Posts Tagged ‘PT Best Profit Future’

Perlu Siapkan Skenario Terburuk Bila Ekonomi Terjerat Resesi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia rontok hingga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Realisasi ini merupakan yang terparah sejak kuartal I 1999 atau era Presiden Habibie.

Seluruh komponen berdasarkan pengeluaran pun terkontraksi. Konsumsi rumah tangga tercatat minus 5,51 persen, investasi minus 8,61 persen, ekspor minus 11,66 persen, konsumsi pemerintah 6,9 persen, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen, dan impor minus 16,96 persen.

Hal yang sama terjadi pada mayoritas sektor usaha yang pertumbuhannya merah sepanjang April-Juni 2020. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi yang paling parah karena minus mencapai 30,84 persen.

Yang lain, sektor industri minus 6,19 persen, perdagangan minus 7,57 persen, konstruksi minus 5,39 persen, administrasi pemerintahan minus 3,22 persen, akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, jasa lainnya minus 12,6 persen, jasa perusahaan minus 12,09 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 5,46 persen.

Hanya sedikit sektor yang mampu tumbuh positif. Beberapa sektor yang masih ‘hijau’ adalah pertanian yang tumbuh 2,19 persen, infokom tumbuh 10,88 persen, jasa keuangan tumbuh 1,03

persen, jasa pendidikan tumbuh 1,21 persen, real estate tumbuh 2,3 persen, jasa kesehatan tumbuh 3,71 persen, dan pengadaan air tumbuh 4,56 persen.

Melihat situasi ini, banyak pihak pesimistis ekonomi Indonesia pulih dari tekanan pandemi virus corona dalam waktu dekat. Bahkan dalam kemungkinan terburuk, ekonomi dalam negeri berpotensi kembali negatif pada kuartal III 2020.

Jika itu terjadi, artinya Indonesia dipastikan akan terperosok ke jurang resesi. Suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya negatif atau terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah harus siap-siap bila itu terjadi. Pasalnya masalah itu bisa memicu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar.

Kalau sebelumnya PHK banyak terjadi di sektor pariwisata dan manufaktur, maka ke depannya PHK bisa terjadi di seluruh sektor usaha.

“Lonjakan PHK bisa sampai 15 juta orang. Bukan hanya terjadi di sektor pariwisata seperti awal-awal corona, tapi juga sektor lain mulai dari perdagangan, pertambangan, minyak dan gas (migas),” ungkap Bhima

Kamis (6/8).

Kalau terjadi PHK massal, artinya pemerintah juga harus siap menyaksikan pendapatan mayoritas masyarakat turun. Hal ini akan membuat masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah turun ke kelas menengah bawah.

“Akibatnya lagi daya beli masyarakat semakin tertekan dan jumlah orang miskin naik,” terang Bhima.

Jika ini dibiarkan, maka efeknya terhadap ekonomi jangka panjang akan semakin berbahaya. Ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian domestik akan semakin mahal.

Bhima bilang pemerintah masih memiliki waktu dua bulan untuk meminimalisir potensi jatuhnya ekonomi pada kuartal III 2020. Kalau pun masih minus, angkanya bisa lebih baik dari kuartal II 2020 yang mencapai 5,32 persen.

Namun, bila resesi tak bisa dihindari, artinya pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk membangkitkan lagi seluruh sektor usaha dan komponen pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2020.

Konsumsi, sambung Bhima, menjadi hal utama yang harus diperbaiki. Pemerintah harus mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi virus corona.

“Bansos, ubah skemanya. Semua butuh uang tunai. Jadi dibandingkan dengan program bansos yang bukan tunai, misalnya program Kartu Prakerja, lebih baik skemanya diubah menjadi tunai,” ujar Bhima.

Ia menyatakan pemerintah tak perlu repot-repot membuat program khusus penyaluran bansos non tunai. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah uang tunai.

“Ini untuk dorong permintaan. Jadi rombak stimulus fiskal,” imbuh Bhima.

Selain itu, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan insentif fiskal berupa relaksasi pajak kepada perusahaan. Misalnya, insentif hanya diberikan kepada perusahaan yang tak melakukan PHK.

“Jadi dipertajam. Negara lain juga lebih spesifik. Ada bukti tidak PHK atau rekrutmen tenaga kerja dulu baru diberikan insentif,” terang Bhima.

Kemudian, ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memberikan stimulus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat jasa keuangan, khususnya perbankan. Sementara, tak semua UMKM memiliki akses terhadap perbankan.

“UMKM ini kan banyak juga yang ultra mikro yang tidak tersentuh bank. Bagaimana mau dapat relaksasi dari perbankan, kalau mereka juga tidak punya pinjaman di perbankan. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena UMKM kan jadi kunci pertumbuhan ekonomi juga,” papar Bhima.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk beberapa sektor.

Detailnya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp53,55 triliun.

Bhima bilang jika pemerintah tak memiliki ancang-ancang dalam menghadapi dampak dari pandemi, maka bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan mengalami depresi. Artinya, ekonomi Indonesia minus selama dua tahun berturut-turut.

Ancang-ancang itu, sambung Bhima, bukan hanya dari sektor ekonomi tapi juga penanganan pandemi virus corona itu sendiri. Jangan sampai, pemerintah hanya sibuk pada pemulihan ekonomi tapi lupa menangani penularan corona di dalam negeri.

“Penanganan harus benar. Jangan sampai bansos tunai banyak tapi orang masih khawatir untuk belanja. Jadi harus paralel antara penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi,” jelas Bhima.

Psikologis Masyarakat Kalau Resesi

Di samping itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan ada dampak psikologis terhadap masyarakat jika Indonesia benar-benar masuk ke jurang resesi. Salah satu dampaknya adalah masyarakat akan lebih mengerem konsumsi.

“Skenario terburuk adalah dampak psikologis masyarakat. Nanti masyarakat bisa menahan belanja kalau benar-benar resesi,” kata Josua.

Apabila semakin banyak masyarakat yang menahan belanja, maka tingkat konsumsi masyarakat semakin anjlok. Alhasil, ekonomi akan semakin jeblok ke depannya.

Maklum, ekonomi Indonesia masih bergantung dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap ekonomi domestik.

“Makanya jangan resesi dulu baru pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk atasi resesi. Ini masih dua bulan, masih ada waktu untuk berupaya agar tidak resesi,” tutur Josua.

Namun, kalau sampai terjadi resesi, hal pertama yang harus dipikirkan pemerintah adalah menjaga kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperluas penyaluran bansos.

“Masyarakat kelas menengah bisa jadi turun ke kelas kurang sejahtera, berarti sekarang pemerintah wajib juga membantu mereka. Ini mungkin belum dapat dari stimulus yang sekarang,” ujar Josua.

Kemudian, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang menggairahkan lagi permintaan untuk produk-produk di dalam negeri. Hal ini khususnya barang-barang yang diproduksi oleh UMKM.

Dengan demikian, bantuan modal kerja yang diberikan pemerintah kepada UMKM tak sia-sia. Percuma kalau UMKM sudah ada modal untuk memproduksi barang lagi, tapi tak ada yang membeli barang tersebut karena permintaan masih rendah.

“Bangkitkan konsumsi barang dalam negeri. Itu harus, gairahkan lagi pemesanan untuk UMKM,” pungkas Josua.

Toyota Corolla Cross Meluncur, Lebih Murah dari Fortuner

Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan Corolla Cross di Indonesia hari ini Kamis (6/8) secara virtual melalui Youtube. Indonesia menjadi negara kedua yang menjual Corolla Cross di dunia setelah debut dilaksanakan di Thailand pada 9 Juli.

Mobil ini merupakan crossover yang dirancang menggunakan platform Toyota New Global Architecture C (TGNA-C). Platform tersebut lebih dahulu dipakai pada Corolla model sedan dan hatchback, C-HR, Prius, hingga Lexus UX.

Dari segi dimensi Corolla Cross punya wheelbase seperti C-HR, yakni 2.640 mm. Tapi dari ukuran bodi lebih besar yakni panjang 4.460 mm, lebar 1.825 mm, dan tinggi 1.620 mm.

 

Mobil ini punya dua varian yang semuanya memiliki transmisi CVT yaitu varian mesin bensin dan Hybrid Electric Vehicle (HEV). Pada versi hybrid terdapat pembeda yakni penambahan aksen biru pada logo Toyota, lampu utama, dan logo hybrid.

Varian bensin didukung mesin 1.800 cc 2ZR-FE yang mampu mencapai tenaga maksimum 138 hp pada 6.400 rpm dan torsi 171 Nm pasa 4.000 rpm

Sedangkan hybrid memiliki mesin dengan kode 2ZR-FXE berkapasitas 1.798 cc 4-silinder DOHC dengan teknologi VVT-i yang sanggup menghasilkan 96 hp dan torsi 142 Nm. Kemudian motor listriknya mampu menghasilkan 71 hp dan torsi sebesar 162 Nm.

“Yang versi hybrid itu bisa irit sampai 50 persen,” kata Direktur Marketing TAM Anton Jimmi.

Dari segi fitur mobil ini punya sensor pada bagian pembuka pintu belakang sehingga membukanya hanya tinggal mengayunkan kaki ke bawah bumper. Kemudian ada AC otomatis dual zone, head unit sembilan inci yang memiliki sejumlah fitur salah satunya pengecekan kartu e-money.

Selain itu mobil tersebut sudah dilengkapi sunroof dan kaca spion elektrik.

Direktur Marketing TAM Kazunori Minamide mengatakan salah satu alasan meluncurkan mobil ini di Indonesia karena melihat permintaan SUV yang sedang meningkat.

Minamide juga menjelaskan pertumbuhan penjualan SUV tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi tren global. Dari 2017 penjualan SUV global naik 8,8 persen ke 2018, kemudian naik lagi 7,1 persen pada 2019.

“Kecenderungan ini terlihat kira-kita beberapa tahun lalu,” kata Minamide.

Sementara Anton bilang volume penjualan SUV Toyota di Indonesia meningkat dari 2014-2019 sebanyak 65 persen.

Harga Corolla Cross ditetapkan TAM sebesar Rp 457,8 juta untuk varian mesin bensin, sedangkan hybrid Rp497,8 juta on the road Jakarta.

Harga itu di bawah Toyota C-HR yang dipasarkan mulai dari Rp511,05 juta dan Fortuner yang paling murah dijual mulai Rp492,95 juta.

BCA Beri Keringanan Kredit Hingga Rp69 T per Juni

PT BCA Tbk mencatat total restrukturisasi kredit sepanjang Maret-Juni 2020 sebesar Rp69 triliun. Jumlah itu setara 12 persen dari total portofolio kredit bank swasta itu.

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan saat ini manajemen masih memroses pengajuan restrukturisasi kredit sebesar Rp115 triliun atau sekitar 20 persen dari total portofolio kredit 118 ribu nasabah.

“Kami melihat ada kemungkinan peningkatan kredit yang direstrukturisasi hingga 20 persen-30 persen dari total portofolio kredit yang berasal dari 200 ribu-250 ribu nasabah,” ungkap Jahja dalam video conference, Senin (27/7).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menyebutkan mayoritas restrukturisasi dilakukan untuk kredit bisnis, seperti korporasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencapai 70 persen.

Sementara, restrukturisasi kredit sebesar 30 persen diberikan untuk sektor konsumer. “Yang bisnis 70 persen, konsumer 30 persen. Untuk profilnya tidak jauh berbeda. Kalau dikumpulkan dari restrukturisasi ini 70 persen berbasis bisnis juga,” kata Vera.

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total restrukturisasi perbankan nasional hingga 13 Juli 2020 sebesar Rp776,99 triliun. Restrukturisasi diberikan bagi 6,75 juta nasabah.

Bila dirinci, restrukturisasi kredit dilakukan terhadap 5,43 juta nasabah UMKM sebesar Rp328,68 triliun. Kemudian, restrukturisasi kredit juga dilakukan untuk nasabah non UMKM sebanyak 1,32 juta nasabah sebesar Rp448,32 triliun.

Kemudian, perusahaan pembiayaan (multifinance) melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp148,7 triliun per 21 Juli 2020. Restrukturisasi dilakukan untuk 4,04 juta kontrak.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa waktu restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi corona. Peluang ini terbuka setelah melakukan diskusi dengan 15 bank besar dan pihak asosiasi perbankan.

Diketahui, aturan restrukturisasi ini tertuang dalam  POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Ini berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Perbankan menginginkan perpanjangan berkaitan dengan POJK 11. Kami sama-sama sepakat, akan kami lihat segera, apakah memang perlu dan berapa lama itu dilakukan (perpanjangan),” pungkas Wimboh.

1 2 3 21