Posts Tagged ‘PT Best Profit’

Penurunan Suku Bunga Disebut Tak Ampuh Dongkrak Ekonomi RI

Bank Dunia mengatakan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dianggap tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat peran serta lembaga jasa keuangan dalam negeri masih cukup minim terhadap perekonomian nasional.

Hal ini terungkap dari paparan Bank Dunia yang beredar di publik. Materi paparan tersebut telah dipresentasikan di depan Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019 lalu.

Bank Dunia mengatakan peran jasa keuangan domestik di dalam mendanai investasi Indonesia masih sangat kecil. Sementara itu, sebagian besar pendanaan investasi di dalam negeri ternyata dibiayai oleh utang luar negeri dan laba ditahan perusahaan, di mana keduanya tidak terpengaruh oleh kebijakan penurunan suku bunga acuan BI.

Sebelumnya, BI telah menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 basis poin pada Juli dan 25 basis poin pada Agustus. Sehingga, suku bunga acuan BI kini berada di angka 5,5 persen dari sebelumnya 6 persen.

“Kebijakan penurunan suku bunga acuan tidak bisa mendorong investasi domestik dan konsumsi secara memadai atau cukup cepat,” jelas laporan tersebut dikutip Senin (9/9).

Tak hanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal pun dinilai Bank Dunia kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Bank Dunia berkaca pada target defisit anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Bank Dunia, angka defisit tersebut ternyata hanya berdampak sebesar di bawah 1 persen poin terhadap PDB. Bahkan, belanja pemerintah terhadap PDB pun disebut paling maksimal hanya akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen poin. Sehingga, pemerintah seharusnya masih bisa memperlebar ruang fiskal jika ingin belanja pemerintah berdampak besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Bank Dunia sangsi pemerintah bisa memberikan stimulus fiskal lanjutan lantaran terganjal dua hal. Pertama, adalah penerimaan yang akan mengecewakan akibat melambatnya perekonomian. Kedua, adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menambah utang.

“Tambahan utang pemerintah akan terhantam oleh terbatasnya likuiditas domestik dan kondisi pasar modal global,” imbuh laporan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2019 hanya mencapai 5,08 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019 yakni 5,3 persen. Namun, sejauh ini, pemerintah juga masih optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3 persen di tahun depan.

Bank Dunia Soroti Likuiditas ‘Seret’ Bumiputera dan Jiwasraya

Bank Dunia menyoroti persoalan likuiditas seret dua perusahaan asuransi jiwa nasional, yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bank Dunia menilai dua perusahaan tersebut membutuhkan perhatian segera.

Dalam laporan bertajuk Global economic risks and implications for Indonesia yang dirilis September 2019, lembaga internasional tersebut menyatakan secara umum sistem keuangan Indonesia ‘tahan banting’. Namun, dua bidang memerlukan tindakan dan kebijakan sesegera mungkin.

Misalnya, dengan menjaga kredibilitas sistem keuangan, mengatasi kelemahan di sektor asuransi. Ia menyinggung dua perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar yang belum dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan klaim kepada para nasabahnya.

“Dua perusahaan (Bumiputera dan Jiwasraya) belum dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera,” tulis laporan tersebut dikutip Senin (9/9).

Imbauan Bank Dunia agar pemerintah memperhatikan Bumiputera dan Jiwasraya bukan tanpa alasan, mengingat perusahaan asuransi tersebut diperkirakan memiliki 7 juta nasabah dengan lebih dari 18 juta polis asuransi. Ironis, karena nasabah-nasabah tersebut berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah.

“Bagaimana cara memperbaikinya? Lakukan penilaian terperinci atas kesenjangan aktuaria. Setelah dilakukan penilaian, segera lakukan pemulihan atau penyelesaian,” terang laporan tersebut.

Diketahui, Bumiputera dan Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim kepada nasabahnya. Persoalan gagal bayar Bumiputera bahkan sempat berlarut-larut sampai OJK berupaya melakukan upaya penyelamatan.

Sementara, kasus gagal bayar Jiwasraya terkuak pada tahun lalu. Perusahaan asuransi jiwa BUMN ini tercatat menunda pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar kepada 711 pemegang polisnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut OJK mengulur waktu dan seolah-olah buang badan dalam menyelesaikan persoalan Bumiputera dan Jiwasraya. Lihatlah, terkait Jiwasraya, OJK seperti melempar kewenangan ke Kementerian BUMN.

Microprudential industri jasa keuangan itu wewenangnya OJK, bukan BUMN. Dimana jiwa leadership-nya OJK? Ketika upaya penyelesaian Bumiputera, sudah bagus tuh, dibuat RBC (risk based capital) perusahaan asuransi jiwa berstatus mutual, sekarang Jiwasraya juga dong, buka persoalannya,” terang dia.

Konglomerasi Keuangan

Selain menyoroti persoalan asuransi, laporan Bank Dunia juga menyinggung tentang ketahanan dan kesehatan konglomerasi keuangan. Penilaian Bank Dunia menyebut bahwa konglomerat keuangan mewakili 88 persen aset perbankan.

Tetapi, terdapat kesenjangan yang cukup parah dalam regulasi dan pengawasan. “Untuk mengatasinya tetapkan pengawasan risiko dan lakukan revisi Undang-undang (UU) OJK, serta mengharuskan OJK untuk menyelaraskan peraturan,” imbuh laporan itu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, saat menerima delegasi Bank Dunia pada Kamis (5/9) lalu, menuturkan pengawasan yang dilakukannya adalah mengawasi entitas utamanya. Jika bank adalah entitas utama, maka pengawasan terintegrasi dilakukan oleh pengawas perbankan

“Begitu juga dengan pengawasan entitas utama di industri pasar modal dan IKNB. Jika perusahaan dalam konglomerasi keuangan adalah cross sectoral, OJK menerapkan pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang secara periodik melakukan rapat komite,” ujarnya melalui Instagram.

OJK, sambung diah, telah memiliki tools yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan dan profil risiko konglomerasi keuangan, yaitu IRR (Integrated Risk Rating) dan supervisory plan, serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor.

“OJK percaya dengan pengawasan terintegrasi dapat efektif dan efisien menjalankan amanat UU OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan,” jelas Wimboh.

Ditjen Pajak Desak Facebook Ikuti Google Pungut PPN 10 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mendesak Facebook dan perusahaan over the top (OTT) lain untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pengguna layanan iklan melalui fitur Adsense perusahaan. Sama halnya seperti yang dilakukan Google di Indonesia.

Sebelumnya, Google Asia Pacific Pte. Ltd. mengumumkan pemindahan hak atas kontrak layanan iklan pengguna di Indonesia kepada PT Google Indonesia (PTGI), sebagai reseller. Selanjutnya, Googe Indonesia akan memungut PPN sebesar 10 persen kepada pengguna layanan iklan mulai 1 Oktober 2019.

Hal itu sekaligus menetapkan Google Indonesia sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). Dalam surat tertulis perusahaan kepada pengguna disebutkan, akan ada beberapa ketentuan pasal yang berubah pada 1 Oktober 2019. Salinan persyaratan terbaru akan tersedia di ‘Persyaratan Layanan Google Adsense mulai Oktober 2019 dan seterusnya.

“Kami berharap mereka (Facebook) juga mengikuti langkah seperti Google dan menjadi lebih patuh (pajak). Kami mendorong mereka, Google bagus sekali,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama

Pria yang akrab disapa Yoga ini mengungkapkan, selama ini, Google memberikan jasa komersial berupa pemasangan iklan di Indonesia.

Dengan pemindahan hak atas kontrak layanan iklan ke Google Indonesia yang berstatus perusahaan terbatas, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memungut PPN atas jasa komersialnya. Hal ini serupa dengan praktik pemberian layanan iklan yang selama ini dilakukan di Indonesia.

Menurut Yoga, pemungutan PPN atas perusahaan yang berbasis daring (online) selama ini terkendala oleh perdebatan mengenai lokasi perusahaan pemberi layanan yang berada di luar negeri.

“Selama ini mereka (Google) belum mau menjadi PKP, belum mengenakan PPN atas penyerahan (jasa) di Indonesia,” tuturnya.

1 2 3 4 153