Posts Tagged ‘PT Best Profit Future’

Bagi-bagi Set Top Box Gratis Dukung TV Digital Masih Dikaji

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan masih mengkaji pembagian sebanyak 6,7 juta set top box (STB) untuk masyarakat guna mempercepat migrasi televisi analog ke tv digital.

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan proses pengkajian harus melibatkan pihak televisi swasta.

“Setelah RPP Postelsiar disahkan, rencana pembagian set top box masih perlu dikaji dan dibahas terlebih dahulu dengan pihak Televisi Swasta mengenai seberapa besar Televisi Swasta akan berkontribusi,” ucapnya

STB adalah perangkat penerima siaran TV digital yang dapat dikoneksikan ke pesawat televisi. Harga set top box termurah di marketplace memang masih dibanderol dengan kisaran Rp155 ribu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan aturan untuk menghentikan produksi dan impor televisi analog.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha dalam negeri agar dapat menaikkan kapasitas produksi STB buatan Indonesia.

Dedy menjelaskan, saat ini masyarakat dapat mengakses siaran digital di stasiun TVRI di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Namun untuk siaran televisi swasta lainnya baru dapat diakses di beberapa provinsi.

“Untuk siaran digital televisi swasta seperti Metro, Trans Group, MNC Group, Viva Group, dan Emtek, baru dapat diakses di 12 provinsi,” ucapnya.

Sebanyak 12 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Lebih lanjut Dedy menjelaskan, pihaknya kini tengah melakukan seleksi kepada pihak televisi yang bertujuan untuk menguji kelayakan pihak televisi yang akan menyelenggarakan multipleksing karena sumber daya frekuensi yang terbatas.

Seleksi ini akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang kini masih dibahas dan disahkan.

Dedy berharap, jika RPP Postelsiar telah disahkan maka digitalisasi televisi dapat berlangsung di seluruh Indonesia.

Perkembangan TV Digital di Indonesia

Wacana TV digital telah dimulai sejak 1997. Kemudian pada 2004 mulai dilakukan migrasi dari analog telah dilakukan, namun sekadar uji coba.

Pemerintah menetapkan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) tiga tahun kemudian. Saat itu pemerintah melakukan uji coba DVBT untuk format siaran digital.

Pada 2009, di era Menkominfo Muhammad Nuh, pemerintah mengeluarkan Roadmap infrastruktur TV digital disusun sebagai peta jalan bagi implementasi migrasi dari sistem penyiaran televisi analog ke digital di Indonesia. Peta jalan ini dimulai sejak awal 2009 sampai akhir 2018.

Sebagai dukungan regulasi terhadap implementasi penyiaran TV digital, pada 2009 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).

Pada November 2011, di era Menkominfo Tifatul Sembiring, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air) sebagai pengganti Permen Kominfo No. 39/2009.

Kemudian pada 2012, Kemenkominfo menelurkan peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial Digital Video Broadcasting – Terrestrial second generation (DVB-T2) yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada 2007.

Kini, migrasi TV digital dari analog dinamakan (Analog Switch Off/ ASO) tertuang dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan November 2020.

Dalam ayat 2 pasal 60A disebutkan bawah migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog

(analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakukan UU Ciptaker, 22 November 2020.

Artinya siaran televisi di Indonesia akan dilakukan secara terestrial di seluruh Indonesia pada November 2022.

KFC Tutup 33 Gerai di Bandara dan Stasiun

Perusahaan pengelola restoran cepat saji KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) menyatakan telah menutup 33 gerai ritel tahun ini. Namun, penutupan dilakukan hanya sementara di masa pandemi covid-19.

Manajemen mengungkapkan ada dua faktor yang membuat 33 gerai tersebut ditutup. Pertama, gerai KFC berada di transit point seperti bandara dan stasiun.

Kedua, penutupan dilakukan lantaran pemilik area properti tersebut menutup sementara tempatnya. Jika keadaan sudah normal, manajemen memastikan 33 gerai tersebut akan dibuka kembali.

“33 gerai tersebut bukan berarti berhenti beroperasi. Jika nantinya keadaan sudah membaik dan area properti sudah buka kembali, kami berencana mengoperasikan kembali 33 gerai tersebut,” ungkap manajemen dalam keterangan resmi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/12).

Sementara, manajemen mengakui kinerja memburuk akibat pandemi covid-19. Penjualan KFC turun hingga 30 persen-35 persen. Hal ini sejalan dengan merosotnya pendapatan gerai di beberapa mal.

“Untuk gerai freestanding dan in line penurunannya tidak banyak sekitar 15 persen-20 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembatasan untuk dine-in di restoran seperti pengunjung hanya diperbolehkan 50 persen dari total kapasitas,” papar manajemen.

Oleh karena itu, perusahaan tengah melakukan efisiensi dengan mengurangi biaya pengeluaran, seperti operasional, gaji karyawan, rental, dan listrik. Perusahaan menargetkan penjualan bisa tembus Rp500 juta agar bisa membukukan laba tahun ini.

Diketahui, KFC menderita rugi bersih sebesar Rp298,33 miliar pada kuartal III 2020. Angka itu berbanding terbalik dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan meraup laba bersih sebesar Rp175,69 miliar.

Perusahaan hanya meraup pendapatan sebesar Rp3,58 triliun. Realisasi itu turun dari sebelumnya yang mencapai Rp5,01 triliun.

Pada 2021, manajemen optimistis dapat mengantongi pendapatan hingga Rp7 triliun. Jika itu tercapai, perusahaan bisa meraup keuntungan.

“Namun saat ini kami masih berusaha menyusun budget, karena masih banyak inisiatif yang kami lakukan untuk efisiensi dari aspek pembiayaan,” jelas manajemen.

Moeldoko Minta Peserta Prakerja Tak Banyak Komplain di Medsos

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seharusnya peserta Kartu Prakerja tak banyak komplain di media sosial soal permasalahan yang mereka hadapi. Pasalnya, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja sudah menyiapkan kanal pengaduan khusus yang bisa digunakan peserta.

Di sisi lain, sebagai program perdana, Kartu Prakerja merupakan program yang terbilang sudah cukup baik. Hal tersebut terbukti dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan 88,9 persen peserta puas dengan manfaat Kartu Prakerja.

“Saya pikir kalau programnya seperti ini tidak usah lah banyak komplain-komplain,” ucapnya dalam diskusi online bertajuk “Mindset Baru Pelayanan Publik dalam Program Kartu Prakerja”, Senin (23/11).

Mantan Panglima TNI tersebut juga mengatakan kritik dari masyarakat akan selalu muncul meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya terbaiknya. Oleh karenanya,  ia berharap kritik tersebut tak membuat manajemen pelaksana Kartu Prakerja pesimistis.

“Menurut saya, wajar saja enggak usah pesimis juga karena masyarakat Indonesia itu penduduknya 270 juta. Jadi kalau ada yang komplain hanya beberapa orang saja biasa lah itu. Apapun baiknya pemerintah selalu salah. Selalu ada yang menyalahkan,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo sempat mengaku heran terhadap berbagai kritik dan komplain dari masyarakat. Padahal, pemerintah merasa telah bekerja habis-habisan.

“Presiden itu pernah menyampaikan ini ‘Saya kayaknya sudah habis-habisan bekerja masih saja dikomplain.’ Itu tadi masyarakat kita 270 juta dengan perkembangan teknologi informasi yang seperti sekarang ini jadi kita juga memang tidak bisa menghindari itu,” terangnya.

Sebagai informasi, BPS mencatat program kartu prakerja memiliki manfaat bagi penerimanya terutama dalam situasi pandemi covid-19.

Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut melalui metode Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), mengungkapkan setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh penerima kartu prakerja.

Pertama, penerima manfaat merasa bahwa program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja yang tercermin dari pengakuan 88,92 persen penerima manfaat.

Kedua, dari sisi insentif, sebagian besar atau 81,24 persen mengakui menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang memilih menabung sebanyak 33,31 persen,

disusul kebutuhan untuk modal usaha 23,47 persen, untuk membayar hutang 11,23 persen, dan sisanya 4,76 persen untuk kebutuhan lainnya.

1 2 3 23