Posts Tagged ‘PT Best Profit Future’

Sebar Pornografi Akan Didenda Rp100 Juta Per Konten

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mendenda Penyedia Sistem Eletronik (PSE) bila kedapatan menampilkan konten pornografi di platform mereka. Besaran dendanya Rp 100 juta per konten yang ditemukan.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Dia menjelaskan dalam PP No 71 Tahun (PP PSTE) diatur sejumlah sanksi bilamana PSE melanggar aturan.

“Sanksi sebelumnya tidak ada (di PP No 82 Tahun 2012), hanya langsung blokir. Sekarang ada sanksi administrasi, bisa denda dan blok, pemutusan sementara, atau dikeluarkan dari list artinya permanen tidak bisa diakses dari Indonesia,” kata Semuel saat berbincang di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (2/12).

Dilanjutkannya larangan menyebarkan pornografi telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Karenanya PSE seharusnya punya kemampuan untuk menyortir sendiri konten di platformnya.

Nanti pemerintah akan mengerahkan mesin Automatic Identification System atau AIS untuk berpatroli. Selama ini mesin AIS bertugas pengais konten negatif di internet.

“Kalau mesin Ais menemukan konten pornografi akan dikirimkan ke PSE berikut dendanya,” tegas Sammy.

Namun penanganan berbeda ada konten semacam ujaran kebencian dan radikalisme, tidak langsung didenda namun dilakukan review terlebih dulu. Oleh Kominfo pihak PSE akan diberikan waktu untuk melakukan peninjauan.

“Kami memberitahukan mereka ini ada konten mengarah ke ujaran kebencian, tolong direview segera. Kami beri batas waktu berapa lama mereka meresponnya,” ujar Semuel.

Bila PSE tidak juga merespon juga, pemerintah akan langsung memberikan sanksi, mulai dari pemblokiran sementara hingga menghapuskan dari list. Tidak hanya itu mereka akan mendapatkan denda bila mana melewati tenggat waktu men-take down konten bermasalah.

“Tergantung pada karakteristik konten itu sendiri. Ada yang tidak pake denda langsung ditutup bila membahayakan ketentraman masyarakat,” terang Sammy.

Aturan ini akan mulai dijalankan 10 Oktober 2020.  Saat ini pihak Kominfo tengah menyosialisasikan aturan tersebut ke PSE.

DPR Usul Ada Dewan Pengawas Urus Perlindungan Data Pribadi

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan saat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disahkan menjadi undang-undang, pihaknya meminta agar dibuat badan khusus yang menaungi aturan itu.

“Perlu ada semacam Dewan Pengawas [untuk menaungi UU PDP] dan salah satu yang bisa diambil negara-negara di Eropa, yang mana memproteksi sekali keamanan pribadi warganya,” kata dia kepada awak media usai acara Privasi Untuk Semua Orang di Hotel Four Points, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan sempat menyebut pihaknya akan membuat suatu komisi seperti Singapura yakni Personal Data Protection Comission (PDPC) yang dibentuk sejak 2013.

Namun, Semuel mengatakan komisi yang akan mengurus di aturan perlindungan data pribadi nantinya secara struktural di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Padahal, merujuk pada kebijakan Singapura, komisi soal data pribadi sifatnya independen dan tidak di bawah suatu kementerian. Menanggapi hal itu, Meutya mengatakan DPR terbuka dengan berbagai macam opsi namun jika komisi dibentuk independen mesti diawasi.

“Nanti kita bicarakan di DPR, kami terbuka dengan segala opsi sebab kita belum mempelajari manfaat mana yang lebih banyak untuk rakyat dari dua model itu [komisi independen dan di bawah kementerian],” ucapnya.

“Kalau independen maka harus dilengkapi pengawas. Intinya, kita akan mengambil cara terbaik,” pungkas Meutya.

RUU PDP sendiri diakui Menkominfo Johnny G. Plate masih dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Meski begitu, ia mengklaim RUU itu sudah disempurnakan dan siap dikirim ke DPR.

“Draf RUU PDP sudah siap dikirim tapi butuh koordinasi dengan kementerian terkait juga. Yang pasti RUU PDP sudah disempurnakan dan siap dikirim ke DPR,” kata dia kepada awak media di Kantor Kemenkominfo, 7 November lalu.

Selain itu, RUU PDP juga sudah diputuskan masuk ke prioritas prolegnas 2020 oleh Komisi I DPR RI.

Kemenkominfo pun mengatakan untuk mengisi kekosongan aturan perlindungan data pribadi, pihaknya bakal menyempurnakan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016. Aturan itu membahas soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang disahkan tanggal 1 Desember 2016.

 

Ketidakpastian Kesepakatan Dagang AS-China Tekan Harga Minyak

Harga minyak merosot lebih dari satu persen pada perdagangan Senin (18/11), waktu Amerika Serikat (AS). Pelemahan terjadi seiring pelemahan bursa saham AS lantaran ketidakpastian atas kesepakatan perdagangan antara AS dan China.

Dilansir dari Antara, Selasa (19/11), harga minyak mentah berjangka Brent ditutup di level US$62,44 per barel atau merosot 1,4 persen. Pekan lalu Breny menguat 1,3 persen.

Pelemahan juga terjadi pada harga minyak West Texas Intermediate (WTI) sebesar 1,2 persen menjadi US$57,05 per barel. Kondisi ini berbalik dari pekan lalu di mana WTI naik 0,8 persen.

Di AS, tiga indeks saham utama Wallstreet keok dari rekor tertinggi pekan lalu. Analis menilai pelemahan terjadi akibat dirilisnya laporan yang memantik kekhawatiran pasar terhadap perkembangan negosiasi dagang AS-China.

“Minyak mentah telah menjadi sangat reaktif terhadap arah angin manapun yang bertiup dalam pembicaraan perdagangan (AS-China). Ketika (progres) terputus-putus, harga akan dihukum,” ujar Mitra Again Capital LLC John Kilduff di New York.

Analis telah memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan memperkirakan timbulnya pasokan berlebih pada 2020 menyusul perlambatan pertumbuhan global akibat perang dagang.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pekan lalu memperkirakan permintaan minyak bakal jatuh pada 2020. Kondisi ini membuka peluang bagi OPEC dan sekutunya (OPEC+) untuk melanjutkan kebijakan pembatasan produksi.

Pimpinan Lipow Oil Associates Andy Lipow menilai ekspektasi permintaan musim yang lebih rendah untuk bensin di AS juga menekan harga minyak.

Di saat yang sama, pasar juga tertekan oleh kekhawatiran akan melimpahnya pasokan minyak pada 2020.

Pekan lalu, pasokan minyak AS meningkat 1,1 juta barel. Artinya, kenaikan sudah terjadi selama empat pekan berturut-turut.

1 2 3 16