Posts Tagged ‘PT Best Profit Future’

Moeldoko Minta Peserta Prakerja Tak Banyak Komplain di Medsos

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seharusnya peserta Kartu Prakerja tak banyak komplain di media sosial soal permasalahan yang mereka hadapi. Pasalnya, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja sudah menyiapkan kanal pengaduan khusus yang bisa digunakan peserta.

Di sisi lain, sebagai program perdana, Kartu Prakerja merupakan program yang terbilang sudah cukup baik. Hal tersebut terbukti dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan 88,9 persen peserta puas dengan manfaat Kartu Prakerja.

“Saya pikir kalau programnya seperti ini tidak usah lah banyak komplain-komplain,” ucapnya dalam diskusi online bertajuk “Mindset Baru Pelayanan Publik dalam Program Kartu Prakerja”, Senin (23/11).

Mantan Panglima TNI tersebut juga mengatakan kritik dari masyarakat akan selalu muncul meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya terbaiknya. Oleh karenanya,  ia berharap kritik tersebut tak membuat manajemen pelaksana Kartu Prakerja pesimistis.

“Menurut saya, wajar saja enggak usah pesimis juga karena masyarakat Indonesia itu penduduknya 270 juta. Jadi kalau ada yang komplain hanya beberapa orang saja biasa lah itu. Apapun baiknya pemerintah selalu salah. Selalu ada yang menyalahkan,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo sempat mengaku heran terhadap berbagai kritik dan komplain dari masyarakat. Padahal, pemerintah merasa telah bekerja habis-habisan.

“Presiden itu pernah menyampaikan ini ‘Saya kayaknya sudah habis-habisan bekerja masih saja dikomplain.’ Itu tadi masyarakat kita 270 juta dengan perkembangan teknologi informasi yang seperti sekarang ini jadi kita juga memang tidak bisa menghindari itu,” terangnya.

Sebagai informasi, BPS mencatat program kartu prakerja memiliki manfaat bagi penerimanya terutama dalam situasi pandemi covid-19.

Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut melalui metode Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), mengungkapkan setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh penerima kartu prakerja.

Pertama, penerima manfaat merasa bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja yang tercermin dari pengakuan 88,92 persen penerima manfaat.

Kedua, dari sisi insentif, sebagian besar atau 81,24 persen mengakui menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang memilih menabung sebanyak 33,31 persen,

disusul kebutuhan untuk modal usaha 23,47 persen, untuk membayar hutang 11,23 persen, dan sisanya 4,76 persen untuk kebutuhan lainnya.

Ekonomi Korsel Mulai Bangkit dari Resesi, Tumbuh 1,9 Persen

Bank of Korea (BoK) mengumumkan ekonomi Korea Selatan (Korsel) kembali tumbuh pada kuartal III 2020. Ini berarti, ekonomi Negeri Ginseng mulai pulih dari pandemi covid-19 atau virus corona.

Mengutip Yonhap News Agency, Selasa (27/10), produk domestik bruto (PDB) riil Korea Selatan tumbuh 1,9 persen pada kuartal III 2020 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal II 2020 yang minus 3,2 persen karena pandemi. Kinerja kuartal II yang terburuk sejak 1998 membuat Korsel masuk ke jurang resesi.

Kendati demikian, secara tahunan, ekonomi negeri ginseng masih kontraksi 1,3 persen selama Juli-September 2020.

Pada Agustus 2020, Bank Of Korea memprediksi ekonomi Korsel terkontraksi 1,3 persen tahun ini. Jika proyeksi itu benar, maka ekonomi akan tumbuh sekitar 1,5 persen pada kuartal III dan IV 2020.

Kepala Departemen Statistik Ekonomi Bank of Korea Park Yang-su mengatakan Korea Selatan dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 lebih baik dari yang diharapkan.

Bahkan, kontraksi ekonomi bisa kurang dari yang diperkirakan, yakni di bawah 1,3 persen. Syaratnya, ekonomi Korea Selatan harus tumbuh minimal 0,4 persen pada kuartal IV 2020.

Sementara, Menteri Keuangan Hong Nam-ki mengatakan ekonomi Korea Selatan sedang menuju tahap pemulihan. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan ekspor sebesar 15,6 persen.

“Ekonomi memasuki jalur pemulihan untuk normalisasi ekonomi,” tutur Hong.

Ia memperkirakan ekonomi terus pulih hingga kuartal IV 2020. Hong menyatakan pihaknya akan membuat strategi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat pada kuartal IV 2020.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan ekspor Korea Selatan tumbuh untuk pertama kalinya karena mitra dagang utama secara bertahap melanjutkan aktivitas bisnis mereka di tengah pandemi covid-19. Hal ini khususnya terjadi ketika negara maju mulai mencabut kebijakan lockdown.

Tercatat, nilai ekspor Korea Selatan pada September 2020 mencapai US$48 miliar. Angkanya naik 7,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$44,6 miliar.

Bank of Korea mencatat investasi fasilitas naik 6,7 persen pada kuartal III 2020. Sementara, belanja pemerintah naik tipis 0,1 persen dan belanja swasta merosot 0,1 persen pada kuartal III 2020.

 

 

Sejauh ini, Korea Selatan telah meningkatkan anggaran belanjanya sebesar 67 triliun won Korea Selatan atau US$59,3 miliar. Dana itu dikucurkan dengan empat paket anggaran tambahan untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan sektoral, industri manufaktur tercatat mulai tumbuh 7,6 persen pada kuartal III 2020. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal II 2020 yang anjlok 8,9 persen.

Sementara, sektor jasa tumbuh 0,7 persen. Kemudian, sektor konstruksi turun 5,5 persen.

Perlu Siapkan Skenario Terburuk Bila Ekonomi Terjerat Resesi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia rontok hingga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Realisasi ini merupakan yang terparah sejak kuartal I 1999 atau era Presiden Habibie.

Seluruh komponen berdasarkan pengeluaran pun terkontraksi. Konsumsi rumah tangga tercatat minus 5,51 persen, investasi minus 8,61 persen, ekspor minus 11,66 persen, konsumsi pemerintah 6,9 persen, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen, dan impor minus 16,96 persen.

Hal yang sama terjadi pada mayoritas sektor usaha yang pertumbuhannya merah sepanjang April-Juni 2020. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi yang paling parah karena minus mencapai 30,84 persen.

Yang lain, sektor industri minus 6,19 persen, perdagangan minus 7,57 persen, konstruksi minus 5,39 persen, administrasi pemerintahan minus 3,22 persen, akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, jasa lainnya minus 12,6 persen, jasa perusahaan minus 12,09 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 5,46 persen.

Hanya sedikit sektor yang mampu tumbuh positif. Beberapa sektor yang masih ‘hijau’ adalah pertanian yang tumbuh 2,19 persen, infokom tumbuh 10,88 persen, jasa keuangan tumbuh 1,03

persen, jasa pendidikan tumbuh 1,21 persen, real estate tumbuh 2,3 persen, jasa kesehatan tumbuh 3,71 persen, dan pengadaan air tumbuh 4,56 persen.

Melihat situasi ini, banyak pihak pesimistis ekonomi Indonesia pulih dari tekanan pandemi virus corona dalam waktu dekat. Bahkan dalam kemungkinan terburuk, ekonomi dalam negeri berpotensi kembali negatif pada kuartal III 2020.

Jika itu terjadi, artinya Indonesia dipastikan akan terperosok ke jurang resesi. Suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya negatif atau terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah harus siap-siap bila itu terjadi. Pasalnya masalah itu bisa memicu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar.

Kalau sebelumnya PHK banyak terjadi di sektor pariwisata dan manufaktur, maka ke depannya PHK bisa terjadi di seluruh sektor usaha.

“Lonjakan PHK bisa sampai 15 juta orang. Bukan hanya terjadi di sektor pariwisata seperti awal-awal corona, tapi juga sektor lain mulai dari perdagangan, pertambangan, minyak dan gas (migas),” ungkap Bhima

Kamis (6/8).

Kalau terjadi PHK massal, artinya pemerintah juga harus siap menyaksikan pendapatan mayoritas masyarakat turun. Hal ini akan membuat masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah turun ke kelas menengah bawah.

“Akibatnya lagi daya beli masyarakat semakin tertekan dan jumlah orang miskin naik,” terang Bhima.

Jika ini dibiarkan, maka efeknya terhadap ekonomi jangka panjang akan semakin berbahaya. Ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian domestik akan semakin mahal.

Bhima bilang pemerintah masih memiliki waktu dua bulan untuk meminimalisir potensi jatuhnya ekonomi pada kuartal III 2020. Kalau pun masih minus, angkanya bisa lebih baik dari kuartal II 2020 yang mencapai 5,32 persen.

Namun, bila resesi tak bisa dihindari, artinya pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk membangkitkan lagi seluruh sektor usaha dan komponen pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2020.

Konsumsi, sambung Bhima, menjadi hal utama yang harus diperbaiki. Pemerintah harus mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi virus corona.

“Bansos, ubah skemanya. Semua butuh uang tunai. Jadi dibandingkan dengan program bansos yang bukan tunai, misalnya program Kartu Prakerja, lebih baik skemanya diubah menjadi tunai,” ujar Bhima.

Ia menyatakan pemerintah tak perlu repot-repot membuat program khusus penyaluran bansos non tunai. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah uang tunai.

“Ini untuk dorong permintaan. Jadi rombak stimulus fiskal,” imbuh Bhima.

Selain itu, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan insentif fiskal berupa relaksasi pajak kepada perusahaan. Misalnya, insentif hanya diberikan kepada perusahaan yang tak melakukan PHK.

“Jadi dipertajam. Negara lain juga lebih spesifik. Ada bukti tidak PHK atau rekrutmen tenaga kerja dulu baru diberikan insentif,” terang Bhima.

Kemudian, ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memberikan stimulus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat jasa keuangan, khususnya perbankan. Sementara, tak semua UMKM memiliki akses terhadap perbankan.

“UMKM ini kan banyak juga yang ultra mikro yang tidak tersentuh bank. Bagaimana mau dapat relaksasi dari perbankan, kalau mereka juga tidak punya pinjaman di perbankan. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena UMKM kan jadi kunci pertumbuhan ekonomi juga,” papar Bhima.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk beberapa sektor.

Detailnya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp53,55 triliun.

Bhima bilang jika pemerintah tak memiliki ancang-ancang dalam menghadapi dampak dari pandemi, maka bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan mengalami depresi. Artinya, ekonomi Indonesia minus selama dua tahun berturut-turut.

Ancang-ancang itu, sambung Bhima, bukan hanya dari sektor ekonomi tapi juga penanganan pandemi virus corona itu sendiri. Jangan sampai, pemerintah hanya sibuk pada pemulihan ekonomi tapi lupa menangani penularan corona di dalam negeri.

“Penanganan harus benar. Jangan sampai bansos tunai banyak tapi orang masih khawatir untuk belanja. Jadi harus paralel antara penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi,” jelas Bhima.

Psikologis Masyarakat Kalau Resesi

Di samping itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan ada dampak psikologis terhadap masyarakat jika Indonesia benar-benar masuk ke jurang resesi. Salah satu dampaknya adalah masyarakat akan lebih mengerem konsumsi.

“Skenario terburuk adalah dampak psikologis masyarakat. Nanti masyarakat bisa menahan belanja kalau benar-benar resesi,” kata Josua.

Apabila semakin banyak masyarakat yang menahan belanja, maka tingkat konsumsi masyarakat semakin anjlok. Alhasil, ekonomi akan semakin jeblok ke depannya.

Maklum, ekonomi Indonesia masih bergantung dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap ekonomi domestik.

“Makanya jangan resesi dulu baru pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk atasi resesi. Ini masih dua bulan, masih ada waktu untuk berupaya agar tidak resesi,” tutur Josua.

Namun, kalau sampai terjadi resesi, hal pertama yang harus dipikirkan pemerintah adalah menjaga kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperluas penyaluran bansos.

“Masyarakat kelas menengah bisa jadi turun ke kelas kurang sejahtera, berarti sekarang pemerintah wajib juga membantu mereka. Ini mungkin belum dapat dari stimulus yang sekarang,” ujar Josua.

Kemudian, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang menggairahkan lagi permintaan untuk produk-produk di dalam negeri. Hal ini khususnya barang-barang yang diproduksi oleh UMKM.

Dengan demikian, bantuan modal kerja yang diberikan pemerintah kepada UMKM tak sia-sia. Percuma kalau UMKM sudah ada modal untuk memproduksi barang lagi, tapi tak ada yang membeli barang tersebut karena permintaan masih rendah.

“Bangkitkan konsumsi barang dalam negeri. Itu harus, gairahkan lagi pemesanan untuk UMKM,” pungkas Josua.

1 2 3 22