. Penurunan terjadi akibat inflasi di pedesaan dan perkotaan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mencatat tingkat daya beli buruh tani yang tergambar dari perhitungan upah riil turun 0,25 persen dari Rp52.360 menjadi Rp52.232 per hari.

Sementara upah nominal yang mencerminkan tingkat pendapatan hanya naik 0,23 persen dari Rp55.046 menjadi Rp55.173 per hari.

“Upah buruh justru turun karena indeks konsumsi rumah tangga (inflasi di pedesaan) mencapai 0,48 persen,” ujarnya, Senin (16/3).

Begitu pula dengan tingkat daya beli buruh bangunan di perkotaan. Upah nominal buruh bangunan tercatat naik 0,16 persen dari Rp89.478 menjadi Rp89.621 per hari.

“Tapi ada inflasi perkotaan 0,28 persen, sehingga upah riil turun 0,12 persen dari Rp85.764 menjadi Rp85.663 per hari,” ungkapnya.

Inflasi perkotaan turut melemahkan tingkat daya beli buruh potong rambut sekitar 0,24 persen dari Rp27.327 menjadi Rp27.262 per kepala. Sementara, tingkat pendapatan hanya naik 0,04 persen.

Begitu pula dengan asisten rumah tangga, meski upah nominal naik 0,1 persen, namun daya beli justru turun 0,18 persen dari Rp401.916 menjadi Rp401.203 per bulan.

Sementara, inflasi nasional sebesar 0,28 persen secara bulanan pada Februari 2020. Sedangkan inflasi tahun berjalan sebesar 0,66 persen dan secara tahunan 2,98 persen.

“Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah bawang putih dengan andil 0,09 persen, cabai merah 0,06 persen, daging ayam ras dan jeruk masing-masing berandil 0,02 persen,” katanya.

Kapal China Sempat ke Natuna, Luhut Bahas Zona Tambahan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengadakan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Yasonna mengatakan terdapat tiga pembahasan yang menjadi topik rapat tersebut, salah satunya soal Landas Kontinen dan Zona Tambahan.

“Ada tiga (pembahasan). Landas kontinen, zona tambahan, sama kawasan dasar laut Internasional,” kata Yasonna seusai rapat di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (6/2).

Yasonna mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat, kedua pihak sudah menyepakati terkait aturan tentang Landas Kontinen. Ia menyebut aturan tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Yang Landas Kontinen sudah kita sepakati, nanti akan ditandatangani oleh Kemhan,” tuturnya.

Kemenkumham menyatakan Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Ini diukur dari sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Sayangnya, Yasonna tidak menyebutkan secara rinci tentang aturan seperti apa yang telah disepakati itu.

Selanjutnya, ia hanya mengatakan bahwa pembahasan terkait aturan Zona Tambahan masih diproses untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Zona Tambahan masih kita teruskan prolegnas,” paparnya singkat.

Sama seperti pernyataan sebelumnya, Yasonna pun enggan berkomentar banyak terkait pembahasan tersebut, begitu juga mengenai topik kawasan dasar laut internasional.

Diketahui, Zona Tambahan Indonesia adalah wilayah perairan yang berdekatan dengan Laut Teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Peraturan Zona Tambahan Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

Salah satu aturan dalam UU tersebut menyebutkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tertentu.

Ini terdiri dari pengawasan untuk mencegah dan menindak pelanggaran atas peraturan di area kepabeanan, fiskal, keimigrasian dan karantina yang berada di dalam wilayah darat dan perairan Indonesia.

Sama seperti Yasonna, Luhut pun tak memberi banyak keterangan terkait tiga pembahasan tersebut. Ia hanya mengaku membahas terkait kapal laut dan landasan laut.

“Tadi (bicara) mengenai Zona kapal laut, Landas Kontinen,” katanya singkat.

Sebelumnya, permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah laut Indonesia sempat menjadi sorotan, setelah puluhan kapal China yang dikawal coast guard Negeri Tirai bambu menerobos masuk Laut Natuna.

Meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan China itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Meski Indonesia melayangkan protes, China menegaskan pihaknya memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah Laut China Selatan.

1 2 3 4 5 77