Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai proses perizinan usaha yang lebih mudah membuat tujuh perusahaan merelokasi investasi mereka ke Indonesia.
Bahkan, dalam tahap selanjutnya, BKPM mengklaim menjajaki potensi investasi senilai US$37 miliar atau Rp518 triliun dari 17 perusahaan yang akan relokasi.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menuturkan proses perizinan lebih mudah setelah pendelegasian kewenangan seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
“Kekuatan kita memfasilitasi relokasi investasi dari China sebenarnya adalah dari perizinan. Kalau dari harga tanah, kita masih belum, karena di Batang, Jawa Tengah, kita sedang proses,” ujarnya dalam diskusi daring seperti dilansir Antara, Rabu (9/9).
Lebih lanjut Ikmal menjelaskan Inpres 7/2019 mendelegasikan kewenangan 22 kementerian/lembaga ke BKPM.
“Jadi, investor tidak perlu keliling Jakarta, ke kementerian. Ke BKPM saja sudah bisa dapat izin yang diperlukan,” terang dia.
Faktor lainnya, sambung dia, dukungan dari pemerintah daerah yang suportif. Ia bilang banyak daerah yang berpartisipasi mendorong masuknya investasi dan membuat proses perizinan berjalan lancar dan singkat.
“Sekarang, daerah sudah sangat pro bisnis, sangat mendorong investasi karena mereka sadar dengan investasi bisa membuka lapangan kerja bagi rakyatnya,” imbuhnya.
Indonesia pernah gagal menarik relokasi investasi dari China pada 2018 lalu. Kala itu, sebanyak 33 perusahaan merelokasi investasi mereka dari China karena perang dagang AS-China. Namun, mereka memilih relokasi ke Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Kamboja.
Sementara, Indonesia kalah bersaing dari sisi harga lahan, tenaga kerja, hingga tarif listrik dan air.
Pemerintah akan menggabungkan bea meterai Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi satu tarif meterai, yaitu Rp10 ribu per lembar. Tarif baru meterai ini akan berlaku untuk seluruh transaksi dengan nominal di atas Rp5 juta mulai 1 Januari 2021 mendatang.
Namun, dalam rancangan UU Bea Meterai yang diperoleh
dikutip Jumat (4/9), sejumlah dokumen mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai.
Pasal 22 ayat 1 huruf a menyebut dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam.
Kemudian, huruf b pasal yang sama juga membebaskan bea meterai atas kegiatan keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan bahwa terdapat ketentuan baru dalam rancangan UU Bea Meterai. Salah satunya, membebaskan ketentuan penggunaan meterai untuk penanganan bencana alam dan kegiatan keagamaan dan sosial.
Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung perjanjian internasional. “Penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai diharapkan memberi kepastian hukum,” imbuh dia, dikutip dari Antara, Kamis (3/9).
Mengutip dokumen rancangan UU Bea Meterai Pasal 3 ayat 2 huruf g menyebut: Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang: 1. menyebutkan penerimaan uang; atau 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2021 mendatang. “UU ini tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan,” terang Ani.
Ketentuan baru bahwa biaya dokumen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai.
“Ini adalah salah satu bentuk keberpihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai,” jelasnya.
Pandemi covid-19 menjungkirbalikkan dunia bisnis, tak terkecuali sektor energi. Perusahaan minyak kelas kakap Saudi Aramco, salah satu yang mengalaminya.
Sejumlah analis memprediksi Saudi Aramco bakal melakukan apa yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, mulai dari meninggalkan berbagai kesepakatan bisnis serta menjual aset.
Salah satu kesepakatan bisnis yang disasar untuk ditinjau ulang adalah proyek penyulingan kilang untuk mengekstraksi dan memberikan nilai tambah tiap barel minyak mentah.
Kesepakatan bisnis penyulingan di China dan India, dua negara dengan konsumsi energi besar dan potensial di Asia, telah ditunda dalam beberapa pekan terakhir.
Di China, tahun lalu, Saudi Aramco sepakat membentuk usaha patungan untuk membangun kompleks penyulingan senilai US$10 miliar.
Sementara, di India, kesepakatan perusahaan tersebut adalah untuk membeli 20 saham bisnis penyulingan dan petrokimia di Reliance Industries India.
Nasseri dari Fakta Global Energy mengatakan proyek penyulingan khususnya yang melibatkan investasi miliaran dolar AS mungkin tidak akan membantu Aramco menghasilkan cuan dalam beberapa tahun tahun kedepan, mengingat risiko besar yang dihadapi ke depan, yakni rendahnya harga minyak mentah.
Oleh karena itu, Aramco telah mengumumkan pembentukan divisi baru yang akan menilai kembali portofolio perusahaan mulai serta mempromosikan ‘ketahanan, kelincahan, dan kemampuan untuk menanggapi dinamika pasar yang berubah.’
Nasseri berharap sejumlah besar proyek akan diajukan sebagai hasilnya. “Separuh dari kesepakatan mereka, jika Anda menghitungnya, harus dicoret,” kata Nasseri, dilansir
Jumat (4/9).
Namun, jika Aramco menjaminkan proyek-proyek ini, hal itu dapat secara dramatis mengubah rencana bisnis jangka panjang perusahaan.
Kesepakatan dengan China dan India yang disebut di awal misalnya, bertujuan untuk mengunci pembeli di pasar yang besar, sambil membantu Aramco mendiversifikasi bisnisnya di luar minyak mentah dalam jumlah besar.
Awal pekan ini, salah satu sumber yang mengetahui strategi bisnis Saudi Aramco mengatakan perusahaan juga akan menunda perluasan kilang utama di Amerika Serikat.
“Bisa dibilang saat ini sedang ada evaluasi ulang atas segala sesuatunya,” kata sumber tersebut.
Beberapa kesepakatan bisnis lain yang dicapai sebelum pandemi corona, bahkan yang memiliki kepentingan geopolitik yang signifikan, juga berpeluang untuk ditunda.
Selain itu, berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Aramco juga sedang meninjau investasi US$6,6 miliar untuk menambah output petrokimia di kilang Motiva di Texas. Hal serupa pun dilakukan pada proyek kolaborasi gas alam dengan Sempra Energy.
