Penjualan sepeda motor Indonesia turun drastis pada semester I 2020 turun sekitar 41 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Mengutip data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mulai Januari-Juni penjualan tercatat 1.886.489 unit, dari merek tergabung dalam AISI, yaitu (Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan TVS). Sementara itu, ekspor motor dari Indonesia sebesar 264.450 unit.
Dibandingkan periode yang sama 2019, perbedaannya terpaut cukup jauh. Dalam enam bulan pertama 2019, jumlah sepeda motor yang terjual mencapai 3.226.619 unit, dan jumlah ekspor menyentuh angka 367.670 unit.
Penurunan penjualan pada 2020 mulai terpantau mulai April atau selang satu bulan sejak pandemi corona (Covid-19) di Indonesia.
Penjualan pada April saat itu hanya 123.782 unit, kemudian Mei kembali anjlok ke angka 21.851 unit. Penjualan baru naik pada Juni meski tidak signifikan, yaitu 167.992 unit.
Terkait distribusi domestik per model, skuter matik (matik) masih mendominasi dengan 87,9 persen, motor bebek 5,9 persen, dan motor sport 6,2 persen.
Sekretaris Jenderal AISI Hari Budiarto pernah mengatakan tahun ini memang menjadi masa sulit bagi industri roda doa karena dihantam pandemi Covid-19.
Menurut Hari penjualan turun sebab daya beli melemah dan keputusan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat demi memutus mata rantai wabah. Namun pada Juni AISI optimistis akan kembali naik sebab pemerintah sudah melonggarkan pembatasan.
“Ya mestinya Juni sudah lebih membaik dari pada Mei. Jadi Juni penjualan sudah tumbuh,” kata Hari beberapa waktu lalu.
Ketua Umum AISI Johannes Loman sempat memprediksi penurunan penjualan motor dalam negeri pada tahun ini menyentuh 45 persen. Penjualan motor 2020 diperkirakan cuma mencapai 3,6 juta- 3,9 juta unit, atau setengah dari penjualan sepeda motor yang tembus 6,48 juta unit.
“Kesepakatan AISI total market akan turun 40 sampai 45 persen, kira-kira akan 3,6-3,9 juta unit,” kata Loman dalam wawancara virtual, Kamis (11/6).
Twitter mengalami masalah kebocoran direct message (DM). Media sosial itu pun peringati kepada sejumlah pengguna terkait celah keamanan di aplikasi Twitter dalam sistem operasi 8 (Oreo) dan 9 (Pie).
Dari peringatan yang didapat
Twitter mengatakan baru saja menemukan masalah keamanan di Android 8 dan 9 yang akan berdampak bagi penggunanya. Twitter mengatakan sebagian besar pengguna telah memperbarui aplikasi Twitter untuk Android yang telah menambal kerentanan itu.
Akan tetapi, Twitter mengatakan sekitar 4 persen pengguna masih menggunakan versi lama aplikasi Twitter yang rentan terhadap celah keamanan. Pengguna akan diberi tahu untuk memperbarui aplikasi sesegera mungkin.
Dilansir dari TechCrunch, Kamis (6/8), banyak pengguna mulai memperhatikan pemberitahuan pop-up dalam aplikasi yang memberi tahu mereka tentang masalah keamanan itu.
Di sisi lain, Twitter mengatakan bug keamanan kemungkinan telah terjadi kebocoran bagi pengguna aplikasi Android, tetapi Twitter mengungkap bahwa tidak ada bukti bahwa kerentanan itu pernah dieksploitasi pihak ketiga.
Bug tersebut bisa saja memungkinkan aplikasi Android berbahaya menyedot DM pengguna yang disimpan di aplikasi Twitter dengan melewati izin akses data di Android.
Namun, Twitter mengatakan bahwa bug tersebut, yang ditambal pada Oktober 2018, hanya berfungsi di Android 8 (Oreo) dan Android 9 (Pie), dan sejak itu telah diperbaiki.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan kepada TechCrunch bahwa bug tersebut dilaporkan oleh peneliti keamanan beberapa minggu alu.
“Sejak itu, kami telah bekerja untuk menjaga keamanan akun. Sekarang masalah telah diperbaiki, kami memberi tahu orang-orang,” kata jubir Twitter.
Dilansir dari BBC, Twitter mengatakan siapa pun yang terkena dampak dari celah ini akan mendapatkan pemberitahuan dalam aplikasi untuk memberikan langkah rekomendasi pencegahan.
“Kami tidak memiliki bukti bahwa kerentanan ini dimanfaatkan oleh penyerang,” tambahnya.
Masalah keamanan ini muncul setelah Twitter terkena serangan peretas yang meretas akun-akun sosok terkenal. Akun-akun itu menyebarkan penipuan mata uang kripto yang berjanji untuk menggandakan uang.
Salah satu asosiasi pelaku industri pelumas di dalam negeri, Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi), menyatakan sejumlah anggotanya mengeluh atas dugaan praktik monopoli pelumas oleh Astra Honda Motor (AHM) di jaringan bengkel resminya, Astra Honda Authorized Service Station (AHASS).
Melalui siaran resmi Perdippi, Senin (27/7), dikatakan anggota yang mengeluh di antaranya pihak pelumas merek Repsol dan STP. Sukabumi Trading Company (STC), distributor Repsol Oil di Indonesia, merasakan pola garansi AHM merugikannya yakni mengikis pangsa pasar.
Menurut STC, penguasaan produk pelumas dari AHM pada masa garansi kendaraan berdampak pada persepsi konsumen. Akibatnya pasar produk pengganti (aftermarket) pelumas juga dikuasai AHM.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi jaringan AHASS, dan semua bengkel otomotif,” kata perwakilan STC, Kong Mau Sentosa.
Repsol adalah merek pelumas dari Spanyol yang erat hubungannya dengan Honda melalui arena MotoGP. Keduanya telah menjalin kerja sama untuk tim pabrikan Honda di MotoGP selama 26 tahun.
Sementara itu pihak STP, merek asal Amerika Serikat, juga menyatakan praktik dugaan monopoli yang dilakukan AHM tidak sehat.
“Praktik-praktik menutup jaringan secara eksklusif itu sangat tidak sehat,” ungkap Christian, perwakilan dari pelumas STP Indonesia, mengutip keterangan tertulis Perdippi, Senin (27/7).
Sidang KPPU
Dugaan monopoli pelumas oleh AHM di jaringan AHASS telah menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (14/7). KPPU menduga AHM melakukan tying dan bundling dengan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 dan 3.
Investigator KPPU menyatakan menemukan perjanjian eksklusif AHM dengan AHASS yang merupakan merek dagang AHM dengan kepemilikan perorangan atau badan usaha.
Isi perjanjian eksklusif itu disebutkan di antaranya yakni pemilik AHASS hanya bisa menjual pelumas milik AHM, yakni AHM Oil.
“Pelumas merek produsen lain, khususnya dengan spesifikasi serupa [SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau di atasnya] tidak diperkenankan untuk dijual di AHASS,” tulis KPPU dalam pernyataan resmi.
AHM dikatakan memberikan garansi bagi konsumen sepeda motor yang meliputi mesin, rangka dan kelistrikan, serta komponen injeksi. Garansi itu disebut hanya berlaku hanya jika konsumen melakukan perawatan berkala sesuai jadwal di bengkel AHASS.
Salah satu bentuk perawatan berkala adalah penggantian pelumas, dimana khusus bagi skuter matik Honda, pelumas yang digunakan memiliki spesifikasi oli khusus motor matik, yakni 10W-30, JASO MB, dan API SG ke atas (SH, SJ, SL, SM, SN).
Usai persidangan AHM menyatakan akan mempelajari masalah ini dan menyatakan ‘selalu berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku dalam berbisnis, termasuk dalam memberikan layanan aftersales terbaik untuk konsumen’.
Biro Humas KPPU Deswin Nur menyatakan seharusnya AHM tidak ‘melarang’ AHASS menjual produk pelumas selain merek AHM. Alasannya, AHASS bukanlah agen AHM, melainkan merek dagang AHM yang dapat dimiliki perorangan atau sebuah badan usaha.
“Kalau hubungan bisnis dianggap terpisah, berarti tidak boleh pemaksaan [diatur hanya boleh menjual merek tertentu] seharusnya. Misalnya hubungannya menjadi agen, bisa saja ditentukan [harus jual apa],” kata Deswin melalui sambungan telepon, Jumat (17/7).
Deswin pada Februari lalu juga sempat menyatakan kasus dugaan monopoli pelumas oleh AHM ini berawal dari pengaduan Asosiasi Pelumas Indonesia (Aspelindo) yang menyebut anggota mereka kesulitan memasarkan produk di jaringan AHASS.
Untuk diketahui anggota Perdippi kebanyakan berasal dari kubu merek pelumas impor seperti Top1, BM1, Mobil1, Aral, United Oil, Liger, STP, Total Oil, hingga Chevron.
Sementara anggota Aspelindo adalah kubu pelaku industri yang memiliki fasilitas produksi dengan anggota di antaranya Pertamina Lubricants, Federal Karyatama, Castrol Indonesia, Shell Indonesia, Petronas Lubricants Indonesia, Nippon Oil, Suzuki Indomobil Motor, dan Idemitsu Lube Techno Indonesia.
Keluhan sejak 2011
Menurut Perdippi pihaknya telah mendapatkan laporan sejak 2011 tentang keluhan sejumlah produsen maupun distributor pelumas soal dugaan praktik monopoli AHM di jaringan AHASS.
Perdippi menilai hasil upaya hukum dari KPPU untuk menyelesaikan perkara ini ‘akan lebih fair bagi semua pelaku usaha karena dilakukan sesuai koridor hukum atau konstitusi yang ada’.
“Karena langkah tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga jika terjadi perselisihan yang menyangkut persaingan usaha di antara para pelaku usaha di pasar, cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum ini merupakan langkah yang terbaik. Karena fair, dan berdasar aturan main yang sah,” kata Ketua Dewan Penasehat Perdippi, Paul Toar.
Paul merasa KPPU adalah wasit yang tepat untuk menyelesaikan perkara ini. Kata dia kebebasan konsumen memilih produk terbaik dijamin dalam UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
